Ketua DPR Minta Pemerintah Berani Gratiskan Biaya Tes Corona

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 20 Maret 2020
Ketua DPR Minta Pemerintah Berani Gratiskan Biaya Tes Corona

Ketua DPR RI Puan Maharani. (Antara/Istimewa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPR Puan Maharani mendorong agar pemerintah terus berupaya mempercepat penanganan virus corona. Ia berharap, tes COVID-19 bagi masyarakat bisa diberikan secara gratis.

"Kami menekankan lagi agar upaya penanganan dipercepat, memperbanyak fasilitas dan alat untuk tes. Bahkan, perlu dicari solusi agar layanan tes virus corona diberikan secara gratis kepada masyarakat," kata Puan kepada wartawan, Kamis (20/3).

Baca Juga:

Pasien Positif Meningkat Tajam, Jakarta Masuk Status Tanggap Darurat Corona

Begitu juga penyediaan masker dan hand sanitizer atau cairan pembersih tangan, pemerintah harus memberikannya secara cuma-cuma kepada masyarakat.

“Perlu dicarikan solusi agar layanan tes virus corona diberikan gratis ke masyarakat. Begitu juga penyediaan masker dan hand sanitizer,” ujar politikus PDIP ini.

Putri Presiden kelima Megawati Soekarnoputri ini mengapresiasi berbagai tindakan proaktif yang jelas dan nyata dari elemen masyarakat.

"Mulai rajin mencuci tangan, saling memberi motivasi, jaga jarak, serta saling memberi semangat dalam menghadapi COVID-19," jelas Puan.

Tangan seorang perawat dalam sarung tangan memegang tabung reaksi dengan tulisan COVID 19 dengan tes darah positif. (ANTARA/Shutterstock/pri).
Tangan seorang perawat dalam sarung tangan memegang tabung reaksi dengan tulisan COVID 19 dengan tes darah positif. (ANTARA/Shutterstock/pri)

Puan mengatakan, DPR menyepakati memperpanjang masa reses. Hal tersebut diambil Puan setelah memimpin rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Rapat berlangsung secara virtual.

“Hasil rapat menyepakati perpanjangan masa reses dan menunda masa sidang sampai 29 Maret 2020. Sebab sedianya reses berakhir 20 Maret, seharusnya Senin tanggal 23 Maret akan ada rapat paripurna dimulainya masa persidangan III,” kata Puan.

Saat ini, DPR fokus membantu pemerintah sesuai tugas dan fungsinya untuk penanganan virus corona serta dampaknya termasuk dampak sosial ekonomi.

Baca Juga:

Status Tanggap Darurat Corona, Anies Serukan Perkantoran di DKI Tutup Sementara

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah sudah melakukan rapid tes atau tes massal virus corona. Namun, tes masal tersebut masih terbatas dan diprioritaskan di wilayah yang sudah diketahui penelusuran kontak dari pasien positif COVID-19.

"Rapid tes sudah dilakukan sore hari ini di wilayah yang dulu sudah diketahui ada kontak tracing dari pasien positif sehingga dari situ didatangi ke rumah-rumah," katanya di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (20/3).

Dia menjelaskan, wilayah yang dipilih adalah prioritas. Serta dari data hasil indikasi wilayah paling rawan.

"Memang ada prioritas, menurut hasil indikasi paling rawan. Ini Jakarta Selatan," ungkap Jokowi. (Knu)

Baca Juga:

Obat untuk Pasien Corona Penuhi Kebutuhan untuk 60 Ribu Pasien

#Virus Corona #Puan Maharani
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Puan Maharani Soroti 200 Ribu Anak Terpapar Judi Online: Sudah Darurat Nasional
Puan Maharani menyebut maraknya anak terpapar judi online sebagai alarm darurat nasional dan ancaman serius bagi masa depan generasi Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 22 Mei 2026
Puan Maharani Soroti 200 Ribu Anak Terpapar Judi Online: Sudah Darurat Nasional
Indonesia
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Ketua DPR RI menegaskan APBN 2027 harus menjadi instrumen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Indonesia
APBN 2027 Diharap Fokus Pada Ketahanan Ekonomi dan Tekan Ketimpangan Sosial di Tengah Tekanan Ekonomi Global
Puan menekankan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak masyarakat dalam mendapatkan akses pembangunan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Mei 2026
APBN 2027 Diharap Fokus Pada Ketahanan Ekonomi dan Tekan Ketimpangan Sosial di Tengah Tekanan Ekonomi Global
Indonesia
Puan Kawal RUU Pemilu, Janji Tidak Rugikan Rakyat
Tahapan pemilu untuk 2029 kini sudah semakin dekat. Namun, RUU Pemilu harus dirancang agar bisa membuat sistem pemilu yang terbaik bagi rakyat.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
Puan Kawal RUU Pemilu, Janji Tidak Rugikan Rakyat
Indonesia
Tragedi Bekasi Gerus Kepercayaan Publik, Ketua DPR Tuntut Negara Jamin Keselamatan Transportasi Kereta
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya peningkatan keselamatan pada transportasi kereta api, menyusul tragedi tabrakan maut di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4).
Wisnu Cipto - Rabu, 29 April 2026
Tragedi Bekasi Gerus Kepercayaan Publik, Ketua DPR Tuntut Negara Jamin Keselamatan Transportasi Kereta
Indonesia
Puan Maharani Bantah Pembahasan Revisi UU Pemilu Tertutup
Puan menegaskan proses legislasi tetap mengikuti mekanisme yang berlaku dan tidak menutup akses publik.
Dwi Astarini - Selasa, 21 April 2026
Puan Maharani Bantah Pembahasan Revisi UU Pemilu Tertutup
Indonesia
Puan Soroti Kasus BNI, Desak Evaluasi Tata Kelola dan Perlindungan Nasabah
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti kasus BNI yang menggelapkan uang jemaat. Ia mendesak adanya evaluasi tata kelola dan perlindungan nasabah.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
Puan Soroti Kasus BNI, Desak Evaluasi Tata Kelola dan Perlindungan Nasabah
Indonesia
Maknai Peringatan Hari Kartini 2026, Ketua DPR Puan Maharani: Momentum Perempuan Jadi Penggerak Utama Pembangunan Bangsa
Mengajak semua pihak menegaskan kembali peran perempuan bagi kemajuan bangsa dan negara.
Dwi Astarini - Selasa, 21 April 2026
Maknai Peringatan Hari Kartini 2026, Ketua DPR Puan Maharani: Momentum Perempuan Jadi Penggerak Utama Pembangunan Bangsa
Indonesia
UU PPRT Disahkan DPR, Jadi Tonggak Baru Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
DPR RI mengesahkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), Selasa (21/4). Rapat paripurna itu dipimpin oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
UU PPRT Disahkan DPR, Jadi Tonggak Baru Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
Indonesia
DPR Gelar Rapat Paripurna, Bahas Pengesahan RUU PPRT dan PSDK
DPR RI menggelar rapat paripurna pada Selasa (21/4). Rapat tersebut membahas pengesahan RUU PPRT dan PSDK.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
DPR Gelar Rapat Paripurna, Bahas Pengesahan RUU PPRT dan PSDK
Bagikan