Ketua DPR Minta Pemerintah Berani Gratiskan Biaya Tes Corona

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 20 Maret 2020
Ketua DPR Minta Pemerintah Berani Gratiskan Biaya Tes Corona

Ketua DPR RI Puan Maharani. (Antara/Istimewa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPR Puan Maharani mendorong agar pemerintah terus berupaya mempercepat penanganan virus corona. Ia berharap, tes COVID-19 bagi masyarakat bisa diberikan secara gratis.

"Kami menekankan lagi agar upaya penanganan dipercepat, memperbanyak fasilitas dan alat untuk tes. Bahkan, perlu dicari solusi agar layanan tes virus corona diberikan secara gratis kepada masyarakat," kata Puan kepada wartawan, Kamis (20/3).

Baca Juga:

Pasien Positif Meningkat Tajam, Jakarta Masuk Status Tanggap Darurat Corona

Begitu juga penyediaan masker dan hand sanitizer atau cairan pembersih tangan, pemerintah harus memberikannya secara cuma-cuma kepada masyarakat.

“Perlu dicarikan solusi agar layanan tes virus corona diberikan gratis ke masyarakat. Begitu juga penyediaan masker dan hand sanitizer,” ujar politikus PDIP ini.

Putri Presiden kelima Megawati Soekarnoputri ini mengapresiasi berbagai tindakan proaktif yang jelas dan nyata dari elemen masyarakat.

"Mulai rajin mencuci tangan, saling memberi motivasi, jaga jarak, serta saling memberi semangat dalam menghadapi COVID-19," jelas Puan.

Tangan seorang perawat dalam sarung tangan memegang tabung reaksi dengan tulisan COVID 19 dengan tes darah positif. (ANTARA/Shutterstock/pri).
Tangan seorang perawat dalam sarung tangan memegang tabung reaksi dengan tulisan COVID 19 dengan tes darah positif. (ANTARA/Shutterstock/pri)

Puan mengatakan, DPR menyepakati memperpanjang masa reses. Hal tersebut diambil Puan setelah memimpin rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Rapat berlangsung secara virtual.

“Hasil rapat menyepakati perpanjangan masa reses dan menunda masa sidang sampai 29 Maret 2020. Sebab sedianya reses berakhir 20 Maret, seharusnya Senin tanggal 23 Maret akan ada rapat paripurna dimulainya masa persidangan III,” kata Puan.

Saat ini, DPR fokus membantu pemerintah sesuai tugas dan fungsinya untuk penanganan virus corona serta dampaknya termasuk dampak sosial ekonomi.

Baca Juga:

Status Tanggap Darurat Corona, Anies Serukan Perkantoran di DKI Tutup Sementara

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah sudah melakukan rapid tes atau tes massal virus corona. Namun, tes masal tersebut masih terbatas dan diprioritaskan di wilayah yang sudah diketahui penelusuran kontak dari pasien positif COVID-19.

"Rapid tes sudah dilakukan sore hari ini di wilayah yang dulu sudah diketahui ada kontak tracing dari pasien positif sehingga dari situ didatangi ke rumah-rumah," katanya di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (20/3).

Dia menjelaskan, wilayah yang dipilih adalah prioritas. Serta dari data hasil indikasi wilayah paling rawan.

"Memang ada prioritas, menurut hasil indikasi paling rawan. Ini Jakarta Selatan," ungkap Jokowi. (Knu)

Baca Juga:

Obat untuk Pasien Corona Penuhi Kebutuhan untuk 60 Ribu Pasien

#Virus Corona #Puan Maharani
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Berita
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Puan Maharani meminta pemerintah memaksimalkan pencarian rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan sekitar Anak Krakatau, Selat Sunda.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Indonesia
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
DPR akan memberikan dukungan selama tambahan anggaran tersebut bermanfaat bagi masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
Indonesia
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Puan mengatakan DPR siap mendukung jika hasil kajian menyimpulkan integrasi kedua lembaga tersebut dapat membuat pemantauan dan mitigasi bencana lebih efektif.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Indonesia
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Puan Maharani mengingatkan tingginya ancaman gempa di Indonesia dan mendorong pemerintah memperkuat kesiapsiagaan serta penanganan bencana terpadu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 08 September 2026
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Indonesia
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Kabut asap yang ditimbulkan dapat mengganggu kesehatan warga sekaligus menghambat aktivitas pendidikan, transportasi, hingga kegiatan ekonomi.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Indonesia
Asap Karhutla Kalimantan Bisa Sampai Malaysia, Puan Minta Kemlu Segera Berkoordinasi
Puan Maharani meminta Kemlu berkoordinasi dengan Malaysia terkait dampak asap karhutla di Kalimantan yang dapat dirasakan hingga negara tetangga.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 27 Agustus 2026
Asap Karhutla Kalimantan Bisa Sampai Malaysia, Puan Minta Kemlu Segera Berkoordinasi
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Penanganan tidak cukup hanya dengan memadamkan api, tetapi juga harus diikuti perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Indonesia
Gempa 7,7 SR Guncang NTT, Puan Tuntut Respons Kilat Pemerintah
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah bergerak cepat menangani dampak gempa NTT magnitudo 7,7. Pendataan korban, distribusi logistik, dan pengungsian ramah kelompok rentan jadi prioritas.
Wisnu Cipto - Minggu, 16 Agustus 2026
Gempa 7,7 SR Guncang NTT, Puan Tuntut Respons Kilat Pemerintah
Berita Foto
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Pidato dalam Rapat Paripurna RUU APBN 2027
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 14 Agustus 2026
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Pidato dalam Rapat Paripurna RUU APBN 2027
Indonesia
Puan Buka Masa Persidangan DPR, Kasus Hukum hingga BPJS yang Jadi Sorotan
Puan Maharani membuka Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2026-2027. Sejumlah isu disorot, mulai kasus hukum, lapangan kerja, pendidikan hingga BPJS Kesehatan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 14 Agustus 2026
Puan Buka Masa Persidangan DPR, Kasus Hukum hingga BPJS yang Jadi Sorotan
Bagikan