Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Pemerintah pusat angkat suara terkait aksi anarkis menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya.
Juru Bicara Presiden Prabowo Subianto yang juga Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, meminta semua pihak menahan diri.
“Semoga juga segera bisa kita cari jalan keluar terbaik, kita juga menghormati semua proses ya, unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat Pati,” kata Prasetyo, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/8).
Ia menuturkan, pihaknya terus berkomunikasi secara personal dengan bupati Pati serta Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfhi dan memantau perkembangan kondisi di daerah tersebut.
“Pemerintah pusat akan terus memonitor dan berkoordinasi dengan semua pihak," tambahnya.
Baca juga:
KPK Konfirmasi Bupati Pati Sudewo Termasuk Pihak yang Diduga Terima Suap DJKA
DPRD Pati Bentuk Pansus Hak Angket Pemakzulan Sudewo, DPR: Harus Sesuai Prosedur
Selain itu, Prasetyo mengatakan pihaknya telah memonitor bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati menggunakan haknya terkait kejadian ini.
Ia mengaku juga telah memantau situasi di Pati sejak awal kebijakan Bupati Sudewo memicu kemarahan publik.
"Tentu kami dari pemerintah pusat, terutama saya sendiri sejak munculnya dinamika di Kabupaten Pati kami terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait," ujar Prasetyo.
Terkait kabar adanya korban jiwa akibat kerusuhan dalam unjuk rasa tersebut, Prasetyo meminta agar informasi tersebut perlu diklarifikasi terlebih dahulu agar kabar yang beredar di masyarakat tidak simpang siur.
"Kita perlu klarifikasi kembali agar tidak terjadi simpang siur," tutup Prasetyo.
Baca juga:
Tetap Berjaga Meski Pati Sudah Kondusif Pasca-Demo, Polisi: Kami Tak Mau Meremehkan
Puluhan Orang Terluka Akibat Demo Rusuh di Pati, Polisi Pastikan Tak Ada Korban Jiwa
Sebelumnya, ribuan warga dari berbagai elemen masyarakat memadati kawasan Alun-alun Kota Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8).
Gelombang protes ini dipicu serangkaian kebijakan dan pernyataan Bupati Sudewo yang dinilai memicu ketegangan antara pemerintah daerah dan warganya sejak pertengahan 2025.
Mulai dari kenaikan pajak, dan penghentian kerja 220 pegawai RSUD Soewondo Pati tanpa pesangon hingga larangan berdemo. (Knu)
