Keputusan Jokowi Larang Warga Mudik Dinilai Tepat

MerahPutih.com - Pengamat Politik Karyono Wibowo menilai kebijakan melarang masyarakat mudik atau pulang ke kampung halaman dinilai sudah tepat.

"Langkah ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus Corona semakin meluas. Masyarakat perlu menyadari risiko mudik bisa menjadi sarana penyebaran virus Corona," ujar Karyono saat dihubungi wartawan, Rabu (22/4).

Baca Juga

Luhut Sebut Larangan Mudik Mulai Berlaku 24 April 2020

Menurut Karyono, kebijakan larangan mudik memang terasa berat bagi masyarakat. Karena, kata dia, selain sudah menjadi tradisi yang terlanjur melekat di masyarakat, mudik dipandang oleh sebagian masyarakat sebagai jalan keluar untuk mengurangi beban di perantauan akibat dampak sosial ekonomi yang timbul akibat wabah virus Corona.

"Kondisinya memang dilematis, tetapi pilihan untuk tidak mudik adalah yang terbaik dari yang terburuk. Tidak mudik untuk lebaran tahun ini merupakan pilihan realistis dan rasional daripada mudik tetapi berpotensi menimbulkan masalah yang lebih besar," tutur Karyono.

Ia menganggap, kebijakan Presiden Jokowi sudah tepat dan sesuai dengan keputusan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Jika pemerintah membiarkan masyarakat tetap mudik maka justru mengebiri kebijakannya sendiri.

Selain itu, justru terjadi paradoks dengan kebijakan PSBB yang salah satu tujuannya adalah membatasi arus mobilisasi masyarakat dalam kerumunan di ruang publik dan membatasi hilir mudik masyarakat ke suatu wilayah.

Menurut Karyono, patut disayangkan, persoalan mudik ini sebelumnya justru terjadi perbedaan pendapat di antara pejabat pemerintah.

Plt Menteri Perhubungan Luhut Panjaitan sempat melontarkan pernyataan bahwa pemerintah tidak bisa melarang masyarakat untuk mudik. Perbedaan pendapat yang menimbulkan polemik itu justru menambah kebingungan masyarakat di tengah kepanikan akibat COVID-19.

Tidak hanya persoalan mudik, lanjut dia, persoalan pengaturan transportasi juga terjadi perbedaan pendapat dan berbeda aturan antara Peraturan Menteri Perhubungan No.18 tahun 2020 dengan Permenkes 9/2020 tentang Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

"Polemik yang mengemuka antara lain terkait dengan boleh tidaknya ojek online mengangkut penumpang," ucap Karyono.

Baca Juga

Presiden Jokowi Resmi Larang Warga Mudik

Menurutnya, dalam mengakhiri polemik itu, Presiden Jokowi harus tegas. Maka dalam hal keputusan melarang mudik yang dibuat presiden sudah tepat.

"Karenanya, semua jajaran pemerintah yang terkait dengan kebijakan melarang mudik segera mempersiapkan segala sesuatu untuk pelaksanaan teknisnya," tutupnya. (Knu)