Kementerian PUPR Kebut Pembangunan Rumah Jabatan Menteri di IKN

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 26 September 2023
Kementerian PUPR Kebut Pembangunan Rumah Jabatan Menteri di IKN

Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri yang berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. ANTARA/HO - Kementerian PUPR

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan terus mempercepat pembangunan 36 unit Rumah Tapak Jabatan Menteri yang berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.

Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto mengatakan, saat ini setidaknya sudah ada sekitar 32 unit Rumah Tapak Jabatan Menteri yang telah terbangun, dan telah dilaksanakan pula penghijauan di kawasan persil 104 dan 105.

Baca Juga:

Pembangunan Training Centre di IKN Bakal Rampung dalam 6 Bulan

“Saat ini sudah ada 32 unit rumah yang terbangun dan sisa 4 unit yang dibangun. Kami mempercepat proses pembangunan Rumah Jabatan Menteri di IKN dan ditargetkan pada pertengahan tahun 2024 mendatang seluruh unit rumah telah terbangun dan bisa huni,” ujar Iwan di Jakarta, Senin.

Pembangunan konstruksi rumah dilaksanakan secara paralel dengan penataan lanskap. Penghijauan dan penataan pedestrian bagi pejalan kaki di sekitar lokasi pembangunan juga dilakukan supaya kondisi lingkungan tetap terjaga dan nyaman untuk dihuni.

“Kami juga memasang panel surya sehingga memaksimalkan pemanfaatan energi listrik di unit hunian. Kami juga meminta agar pohon-pohon yang ada tidak ditebang, sekaligus terus melakukan penanaman pohon agar lingkungan tetap hijau dan asri,” kata Iwan.

Sebanyak 24 unit Rumah Tapak Jabatan Menteri Persil 104 dibangun di atas lahan seluas 10,6 hektare. Sementara, Rumah Tapak Jabatan Menteri Persil 105 sebanyak 12 unit dibangun di atas lahan seluas 9,1 hektare. Seluruhnya dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU), meubellair, serta fasilitas umum dan sosial. Dan untuk proses konstruksi telah dimulai sejak Desember 2022 lalu.

Baca Juga:

Bangun Training Center di IKN, Jokowi Optimistis Timnas Segera Mendunia

Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri juga didesain untuk merespon kondisi topografi berkontur. Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri terdiri dari 2 tipe rumah yang mengikuti kontur lahan, yaitu tipe upslope dan downslope.

Tipe upslope yang dibangun sebanyak 25 unit diperuntukkan bagi hunian yang berada pada punggung bukit, dengan elevasi belakang rumah lebih tinggi daripada elevasi jalan.

Sementara tipe downslope yang dibangun sebanyak 11 unit, diperuntukkan bagi hunian yang berada di lereng bukit sehingga elevasi belakang rumah lebih rendah daripada elevasi jalan.

Selain didesain untuk mengikuti kontur lahan sehingga meminimalisir cut and fill, Rumah Tapak Jabatan Menteri juga didesain untuk responsif terhadap iklim dan bencana. Diterapkan pula sistem Smart Design Building dengan akses 100 persen terhadap internet dan wi-fi sehingga menjadi kawasan cerdas terpadu. (*)

Baca Juga:

Jokowi Groundbreaking RS dan Training Center PSSI di IKN Hari Ini

#IKN Nusantara #Kementerian PUPR #Rumah
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Komisi II DPR Nilai Kunjungan Prabowo ke IKN Bawa Pesan Politik Keberlanjutan
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai, kunjungan Presiden RI, Prabowo Subianto, ke Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa pesan politik.
Soffi Amira - Selasa, 13 Januari 2026
Komisi II DPR Nilai Kunjungan Prabowo ke IKN Bawa Pesan Politik Keberlanjutan
Indonesia
Kejagung Selamatkan Rp 6,6 Triliun, Prabowo: Bisa Bangun 100 Ribu Rumah untuk Korban Bencana
Kejagung berhasil menyelamatkan Rp 6,6 triliun. Presiden RI, Prabowo Subianto mengatakan, uang itu bisa membangun 100 ribu rumah untuk korban bencana.
Soffi Amira - Rabu, 24 Desember 2025
Kejagung Selamatkan Rp 6,6 Triliun, Prabowo: Bisa Bangun 100 Ribu Rumah untuk Korban Bencana
Indonesia
270.985 Unit Rumah FLPP Terserap Warga di 2025, Tertinggi Sejak 2010
Penyaluran dana ini disalurkan melalui 39 bank penyalur dengan rumah yang dibangun oleh 8.058 pengembang yang terdiri dari 13.118 perumahan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 24 Desember 2025
270.985 Unit Rumah FLPP Terserap Warga di 2025, Tertinggi Sejak 2010
Indonesia
Bangun 2.000 Rumah untuk Korban Banjir Sumatra, DPR Minta Pemda Gerak Cepat
Pemerintah bakal bangun 2.000 rumah untuk korban banjir Sumatera. DPR pun meminta Pemda setempat agar bergerak cepat.
Soffi Amira - Rabu, 17 Desember 2025
Bangun 2.000 Rumah untuk Korban Banjir Sumatra, DPR Minta Pemda Gerak Cepat
Indonesia
Akhir Tahun Ini Kantor Wapres di IKN Rampung
Penyelesaian pembangunan IKN tahap satu menandai kesiapan infrastruktur IKN menyambut fase kedua pembangunan
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Akhir Tahun Ini Kantor Wapres di IKN Rampung
Indonesia
Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima menegaskan putusan MK yang memangkas masa HGU di IKN harus dipatuhi tanpa menimbulkan kepanikan investor.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 21 November 2025
Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi
Indonesia
Respon Putusan MK Soal HGU IKN, Komisi II DPR Dorong Prabowo Terbitkan Perppu
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf meminta Presiden Prabowo menerbitkan Perppu usai MK membatalkan aturan HGU, HGB, dan HP di IKN hingga 190 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 21 November 2025
Respon Putusan MK Soal HGU IKN, Komisi II DPR Dorong Prabowo Terbitkan Perppu
Indonesia
Putusan MK Soal HGU 95 Tahun Sesuai UU Agraria, Sama Dengan Australia dan Malaysia
Putusan MK ini harus segera diikuti dengan penyusunan regulasi turunan yang jelas dan transparan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 17 November 2025
Putusan MK Soal HGU 95 Tahun Sesuai UU Agraria, Sama Dengan Australia dan Malaysia
Indonesia
HGU IKN tak lagi Dekati 2 Abad, DPR Sebut Bagus untuk Kepastian Hukum dan Bentuk Keadilan dalam Pengelolaan Tanah
Putusan itu mempertegas pentingnya keadilan dalam pengelolaan tanah di kawasan strategis nasional.
Dwi Astarini - Jumat, 14 November 2025
HGU IKN tak lagi Dekati 2 Abad, DPR Sebut Bagus untuk Kepastian Hukum dan Bentuk Keadilan dalam Pengelolaan Tanah
Indonesia
MK Putuskan HGU IKN Jadi 95 Tahun, Komisi II DPR: Harus Diikuti Regulasi yang Jelas
Anggota Komisi II DPR RI menyambut baik putusan MK yang memangkas masa HGU di IKN menjadi 95 tahun dan meminta pemerintah segera menyiapkan regulasi turunan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 14 November 2025
MK Putuskan HGU IKN Jadi 95 Tahun, Komisi II DPR: Harus Diikuti Regulasi yang Jelas
Bagikan