MERAHPUTIH.COM — KANTOR Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan pernyataan yang menyoroti unjuk rasa di Tanah Air. Kementerian Luar Negeri memberikan tanggapan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan investigasi secara menyeluruh terkait dengan unjuk rasa yang berlangsung sepanjang pekan lalu.
“Presiden juga sudah menyampaikan instruksi untuk melakukan investigasi secara keseluruhan dalam masalah ini,” kata Wakil Meneteri Luar Neger Anis selesai mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, dikutip ANTARA, Selasa (2/8).
Juru Bicara Kantor Hak Asasi Manusia PBB Ravina Shamdasani, melalui unggahan di platform media sosial X pada Selasa, menyampaikan badan tersebut mengikuti dengan seksama rangkaian kekerasan yang terjadi di Indonesia dalam konteks aksi protes nasional.
Dengan menyebut adanya dugaan penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau berlebihan oleh aparat keamanan, Shamdasani menyerukan investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional, termasuk dalam hal penggunaan kekuatan.
Shamdasani juga meminta pihak berwenang menjunjung tinggi hak untuk berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi, sembari menjaga ketertiban sesuai dengan norma dan standar internasional terkait dengan pengamanan aksi unjuk rasa. Ia menyoroti pula agar seluruh aparat keamanan, termasuk militer, ketika dikerahkan dalam kapasitas penegakan hukum, harus mematuhi prinsip-prinsip dasar tentang penggunaan kekuatan dan senjata api oleh aparat penegak hukum.
Dalam menjawab pernyataan tersebut, Anis mengatakan Presiden Subianto telah berkunjung ke rumah sakit untuk menjenguk dan berdialog dengan korban unjuk rasa dan pihak kepolisian juga telah menindak personel Brimob yang melindas pengendara ojek daring.
“Jadi, sisi pemenuhan dari sisi proses untuk hak-hak asasi dasarnya insya Allah itu akan terpenuhi. Tidak ada masalah,” ucap Anis.(*)
Kemenlu Tanggapi PBB Terkait dengan Unjuk Rasa, Ikuti Arahan Presiden
Gedung Kementerian Luar Negeri RI.(foto: dok Kemenlu)
Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Bagikan
Follow Me
Berita Terkait
Indonesia
Di KTT Ke-49 ASEAN, Prabowo Pamer Cabut 17 Konsesi dan 104 Perusahaan Diselidiki akibat Karhutla
Presiden turut menyampaikan permohonan maaf kepada Malaysia dan Singapura atas dampak kabut asap akibat karhutla.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
Indonesia
PKS Minta Pengisian Jabatan Wapres Jaga Stabilitas dan Kesinambungan Pemerintahan
Proses tersebut perlu berjalan sesuai dengan konstitusi dengan tetap menjaga suasana politik yang kondusif.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
Indonesia
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Kriteria tersebut penting agar calon wakil presiden mampu menjalankan amanah kenegaraan sekaligus membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
Indonesia
Presiden Prabowo Hadiri Pembukaan KTT ke-49 ASEAN, Perkuat Kerja Sama Negara Kawasan
Prabowo tiba di lokasi sekitar pukul 08.30 waktu setempat dan disambut langsung oleh Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr.
Dwi Astarini - Minggu, 15 November 2026
Indonesia
Presiden: Orang yang Bisa Membuat Revolusi di Indonesia ialah Prabowo
Prabowo menegaskan tidak akan mundur menghadapi berbagai ancaman dari pihak asing.
Dwi Astarini - Minggu, 15 November 2026
Indonesia
Prabowo bakal Panggil Partai Koalisi Bahas Dua Calon Pengganti Gibran
Prabowo juga dapat berkonsultasi dengan berbagai pihak, termasuk partai politik pendukung pemerintah.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Indonesia
Presiden Prabowo Tetap Buka Diskusi dengan Koalisi soal Wapres meski Punya Hak Prerogatif
Demokrat menghormati kewenangan konstitusional Prabowo dalam mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Indonesia
Presiden Prabowo Beri Arahan ke Kapolri: Ungkap Tuntas Penyadapan, jangan Ditutupi
Prabowo meminta agar proses hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, secara objektif, dan transparan.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Indonesia
Lapor ke Presiden Prabowo, Menko Airlangga Klaim Fundamental Ekonomi RI masih Kuat
Hal itu tecermin dari ekspansi sektor manufaktur, surplus neraca perdagangan, serta pertumbuhan ekspor nasional.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Dunia
Jumlah Narapidana di Prancis Catat Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah, Penjara Makin Sesak
Jumlah narapidana di Prancis mencapai 90.937 orang, jauh melampaui kapasitas penjara. Hampir 9.000 orang terpaksa tidur di atas kasur lantai.
Yusuf Abdillah - Selasa, 03 November 2026