Kemenkes: Mayoritas Masyarakat Bersedia Menerima Vaksin COVID-19

MerahPutih.com - Mayoritas publik bersedia menerima vaksin COVID-19. Hal itu tercermin dari hasil survei yang dilakukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dengan dukungan UNICEF dan WHO.

Kemenkes melakukan survei tentang penerimaan vaksin COVID-19 tersebut pada 19-30 September 2020. Survei tersebut bertujuan untuk memahami pandangan, persepsi, serta perhatian masyarakat tentang vaksinasi COVID-19.

“Survei menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia telah mendengar tentang vaksin COVID-19 dan bersedia menerimanya,” kata Sekjen Kemenkes, Oscar Primadi dalam keterangan yang dikirimkan tim komunikasi publik Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Rabu (18/11).

Baca Juga

Seirama dengan Jokowi, Gibran Siap Disuntik Vaksin COVID-19

Hasil survei menunjukkan bahwa tiga perempat responden menyatakan telah mendengar tentang vaksin COVID-19. Sebanyak dua pertiga responden menyatakan bersedia menerima vaksin COVID-19.

Namun demikian, tingkat penerimaan vaksin COVID-19 ini berbeda-beda di setiap provinsi. Hal ini dilatar belakangi oleh status ekonomi, keyakinan agama, status pendidikan serta wilayah.

Pada kelompok masyarakat dengan informasi yang lebih banyak seputar vaksin, mereka cenderung menerima pemberian vaksin COVID-19.

Hal yang sama juga terjadi pada responden dengan kepemilikan asuransi kesehatan. Sebagian besar dari mereka lebih mungkin menerima vaksin COVID-19. Ini menegaskan bahwa saat ini masih dibutuhkan informasi yang akurat tentang vaksin COVID-19.

Dari segi geografis, provinsi Papua melaporkan tingkat penerimaan vaksin paling tinggi dengan 75 persen, kemudian diikuti Jawa dan Kalimantan.

Provinsi Aceh memiliki tingkat penerimaan terendah dengan 46 persen. Selain Aceh, daerah dengan penerimaan terendah terdapat di pulau Sumatera, Sulawesi dan Maluku.

Sementara itu, hasil survei juga menunjukkan adanya kelompok yang ragu dan sebagian kecil yang menolak vaksin COVID-19. Kelompok yang menolak ini masih ragu terjadap faktor keamanan, efektivitas, serta kehalalan vaksin.

Oscar menjabarkan bahwa saat ini pemerintah tengah memastikan aspek keamanan dan kehalalan vaksin dari para produsen vaksin COVID-19.

Tim Gabungan yang terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga telah dikirim ke negara produsen untuk memastikan aspek tersebut.

Sembari menunggu ketersediaan vaksin di tanah air, Oscar menyebutkan bahwa kegiatan sosialisasi dan edukasi seputar vaksin COVID-19 terus dilakukan kepada masyarakat.

“Sangat penting bagi kami untuk terus memastikan bahwa vaksin tersebut aman. Kami juga melibatkan petugas kesehatan dan membangun kapasitas mereka, karena petugas kesehatan adalah sumber informasi paling terpercaya di masyarakat,” imbuh dia.

Sementara itu, Ketua ITAGI Sri Rezeki S Hadinegoro menjelaskan, masyarakat Indonesia ingin pandemi COVID-19 segera berakhir. Dari situ, tingkat penerimaan vaksinasi COVID-19 cukup tinggi.

“Masyarakat jelas bersedia divaksinasi untuk memutus rantai penularan. Namun pemerintah harus memastikan agar jumlah vaksin COVID-19 cukup dan aksesnya merata agar cakupan imunisasi yang tinggi dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting untuk mencapai kekebalan kelompok,” kata Sri Rezeki.

Perwakilan UNICEF Debora Comini mengatakan, hasil survei Kemenk s akan digunakan untuk mengembangkan strategi vaksinasi COVID-19 yang efektif, termasuk pendekatan komunikasi khusus yang memastikan bahwa seluruh masyarakat memiliki akses ke informasi yang akurat tentang keamanan dan efektivitas vaksin.

“Temuan dari survei ini menggembirakan dan akan membantu kami membangun kebijakan yang tepat untuk vaksinasi COVID-19. Namun vaksin saja tidak akan mengakhiri pandemi,” kata Perwakilan UNICEF Debora Comini.

Baca Juga

Positif COVID-19, Bupati Bogor Minta Dinkes Tracing Orang di Sekitarnya

Pada pelaksanannya, survei tersebut mengumpulkan tanggapan lebih dari 115.000 orang. Survei dilakukan di 34 provinsi yang mencakup 508 kabupaten atau kota. (Pon)