Kemendagri Buka-bukaan Alasan Belum Perpanjang Izin Ormas FPI

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 08 Mei 2019
Kemendagri Buka-bukaan Alasan Belum Perpanjang Izin Ormas FPI

Front Pembela Islam (FPI). Foto: Net

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Front Pembela Islam (FPI) belum melakukan pengajuan perpanjangan izin sebagai Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hal itu dipertegaskan oleh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Soedarmo. Padahal FPI akan habis masa izinya pada 20 Juli 2019 mendatang.

"Ormas yang bersangkutan juga belum mengajukan perpanjangan izin," katanya kepada wartawan, Rabu (8/5).

petisi fpi
Tangkapan layar petisi penolakan izin FPI (Change.org)

BACA JUGA: Ketum FPI: Dari Dulu Kita di Atas Jalur Hukum

Untuk memperpanjang izin, ormas yang memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014 itu wajib memenuhi beberapa syarat yang sudah diatur oleh Undang-undang (UU) Ormas.

"Untuk perpanjangan izin harus memenuhi beberapa syarat yang diatur oleh Undang-Undang Ormas," jelas dia.

FPI (Net)

Soedarmo menuturkan pihaknya akan menunggu pengajuan perpanjangan izin Ormas FPI itu dengan persyaratan yang telah ditentukan. "Makanya nanti kita lihat bagaimana hasil verifikasi terhadap persyaratan tersebut," tutup dia.

BACA JUGA: 7 Massa Berseragam FPI Diamankan Polisi Dekat TPS di Tanjung Duren


Warganet ramai menyebarluaskan petisi ajakan bersama-sama menolak perpanjangan izin FPI. Izin Ormas FPI sendiri habis tahun ini dan belum juga diperpanjang di Kemendagri

Petisi penolakan izin perpanjangan FPI digagas oleh Ira Bisyir. Dia menargetkan 50 ribu tanda tangan. Dari pantauan MerahPutih.com, Rabu (8/5) pukul 10.00 WIB, petisi itu sudah ditandatangani 119.738 orang. (Asp)

#Front Pembela Islam (FPI) #Kemendagri
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Profil Akhmad Wiyagus, Pensiunan Polri yang Baru Dilantik Jadi Wamendagri
Akhmad Wiyagus baru saja dilantik jadi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri). Pelantikan itu dilakukan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Kamis, 09 Oktober 2025
Profil Akhmad Wiyagus, Pensiunan Polri yang Baru Dilantik Jadi Wamendagri
Indonesia
Mendagri Tito Bagi-Bagi Tugas 3 Wamen Jadi Koordinator Wilayah Berdasarkan Zona Waktu
Pembagian tugas 3 Wamendagri dilakukan berdasarkan tiga zona waktu di Indonesia: barat, tengah, dan timur.
Wisnu Cipto - Kamis, 09 Oktober 2025
Mendagri Tito Bagi-Bagi Tugas 3 Wamen Jadi Koordinator Wilayah Berdasarkan Zona Waktu
Indonesia
Bupati di Jember dan Sidoarjo Konflik dengan Wakilnya, DPR Minta Kemendagri Turun Tangan
Konflik terbuka antara bupati dan wakil bupati tidak hanya mencoreng wajah demokrasi, tetapi juga berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.
Wisnu Cipto - Senin, 29 September 2025
Bupati di Jember dan Sidoarjo Konflik dengan Wakilnya, DPR Minta Kemendagri Turun Tangan
Indonesia
Minta Maaf Langsung ke Kepala SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Arlan Ngaku Tindakannya di Luar Kontrol
Arlan mengaku menyesal dan berjanji menjadikannya pelajaran.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Minta Maaf Langsung ke Kepala SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Arlan Ngaku Tindakannya di Luar Kontrol
Indonesia
Wali Kota Prabumulih Dapat Sanksi Keras dari Kemendagri, Disebut Main Copot Kepala SMPN 1 tanpa Prosedur Tepat
Teguran tertulis tidak bisa dianggap enteng.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Wali Kota Prabumulih Dapat Sanksi Keras dari Kemendagri, Disebut Main Copot Kepala SMPN 1 tanpa Prosedur Tepat
Indonesia
Mutasi Kepala SMP Negeri 1 Prabumulih Tidak Sesuai Aturan, Wali Kota Dapat Teguran Tertulis
Itjen Kemendagri telah meminta keterangan terkait pencopotan Roni, yang ramai dibicarakan di media sosial itu, kepada Wali Kota Prabumulih Arlan
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 September 2025
Mutasi Kepala SMP Negeri 1 Prabumulih Tidak Sesuai Aturan, Wali Kota Dapat Teguran Tertulis
Indonesia
Mendagri Tito Minta Pemda Hidupkan Lagi Siskamling untuk Jaga Keamanan Wilayah
Mendagri juga meminta pemda untuk mengoptimalkan peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 September 2025
Mendagri Tito Minta Pemda Hidupkan Lagi Siskamling untuk Jaga Keamanan Wilayah
Indonesia
Dirjen Kemendagri Tak Mau Larang Rakyat Kibarkan Bendera One Piece
Dirjen Bahtiar menegaskan bendera Merah Putih merupakan pemersatu rakyat Indonesia sesungguhnya.
Wisnu Cipto - Jumat, 01 Agustus 2025
Dirjen Kemendagri Tak Mau Larang Rakyat Kibarkan Bendera One Piece
Indonesia
300 BUMD Merugi Rp 5,5 Triliun, Tito: Banyak Diisi Orang Tak Profesional dan Tim Sukses
Tito menyoroti tidak ada transparansi, modal yang kurang serta profesionalisme dalam mendirikan perusahaan daerah.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 16 Juli 2025
300 BUMD Merugi Rp 5,5 Triliun, Tito: Banyak Diisi Orang Tak Profesional dan Tim Sukses
Indonesia
Kemendagri Usul Dana Parpol Naik Jadi Rp 3.000 per Suara, DPR Belum Putuskan Sikap
KPK sudah merekomendasikan agar dana parpol dinaikkan agar tidak terjadi masalah moral hazard
Angga Yudha Pratama - Rabu, 16 Juli 2025
Kemendagri Usul Dana Parpol Naik Jadi Rp 3.000 per Suara, DPR Belum Putuskan Sikap
Bagikan