Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha memastikan pihaknya menyetujui kebijakan pemulangan warga negara Indonesia (WNI) dari luar negeri secara mandiri.
"Mereka perlu didata dan diinformasikan keberadannya kepada keluarganya di Indonesia;" kata Syaifullah dalam keterangannya, Rabu (8/4).
Baca Juga:
Syaifullah menyebut, ada tiga kluster besar penanganan WNI di luar negeri di tengah pademi COVID-19 yang sedang dihadapi. Pertama, keberadaan dan kepulangan WNI di Malaysia. Kedua, kembalinya anak buah kapal (ABK) WNI dari seluruh dunia. Ketiga, jamaah tabligh asal Indonesia di India. Dimana saat ini ada sekitar 62 kelompok jamaah tabligh dari tanah air yang terjebak di India.
Ada juga WNI yang sedang melakukan perjalanan di luar negeri. Ketika lockdown, mereka tidak bisa pulang. DPR meminta semua Kedutaan Besar RI (KBRI) maupun Konsulat Jenderal RI (KJRI) di semua negara bisa menampung warga Indonesia yang sedang melakukan perjalanan itu.
"Disamping pelajar dan mahasiswa," terang Syaifullah.
Politikus PPP ini meminta para WNI mendatangi KBRI maupun KJRI yang ada di berbagai negara untuk mendapatkan batuan pemerintah.
"Sebab, Kemenlu sudah menyiapkan dana sebesar Rp100 miliar untuk bisa dipergunakan memenuhi kebutuhan WNI di luar negeri yang mengalami persedian makanan terbatas," terang Syaifullah.
Baca Juga:
Batuk Depan Polisi dan Ancam Tularkan Corona, Seorang Pria Dijebloskan ke Penjara
Ia mendesak KBRI dan KJRI jharus melindungi WNI dari potensi rasisme di Eropa dan Amerika. ''Karena telah muncul fenomena rasisme terhadap orang-orang yang berwajah Asia," tutup Syaifullah. (Knu)
