Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir dipastikan batal bebas hari ini. Meski kecewa, keluarga besar Ba'asyir mendoakan pada orang yang berusaha mengganjal rencana Presiden Jokowi membebaskan pendiri Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki itu dibukakan pintu hidayah.
Putra Abu Bakar Ba'asyir, Muh. Rosyid mengakui permintaan harus menandatangani setia pada NKRI dan Pancasila memang jadi penghambat rencana Presiden Jokowi membebaskan Ba'asyir. "Ba'asyir mau menandatangani surat setia kepada NKRI dan Pancasila kalau Indonesia memberlakukan UU Syariah," kata dia, dalam keterangan resminya, Rabu (23/1).
Sebaliknya, keluarga saat mengapresiasi pihak-pihak yang mengusulkan dan mengupayakan pembebasan Ba'asyir, meskipun belum terwujud. "Kami mengapresiasi pada orang yang berupaya keras membantu Ba'asyir bebas dari LP Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Semoga orang itu diangkat derajatnya oleh Allah SWT," imbuh Rosyid.
Menurut Rosyid, keluarga mendapat kepastian batalnya pembebasan Ba'asyir hari ini berdasarkan informasi utusan Mabes Polri yang datang langsung ke Ponpes Ngruki Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.
Sebelumnya, Putra Ba'asyir yang lain, Abdul Rochim Ba'asyir, sempat meminta Presiden Jokowi mengumumkan sendiri apabila benar rencana pembebasan pendiri Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki Sukoharjo itu dibatalkan.
Keluarga terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba`asyir meminta Presiden Jokowi mengumumkan sendiri apabila benar rencana pembebasan pendiri Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki Sukoharjo itu dibatalkan.
"Jadi bukan menteri-menteri atau bawahannya yang lain. Yang awal bicara tentang pembebasan itu kan Presiden," kata Putra Ba`asyir, Abdul Rochim Ba`asyir, saat dihubungi melalui telepon, dikutip dari Antara, Rabu (23/1).
Untuk diketahui, Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan pemerintah akan memberikan pembebasan bersyarat kepada Ba'asyir dengan alasan kemanusiaan.
Namun kemarin, Kepala Staf Presiden Moeldoko mengisyaratkan rencana itu batal karena Ba'asyir menolak menandatangani pernyataan setia kepada NKRI dan Pancasila. Sikap KSP itu juga ditegaskan dengan pernyataan Menkopolhukam yang menegaskan batalnya rencana pembebasan Ba'asyir hari ini. (*)
