Kekecewaan SBY Diduga Jadi Alasan Elektabilitas Anies Anjlok

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 02 Oktober 2023
Kekecewaan SBY Diduga Jadi Alasan Elektabilitas Anies Anjlok

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di depan Ruang Sasana Bhakti Praja, Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (17/10). ANTARA/Putu Indah Savitri

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Elektabilitas bakal calon Presiden Anies Baswedan tak mengalami perubahan meski sudah menggandeng Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjadi Cawapresnya.

LSI Denny JA menemukan elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin anjlok pada September 2023.

Baca Juga:

Hasil Survei Terkini: Elektabilitas Prabowo dan Ganjar Beda Tipis, Anies Jauh Tertinggal

Pada Agustus sebelum deklarasi Amin, elektabilitas Anies sebesar 19,7 persen. Namun, pasca deklarasi elektabilitas Anies sebesar 14,5 persen atau menurun 5,2 persen setelah deklarasi Muhaimin sebagai cawapres.

Peneliti LSI, Adjie Alfaraby mengatakan, ada penyebab elektabilitas Anies anjlok.

Salah satunya soal kekecewaan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas manuver Anies.

"Pertama, adalah kritik keras SBY soal pemimpin yang tidak memegang janji, yang beredar luas," kata Adjie kepada wartawan di Jakarta, Senin (2/10).

Ia mengingatkan, SBY merupakan Presiden RI dua periode dan publik yang menjadikannya panutan tentu masih banyak.

Kritikan yang keras dari SBY itu tentu bisa mempunyai efek kepada persepsi yang berkembang di publik.

Faktor lainnya adalah suara Cak Imin yang rendah.

Baca Juga:

Survei Indikator: Prabowo Unggul dari Ganjar dan Anies di Simulasi 2 Nama Bacapres

"Dia kalah populer dan kalah disukai dibanding dengan putra SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat (Agus Harimurti Yudhoyono) AHY," ujar Adjie.

Adjie menerangkan, popularitas atau pengenalan AHY sebesar 65,9 persen dan popularitas Muhaimin sebesar 49 persen dan keduanya terpaut 16,9 persen.

Dari sisi kesukaan, AHY meraih 68,3 persen dan Muhaimin 61,5 persen.

Angka kesukaan terhadap keduanya terpaut 6,8 persen. Popularitas AHY bisa dilacak dari kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017.

Simpati publik muncul karena AHY relatif bersih dari pemberitaan kasus hukum dan tindakan tercela dianggap jadi faktor penentu.

"AHY yang menjadi salah satu kontestan mendapatkan efek popularitasnya," kata Adjie.

Sebelumnya, LSI Denny JA memaparkan simulasi tiga nama bacapres teratas. Prabowo Subianto unggul di angka 39,8 persen, Ganjar Pranowo 37,9 persen sementara Anies Baswedan 14,5 persen. (Knu)

Baca Juga:

Anies Kritik PSN, Jokowi: Ditunjuk Saja Proyek Mana, Yang Nitip Siapa

#Joko Widodo #Presiden Joko Widodo #Susilo Bambang Yudhoyono #SBY #Anies Baswedan
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Ditugaskan BRIN jadi Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Bencana
Joko Widodo Ditugaskan BRIN Jadi Ketua Taskforce Penanggulangan Bencana, cek faktanya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Ditugaskan BRIN jadi Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Bencana
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ingin Dicap sebagai Pahlawan, Jokowi Datangi Lokasi Bencana di Sumatra
Beredar video yang menampilkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo tengah mengunjungi lokasi bencana alam Sumatra. Cek fakta lengkapnya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ingin Dicap sebagai Pahlawan, Jokowi Datangi Lokasi Bencana di Sumatra
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Marahi Menkeu Purbaya karena Menolak Membayar Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Beredar video yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo marah kepada Menkeu Purbaya karena menolak bayar utang Whoosh menggunakan APBN.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 25 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Marahi Menkeu Purbaya karena Menolak Membayar Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA ]: Kejagung Sita Uang Jokowi Triliunan Rupiah
Beredar informasi di media sosial yang menyebut Kejaksaan Agung menyita uang Jokowi senilai triliunan. Cek faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
[HOAKS atau FAKTA ]: Kejagung Sita Uang Jokowi Triliunan Rupiah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Ketua DPR RI, Puan Maharani, kabarnya menggandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Indonesia
Dukungan Projo ke Prabowo Dinilai Langkah Terhormat Dalam Politik Kebangsaan
David Febrian Sandi tegaskan dukungan pada Prabowo-Gibran adalah langkah sah melanjutkan visi Jokowi
Angga Yudha Pratama - Senin, 03 November 2025
Dukungan Projo ke Prabowo Dinilai Langkah Terhormat Dalam Politik Kebangsaan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Sebut Sehebat Apapun Prabowo, Tetap Rusak Bila Sekelilingnya Orang-Orang Munafik yang Gila Jabatan
Beredar konten yang berisi Anies menyebut orang-orang di sekeliling Prabowo munafik dan gila jabatan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Sebut Sehebat Apapun Prabowo, Tetap Rusak Bila Sekelilingnya Orang-Orang Munafik yang Gila Jabatan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Beredar informasi yang menyebut Jokowi dan Gibran akan berkontestasi di Pilpres 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Indonesia
Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh, Jokowi: Prinsip Dasar Transportasi Bukan Mencari Laba
Jokowi menegaskan proyek transportasi massal seperti Whoosh dibangun untuk layanan publik dan manfaat sosial, bukan demi keuntungan finansial.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Oktober 2025
Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh, Jokowi: Prinsip Dasar Transportasi Bukan Mencari Laba
Bagikan