Kejaksaan Sebut Keterangan Google Indonesia Pintu Masuk Ungkap Aktor Korupsi Laptop Kemendikbudristek

MERAHPUTIH.COM - TIM penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) mengagendakan pemeriksaan terhadap PT Google Indonesia terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook di Kemendikbudristek periode 2019-2022. Pemeriksaan dilakukan terhadap saksi berinisial PRA.

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menyatakan PRA ialah Government Affairs & Public Policy (GAPP) PT Google Indonesia. “Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” jelas Anang Supriatna, Jumat (18/7).

Selain itu, penyidik juga ingin mendalami dugaan investasi yang diduga terkait dengan perkara tersebut melalui pihak Google.

Kasus ini bermula dari pengadaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh Kemendikbudristek pada 2020-2022. Pengadaan menyasar jenjang PAUD hingga SMA di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dengan total 1,2 juta unit laptop chromebook.

Baca juga:

Kejagung Dalami Keterkaitan Investasi dari Google ke Gojek Dalam Pengadaan Chromebook

Nilai anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 9,3 triliun yang bersumber dari APBN dan dana alokasi khusus (DAK). Namun, tujuan pengadaan ini tidak tercapai. Sistem operasi Chrome OS yang digunakan laptop tersebut dinilai memiliki banyak kelemahan, terutama karena sangat bergantung pada koneksi internet. Padahal, akses internet di banyak wilayah 3T masih terbatas dan belum merata.

Ada empat tersangka dalam kasus ini, yaitu Mulyatsyah merupakan mantan Direktur SMP Kemendikbudristek, mantan Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih, Konsultan Teknologi Kemendikbudristek Ibrahim Arief, dan mantan Staf Khusus Mendikbudristek (saat ini berada di luar negeri) Jurist Tan.

Keempatnya dijerat dengan Pasal 2 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(knu)

Baca juga:

Kejagung Bidik Klaster Rekanan Korupsi Chromebook, Tak Mungkin Sebuah Pengadaan Hanya Libatkan Instansi Pemerintah