Andika Pratama
MerahPutih.com - Ketua Umum KBM JAYA (Keluarga Besar Maumere Jakarta Raya dan se Jabodetabek), Petrus Selestinus meminta kepada seluruh warga Nusa Tenggara Timur (NTT) dimanapun berada, untuk tidak terpancing dengan pernyataan Eggie Sudjana dalam video rekaman wawancara yang bernada provokatif.
Petrus menilai, Eggie telah menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan/sara.
"Terlebih-lebih membanding-bandingkan agama-agama yang ada dengan parameter Perppu No. 2 Tahun 2017, Tentang Ormas," ujar Petrus melalui keterangan tertulisnya yang diterima MerahPutih.com, Minggu (8/10).
Menurutnya, mengukur agama-agama sebagai ber-Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tolak ukur sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dalam konteks Perppu No. 2 Tahun 2017, adalah sebuah pilihan sikap dan pandangan yang sesat, arogan, dan congkak.
"Karena Perpu No. 2 Tahun 2017, Tentang Ormas tidak dimaksudkan untuk mengatur kehidupan agama-agama, karena agama-agama tidak sama atau tidak sederajat dengan Ormas-Ormas semacam HTI yang bisa dibubarkan," jelas dia.
Eggie Sudjana, sambung Petrus, tidak menyadari bahwa keberadaannya di Mahkamah Konstitusi (MK) pada waktu itu dalam rangka uji materil menolak Perpu No. 2 Tahun 2017, terkait wewenang pemerintah membubarkan ormas jika terbukti bertentangan dengan atau ingin menggantikan Pancasila sebagai Ideologi negara.
"Sementara agama-agama yang ada di Indonesia tidak ada yang menolak Pancasila dan tidak ada yang tidak mengakui bahkan menempatkan sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai dasar dalam mengatur kehidupan beragama di negeri ini," tegas dia.
Oleh karena itu, Petrus meminta seluruh warga masyarakat, khususnya warga NTT dimanapun untuk tidak terpancing dan percayakan kepada Polri menindak siapapun yang bersikap anarkis.
Lebih lanjut Petrus menegaskan, pihaknya mendukung Perpu No. 2 Tahun 2017 , Tentang Ormas. Pasalnya, Perpu tersebut merupakan sebuah koreksi total Presiden Joko Widodo atas kebijakan legislasi yang keliru dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika membuat UU No. 17 Tahun 2013, Tentang Ormas.
"Karena mempersulit kekuasaan eksekutif negara ketika hendak mengeksekusi kebijakan penegakan hukumnya secara cepat dan tepat, manakala terdapat Ormas yang mencoba mengggantikan Pancasila atau Ormas yang aktifitasnya bertentangan dengan asas Pancasila," pungkasnya. (Pon)
