Kapal Feri Tabrak Dermaga di Merak, DPR Minta Kemhub Evaluasi Seluruh Armada untuk Mudik Lebaran

Frengky AruanFrengky Aruan - Senin, 17 Maret 2025
Kapal Feri Tabrak Dermaga di Merak, DPR Minta Kemhub Evaluasi Seluruh Armada untuk Mudik Lebaran

Kondisi jembatan bergerak usai ditabrak kapal di Dermaga VI Pelabuhan Merak, Banten, Senin, (17/3/2025). (ANTARA/HO-ASDP)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, merespons insiden Kapal Feri KMP Portlink III milik PT ASDP Indonesia yang menabrak dermaga di Pelabuhan Merak, Banten, Senin (17/3).

Ia meminta Kementerian Perhubungan (Kemhub) untuk segera melakukan evaluasi serta mempersiapkan seluruh aspek kelaikan operasional atau inspeksi keselamatan menjelang arus mudik Lebaran 2025.

"Dalam rapat kerja sebelumnya, kita sudah mengingatkan agar Kemhub mempersiapkan kelancaran mudik Lebaran, termasuk memastikan kelaikan operasional," ujar Danang Wicaksana dalam keterangannya Senin (17/3).

Legislator Gerindra ini menegaskan bahwa insiden seperti ini harus menjadi peringatan serius bagi seluruh pihak terkait.

Ia menyampaikan keselamatan dan kelancaran arus transportasi, khususnya jalur penyeberangan Merak-Bakauheni, harus menjadi prioritas utama mengingat tingginya volume penumpang saat musim mudik.

Baca juga:

DPR Tekankan Koordinasi Lintas Sektor untuk Mudik Lebaran yang Aman dan Nyaman

"Kemhub harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh armada yang beroperasi serta memastikan kesiapan infrastruktur pelabuhan guna meminimalisir masalah teknis," tambahnya.

Selain itu, Danang juga mendorong pihak PT ASDP Indonesia untuk meningkatkan standar operasional prosedur (SOP) keselamatan, termasuk peningkatan keterampilan awak kapal dalam menangani situasi darurat.

Hingga berita ini diturunkan, pihak berwenang masih melakukan investigasi lebih lanjut terkait penyebab kecelakaan ini. Tidak ada laporan korban jiwa, namun insiden ini menyebabkan sejumlah kerugian materil.

Pihak ASDP dan Kementerian Perhubungan diharapkan segera mengambil langkah konkret guna memastikan keamanan dan kenyamanan penumpang menjelang puncak arus mudik Lebaran 2025. (Pon)

#Komisi V DPR #Arus Mudik #Pelabuhan #Pelabuhan Bakauheni #Pelabuhan Merak Banten #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Soroti Kondisi Keamanan di Papua, Percaya TNI/ Polri Bisa Pulihkan Situasi
Peristiwa ini menunjukkan ancaman terhadap keamanan masyarakat masih nyata dan membutuhkan perhatian serius dari negara.
Dwi Astarini - Sabtu, 04 Juli 2026
DPR Soroti Kondisi Keamanan di Papua, Percaya TNI/ Polri Bisa Pulihkan Situasi
Indonesia
Pilot Sipil Tewas dalam Serangan di Yahukimo, DPR Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan Warga Sipil Papua
DPR meminta pemerintah memperkuat perlindungan warga sipil setelah pilot Associated Mission Aviation (AMA) tewas dalam serangan di Yahukimo, Papua Pegunungan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 03 Juli 2026
Pilot Sipil Tewas dalam Serangan di Yahukimo, DPR Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan Warga Sipil Papua
Indonesia
DPR Desak Evaluasi Aturan Pajak JHT agar tidak Membebani Pekerja
Pemerintah perlu meninjau kembali sejumlah regulasi yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Juli 2026
DPR Desak Evaluasi Aturan Pajak JHT agar tidak Membebani Pekerja
Indonesia
Komisi Ojol Dipatok Maksimal 8 Persen, DPR Desak Pemerintah Susun Payung Hukum Permanen
Komisi V DPR akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan tersebut agar benar-benar diterapkan sesuai keputusan pemerintah. 

Dwi Astarini - Jumat, 03 Juli 2026
Komisi Ojol Dipatok Maksimal 8 Persen, DPR Desak Pemerintah Susun Payung Hukum Permanen
Indonesia
Potongan Aplikator 8 Persen, DPR Khawatir Pendapatan Ojol Ikut Turun
Pendapatannya turun karena si pengusahanya menurunkan tarif sehingga menjadi pendapatan kepada pengemudi ini turun
Dwi Astarini - Jumat, 03 Juli 2026
 Potongan Aplikator 8 Persen, DPR Khawatir Pendapatan Ojol Ikut Turun
Indonesia
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Helikopter digunakan pada 25 Januari 2024, sedangkan revisi anggaran yang menjadi dasar pembiayaan baru dilakukan lima hari kemudian.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Indonesia
Gelombang Panas Eropa Tewaskan 1.300 Orang, DPR Desak Kemenlu Buka Hotline Darurat WNI
Korps diplomatik di Benua Biru tidak boleh bersikap pasif atau sekadar menunggu laporan jatuhnya korban dari kalangan WNI.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Gelombang Panas Eropa Tewaskan 1.300 Orang, DPR Desak Kemenlu Buka Hotline Darurat WNI
Indonesia
DPR Setujui Pembahasan RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia di Luar Prolegnas
Undang-Undang tentang PFFI tersebut merupakan amanat ketentuan Pasal 248A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Undang-Undang P2SK
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DPR Setujui Pembahasan RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia di Luar Prolegnas
Indonesia
Komisi I DPR Minta Pemerintah Transparan soal Pengadaan Rudal BrahMos
DPR belum menerima penjelasan resmi dari pemerintah mengenai detail rencana pembelian sistem rudal tersebut. 

Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Komisi I DPR Minta Pemerintah Transparan soal Pengadaan Rudal BrahMos
Indonesia
Gus Jazil: Hari Bhayangkara ke-80 Harus Jadi Momentum Pembenahan Internal Polri
Gus Jazilul Fawaid meminta Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum pembenahan internal Polri, memperkuat profesionalisme, integritas, dan kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Juli 2026
Gus Jazil: Hari Bhayangkara ke-80 Harus Jadi Momentum Pembenahan Internal Polri
Bagikan