Headline

Jurnalis Indonesia Paling Beruntung di Kawasan ASEAN

Eddy FloEddy Flo - Sabtu, 17 Maret 2018
Jurnalis Indonesia Paling Beruntung di Kawasan ASEAN

Profesor Janet Steele (kiri) dalam sebuah kesempatan diskusi di Jakarta (Foto: Twitter @janet_steele)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Kerja jurnalistik perlu perlindungan hukum serta jaminan keselamatan untuk para wartawan. Di kawsan ASEAN, jurnalis Indonesia dipandang jauh lebih beruntung. Indonesia tercatat sebagai satu-satunya negara di ASEAN yang sudah memiliki UU Pers dan Dewan Pers.

Menurut Profesor Jurnalisme Universitas George Washington, Amerika Serikat, Janet Steele, pekerja media di Indonesia lebih independen dibanding Singapura dan Brunei.

"Saya sudah pernah ke Singapura dan Brunei, walaupun teknologinya maju, tapi mereka masih dikontrol pemerintah, orang Indonesia sangat beruntung setelah Reformasi ada UU Pers dan Dewan Pers, pemerintah tidak bisa campur tangan, dan jika mungkin teknologinya kalah daripada di Singapura, tapi untuk pekerjaan jurnalistik lebih enak di sini," kata Profesor Steele kepada Antara di Jakarta, Sabtu (17/3).

Steele mengunjungi Indonesia dalam rangka penerbitan bukunya "Mediating Islam: Jurnalisme Kosmopolitan di Negara-Negara Muslim Asia Tenggara" yang ditulis berdasarkan penelitiannya terhadap tiga media di Indonesia dan dua di Malaysia yang digunakan sebagai sampel.

Menurut Profesor yang juga direktur Institute for Public Diplomacy and Global Communication itu, Undang-Undang No. 40 tentang Pers telah memberikan jaminan perlindungan kepada wartawan untuk melakukan tugas-tugas jurnalistik dan jika terjadi masalah, pihak mana pun termasuk pemerintah harus menyelesaikannya melalui Dewan Pers.

"Sementara pemerintah di negara maju seperti Singapura masih bisa campur tangan langsung terhadap suatu pemberitaan," kata dia.

Terkait dengan buku yang ditulisnya, Steele mengatakan sejak lama ia telah terusik dengan hubungan Islam dan praktik jurnalisme di negara-negara Muslim, dalam hal ini adalah di Asia Tenggara karena ia telah berkutat dengan kawasan tersebut selama hampir 20 tahun.

"Saya mau orang Barat mengerti bahwa media Asia yang dipengaruhi dengan ajaran Islam adalah media yang juga bagus, prinsip-prinsip jurnalismenya sama, di semua negara di dunia juga tahu prinsip jurnalisme yang baik. Mungkin pemerintah mereka otoriter, tapi mereka tahu prinsipnya, jadi apa yang beda mungkin budaya, sebagian besar budaya adalah Islam maka sangat masuk akal bahwa Islam akan memengaruhi praktik jurnalisme, dan bagi saya ini menarik dan penting," tuturnya.

Steele menghabiskan waktu lebih dari delapan tahun untuk meneliti kaitan Islam dan jurnalisme di tiga media di Indonesia, yakni Majalah "Sabili", Harian "Republika", Majalah "Tempo"; dan dua media Malaysia, yaitu "Harakah" dan "Malaysia Kini".

Peraih gelar doktor bidang sejarah dari Universitas John Hopkins, AS, tersebut mengatakan penelitian kualitatifnya dapat dilakukan dengan dilandasi rasa saling percaya, pertemanan, dengan sesekali ia menjadi pengajar dalam kelas jurnalisme di berbagai media, termasuk di Yayasan Pantau dan Koran Tempo.

Dalam rangka peluncuran bukunya di Indonesia, Profesor Steele juga telah memberikan kuliah umum di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatulloh Jakarta dan seminar di Pusat Kebudayaan Amerika Serikat di Jakarta "@america".

Buku "Mediating Islam: Jurnalisme Kosmopolitan di Negara-Negara Muslim Asia Tenggara" dalam bahasa Inggris diterbitkan oleh National University Press Singapura dan University of Washington Press Amerika Serikat.(*)

#Dewan Pers #Jurnalis #Uji Kompetensi Wartawan
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Iwakum Nilai Keterangan DPR dan Dewan Pers di MK Tak Jawab Substansi Perlindungan Wartawan
Iwakum menilai keterangan DPR RI dan Dewan Pers dalam sidang uji materiil UU Pers di Mahkamah Konstitusi belum menjawab substansi persoalan perlindungan hukum bagi wartawan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
Iwakum Nilai Keterangan DPR dan Dewan Pers di MK Tak Jawab Substansi Perlindungan Wartawan
Indonesia
Iwakum Tegaskan Uji Materi UU Pers untuk Perkuat Perlindungan Wartawan
Permohonan Iwakum tidak membatasi perlindungan wartawan seperti disebutkan oleh AJI
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
Iwakum Tegaskan Uji Materi UU Pers untuk Perkuat Perlindungan Wartawan
Berita Foto
Sidang Uji Materi UU Pers Hadirkan Dewan Pers, PWI dan AJI di Mahkamah Konstitusi
Suasana sidang uji materi terhadap Undang-Undang (UU) tentang Pers di Gedung MK, Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 21 Oktober 2025
Sidang Uji Materi UU Pers Hadirkan Dewan Pers, PWI dan AJI di Mahkamah Konstitusi
Indonesia
Revisi Undang-Undang Hak Cipta: Upaya Melindungi Royalti Karya Jurnalistik dari Platform Digital Besar
Pemerintah bertekad untuk melindungi hak cipta dan kekayaan intelektual
Angga Yudha Pratama - Rabu, 08 Oktober 2025
Revisi Undang-Undang Hak Cipta: Upaya Melindungi Royalti Karya Jurnalistik dari Platform Digital Besar
Indonesia
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Tetapkan Pengobatan Gratis di RSPPN untuk Semua Awak Media Tanpa BPJS
Tanpa BPJS juga gratis
Angga Yudha Pratama - Selasa, 07 Oktober 2025
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Tetapkan Pengobatan Gratis di RSPPN untuk Semua Awak Media Tanpa BPJS
Indonesia
Kasus Pencabutan ID Liputan Istana, DPR Tegaskan Kualitas Demokrasi Dipertaruhkan Saat Akses Jurnalis Dihalangi
Semua pejabat publik tetap perlu kritik untuk perbaikan dan pertanggungjawaban program
Angga Yudha Pratama - Rabu, 01 Oktober 2025
Kasus Pencabutan ID Liputan Istana, DPR Tegaskan Kualitas Demokrasi Dipertaruhkan Saat Akses Jurnalis Dihalangi
Indonesia
Prabowo Disebut Sudah Mengetahui Masalah Pencabutan ID Pers Jurnalis Istana CNN Indonesia
Saat ditanya lebih lanjut terkait adakah atensi dari Presiden Prabowo, Pras menekankan bahwa kejadian tersebut cukup diketahui olehnya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 September 2025
Prabowo Disebut Sudah Mengetahui Masalah Pencabutan ID Pers Jurnalis Istana CNN Indonesia
Indonesia
Kata Sekretaris Negara Soal Pencabutan Kartu Identitas Pers Istana Milik Jurnalis Karena Bertanya Soal Keracunan MBG
Pemimpin Redaksi CNN Indonesia TV, Titin Rosmasari, dalam pernyataan perusahaan di Jakarta hari ini, mengonfirmasi terjadinya pencabutan kartu identitas pers Istana atas nama jurnalis Diana Valencia.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 28 September 2025
Kata Sekretaris Negara Soal Pencabutan Kartu Identitas Pers Istana Milik Jurnalis Karena Bertanya Soal Keracunan MBG
Indonesia
Dewan Pers, AJI, IJTI dan Iwakum Kecam Pencabutan Akses Liputan Karena Bertanya ke Prabowo Soal Keracunan MBG
Pasal 4 Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, menyatakan bahwa "pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 28 September 2025
Dewan Pers, AJI, IJTI dan Iwakum Kecam Pencabutan Akses Liputan Karena Bertanya ke Prabowo Soal Keracunan MBG
Indonesia
Dewan Pers: Judicial Review Pasal 8 UU Pers Langkah Tepat untuk Perjelas Perlindungan Wartawan
Pasal yang menyebutkan bahwa jurnalis mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan tugas masih sangat multitafsir dan abstrak sehingga menimbulkan kesalahpahaman dalam penerapannya.
Frengky Aruan - Sabtu, 06 September 2025
Dewan Pers: Judicial Review Pasal 8 UU Pers Langkah Tepat untuk Perjelas Perlindungan Wartawan
Bagikan