Zulfikar Sy
MerahPutih - Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto menegaskan akan melakukan perlawanan hukum dan politik jika pemerintah membubarkan ormasnya melalui Perppu No 2 Tahun 2017 tentang perubahan UU No 17 Tahun 2013 mengenai Ormas.
Menurutnya, penerbitan perppu ini merupakan bentuk kesewenang-wenangan pemerintah terhadap ormas yang secara sepihak dinilai anti-Pancasila.
"HTI secara tegas menolak adanya perppu ini. Kita akan mengajukan gugatan ke MK (Mahkamah Konstitusi) Senin (17/7) besok," kata Ismail Yusanto saat mengisi diskusi "Cemas Perppu Ormas" di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/7).
Selain itu, HTI juga akan melakukan komunikasi politik dengan DPR untuk menolak perppu tersebut.
"Kita akan ke DPR, kita minta DPR juga menolak Perppu (Ormas)," tandasnya.
Menambahkan, Ismail menyebut tudingan sepihak pemerintah tidak berdasar dan cenderung subjektif. Padahal, menurutnya dalam praktik bernegara secara konferensif, hal tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut ideologi Pancasila sendiri.
"Tidak hanya pemerintah saja yang bisa menuduh, rakyat juga bisa menuding pemerintah, apakah menista agama bukan pengkhianatan Pancasila, koruptor, dan ekonomi kapitalistik, apakah itu bukan mengkhianati Pancasila?" katanya menuding.
Secara nyata, lanjutnya, pemerintah telah mengenyampingkan nilai-nilai keadilan dengan membubarkan ormas tanpa pengadilan.
"Jadi kita butuh pengadilan untuk menguji, wong pelanggaran lalu lintas ada pengadilannya, masa ormas gak," tuntasnya. (Fdi)
Baca juga berita terkait Perppu Ormas dalam artikel: Menteri Tjahjo Bantah Penerbitan Perppu Ormas Dadakan
