Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, sebaiknya Presiden Joko Widodo merespons surat dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhyono (AHY).
Hal tersebut disampaikan Jamiluddin soal langkah AHY yang mengirim surat kepada Presiden Jokowi, berisi klarifikasi dugaan keterlibatan pejabat di lingkaran kekuasaan terdekat presiden untuk mengudeta Ketum Partai Demokrat.
"Sungguh elok bila Presiden Jokowi juga merespons permohonan klarifikasi dengan mengundang AHY ke Istana. Melalui makan bersama di Istana, sebagaimana yang sering dilakukan Jokowi, tampaknya persoalan Partai Demokrat dapat diselesaikan dengan elegan," kata Jamiluddin, Rabu (3/2).
Baca Juga:
Isu Kudeta AHY Dinilai Bukti Partai Demokrat Miliki Masalah Internal
Jamiluddin menjelaskan, pertemuan itu sebaiknya dilaksanakan secepatnya, agar persoalan dugaan keterlibatan orang dekat Jokowi di internal Partai Demokrat tidak menjadi bola liar.
"Jangan sampai isu ini dimanfaatkan para petualang politik untuk membuat negeri ini menjadi gaduh," tegasnya.
Dengan cara itu, lanjut Jamiluddin, Presiden Jokowi harus memperlihatkan kepada khalayak luas bahwa partai politik itu independen.
"Tidak boleh ada pihak-pihak yang mengintervensi partai politik, apalagi mengudeta ketua umumnya," kata dia.
Baca Juga:
Ketumnya Mau Dikudeta, DPD Demokrat Jakarta Tegaskan Tunduk Pada AHY
Dia menegaskan, dengan sikap Jokowi yang merespons surat AHY, juga akan berdampak baik untuk orang nomor satu di Indonesia tersebut. Jokowi akan dikenang sebagai presiden yang menghormati partai politik sebagai pilar demokrasi.
"Terlebih lagi, cara AHY menyampaikan permohonan klarifikasi kepada Jokowi sangat santun dan cenderung indirect. AHY tampak kental menggunakan kultur Jawa dalam menyampaikan adanya gangguan terhadap partainya, terutama terhadap dirinya sebagai ketua umum," tutup dia. (Pon)
Baca Juga:
Lewat Surat Setia, DPC Demokrat Solo Pastikan Tunduk Kepada AHY
