Headline

Jokowi Tinjau Kawasan Segitiga Emas Kalteng Calon Lokasi Ibu Kota

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 08 Mei 2019
 Jokowi Tinjau Kawasan Segitiga Emas Kalteng Calon Lokasi Ibu Kota

Presiden Jokowi saat meninjau calon lokasi ibu kota negara di Kalimantan Tengah (Foto: Biro Pers Setpres)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyambangi calon lokasi ibu kota Indonesia. Lokasi yang ditinjau kali ini disebut dengan "kawasan segitiga" yang bertempat di antara Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

Lokasi yang Jokowi tinjau saat ini berada di kawasan Gunung Mas.

"Kalau dari sisi keluasan, di sini mungkin paling siap. Mau minta 300 ribu hektare ya siap di sini. Kalau kurang masih tambah lagi juga siap," kata Jokowi di lokasi Rabu (8/5).

Diketahui Presiden pertama Indonesia, IR Soekarno pernah memiliki visi untuk menjadikan salah satu wilayah di provinsi tersebut, tepatnya Kota Palangka Raya, sebagai ibu kota negara.

Presiden Jokowi di wilayah Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah
Presiden Jokowi meninjau lokasi di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah sebagai calon lokasi ibu kota negara (Foto: Biro Pers Setpres)

"Beliau dulu memilih kemungkinan kan juga pasti ada alasan-alasan khusus dan alasan besar. Itu yang juga dilihat. Enggak mungkin sebuah keputusan disampaikan tanpa sebuah argumentasi data dan fakta lapangan yang matang," papar Jokowi.

Berbeda dengan calon ibu kota yang sehari sebelumnya dikunjungi Presiden di mana memiliki keunggulan dari sisi kesiapan infrastruktur transportasi.

"kawasan segitiga" ini memiliki keunggulan dari sisi kebencanaan dan juga ketersediaan lahan yang amat luas," kata Jokowi.

"Sekali lagi, ini menyangkut aspek yang tidak hanya satu-dua. Urusan banjir mungkin di sini tidak. Urusan gempa di sini tidak. Tapi kesiapan infrastruktur harus dimulai dari nol lagi," sambungnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta jni menambahkan bahwa kunjungannya ke sejumlah calon ibu kota dilakukannya untuk mengetahui gambaran awal mengenai kelayakan. Nantinya, tim khusus akan kembali berkunjung untuk melakukan kajian dan kalkulasi mengenai kelayakannya sebelum pada akhirnya diambil keputusan.

"Saya ini ke lapangan hanya satu (tujuan), mencari feelingnya. Biar dapat feeling nya. Kalau sudah dapat feelingnya nanti kalkulasi dan hitung-hitungan dalam memutuskan akan lebih mudah. Kalau ke lokasi saja belum, dapat feeling dari mana," ungkapnya.

Turut hadir mendampingi Presiden, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Sofyan Djalil, Staf Khusus Presiden Sukardi Rinakit, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, dan Bupati Gunung Mas Arton Dohong.(Asp)

#Joko Widodo #Presiden Jokowi #Pemindahan Ibu Kota #Kalimantan Tengah
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anwar Usman Vonis Jokowi Bersalah karena Palsukan Ijazahnya
Beredar informasi yang menyebut Jokowi divonis bersalah oleh Hakim MK Anwar Usman karena telah melakukan pemalsuan ijazah.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 03 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Anwar Usman Vonis Jokowi Bersalah karena Palsukan Ijazahnya
Indonesia
Wapres Gibran Kejar Target Pusat Kelembagaan IKN Selesai Tahun 2027
Selain kantor legislatif, Wapres juga meninjau rencana pembangunan gedung Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 01 Januari 2026
Wapres Gibran Kejar Target Pusat Kelembagaan IKN Selesai Tahun 2027
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Ditetapkan sebagai Bencana Nasional oleh Pemerintah
Beredar unggahan yang menyebut pemerintah telah menetapkan Jokowi sebagai bencana nasional. Cek fakta dan keaslian informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Ditetapkan sebagai Bencana Nasional oleh Pemerintah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Ditugaskan BRIN jadi Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Bencana
Joko Widodo Ditugaskan BRIN Jadi Ketua Taskforce Penanggulangan Bencana, cek faktanya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Ditugaskan BRIN jadi Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Bencana
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ingin Dicap sebagai Pahlawan, Jokowi Datangi Lokasi Bencana di Sumatra
Beredar video yang menampilkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo tengah mengunjungi lokasi bencana alam Sumatra. Cek fakta lengkapnya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ingin Dicap sebagai Pahlawan, Jokowi Datangi Lokasi Bencana di Sumatra
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Marahi Menkeu Purbaya karena Menolak Membayar Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Beredar video yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo marah kepada Menkeu Purbaya karena menolak bayar utang Whoosh menggunakan APBN.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 25 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Marahi Menkeu Purbaya karena Menolak Membayar Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Penguasaan lahan yang terlampau lama berpotensi menyalahi Undang-Undang Pokok Agraria
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA ]: Kejagung Sita Uang Jokowi Triliunan Rupiah
Beredar informasi di media sosial yang menyebut Kejaksaan Agung menyita uang Jokowi senilai triliunan. Cek faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
[HOAKS atau FAKTA ]: Kejagung Sita Uang Jokowi Triliunan Rupiah
Indonesia
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Qodari pernah menjelaskan bahwa IKN akan mulai berfungsi sebagai pusat operasional pemerintahan setelah semua fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif selesai dibangun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 11 November 2025
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Bagikan