Andika Pratama
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akbar bicara menanggapi wacana penghapusan jabatan gubernur yang diusulkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.
Menurut Jokowi, untuk mengubah suatu kebijakan harus melalui kajian yang mendalam serta kalkulasi yang matang.
Baca Juga
“Semua memerlukan kajian yang mendalam. Jangan kita, kalau usulan itu, ini negara demokrasi boleh-boleh saja tapi perlu semuanya kajian, perlu perhitungan, perlu kalkulasi,” kata Jokowi di Tabanan, Bali, Kamis (2/2).
Menurut Jokowi ada beberapa hal yang perlu diperhitungkan untuk menghapus pemilihan langsung gubernur. Mulai dari tingkat efisiensi hingga rentang kontrol apabila jabatan gubernur dihapuskan.
“Apakah bisa menjadi lebih efisien? Atau nanti rentang kontrolnya terlalu jauh dari pusat langsung ke misalnya bupati, wali kota terlalu jauh? Spend of control-nya yang harus dihitung semua,” ujarnya.
Baca Juga
Sebelumnya, Cak Imin mengusulkan jabatan gubernur ditiadakan sebagai bagian efisiensi birokrasi.
enurut Cak Imin, tata pemerintahan perlu dievaluasi secara komprehensif. Salah satunya meniadakan posisi gubernur karena hanya perpanjangan tangan pemerintahan pusat. (Pon)
Baca Juga
