Andika Pratama
MerahPutih.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengkritisi pemerintah yang belum tegas melarang adanya mudik disaat pandemi COVID-19.
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengungkapkan jika pemerintah membiarkan masyarakat mudik, maka episentrum virus corona akan semakin menyebar ke berbagai daerah. Masyarakat di pedesaan, seperti petani akan terancam terkena virus corona. Akibatnya bisa mengancam pasokan logistik.
Baca Juga
Jokowi Tidak Keluarkan Larangan Mudik, Wali Kota Solo: Saya Mumet
"Siapa yang akan memasok logistik jika petani tumbang karena tertular virus corona oleh pemudik," tutur Tulus dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (8/4).
Tulus melihat, jika hal ini terjadi di daerah, pihak rumah sakit juga akan kewalahan bila jumlah masyarakat yang terinfeksi meningkat signifikan. Hal ini karena kondisi infrastruktur dan jumlah dokter yang terbatas.
Menurutnya, pengawasan akan sulit dilakukan bila tak ada tindakan tegas dari pemerintah. Masalahnya, mudik adalah tradisi masyarakat Indonesia setiap Lebaran tiba.
"Lazimnya mudik dalam sikon yang cenderung crowded, sehingga sangat berat untuk mengontrol protokol kesehatan yang diterapkan," terangnya.
Tulus menyatakan pemerintah harus bersikap tegas dengan melarang aktivitas mudik Lebaran. Ia meminta pemerintah tak bersikap ambigu dan terkesan tak konsisten.
"Sikap semacam ini justru menjadi pelecut untuk makin masifnya persebaran virus corona ke daerah," pungkas Tulus.
Baca Juga
Darurat Corona Diperpanjang, KAI Siapkan Langkah Antisipasi Mudik Lebaran
Tulus juga menyoroti langkah Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) yang mengeluarkan surat edaran untuk melarang aparatur sipil negara (ASN) mudik atau ke luar kota selama penyebaran virus corona masih terjadi di dalam negeri.
"Sementara itu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi masih mendorong mudik Lebaran. Setidaknya itu yang tercermin dalam public hearing pengendalian mudik pada Senin 6 April 2020," ungkap Tulus.
Dalam agenda itu, Tulus menjelaskan kajian yang dibangun adalah masyarakat tetap bisa mudik, tetapi dengan pengendalian yang cukup ketat dari pemerintah. Pemudik harus mengantongi izin dan syarat administrasi yang ketat, lalu jumlah moda transportasi juga akan dibatasi.
"Misalnya, kapasitas penumpang moda transportasi hanya memuat 50 persen saja. Ini dengan maksud agar penumpang tetap bisa melakukan jaga jarak satu sama lain," jelas Tulus.
Bahkan, dalam surat edaran terbaru, ASN diminta mengimbau masyarakat untuk tidak mudik.
"Pemerintah tampak gamang, ambigu, bahkan inkonsisten dalam upaya pengendalian COVID-19," kata Tulus.
Baca Juga
Pengamat: Perpanjangan Darurat Corona Berimbas Pada Penurunan Arus Mudik
Saat ini, jumlah kasus positif COVID-19 di Tanah Air telah mencapai 2.738 orang, setelah sebelumnya terjadi penambahan 247 kasus per 7 April 2020. Kini, kasus positif Covid-19 telah tersebar di 34 provinsi di Indonesia.
Adapun jumlah pasien yang masih dirawat sebanyak 2.313 kasus, meninggal 221 kasus dan sembuh 204 kasus.
Wilayah DKI Jakarta, masih menjadi daerah dengan kasus positif tertinggi yakni 1.369 orang. Disusul Jawa Barat 343 orang, Banten 194 orang, dan Jawa Timur 194 orang. (Knu)
