Noer Ardiansjah
MerahPutih Peristiwa - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengutus Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil ke Jepang dan seorang utusan khusus presiden ke Tiongkok. Kedua utusan Presiden Jokowi itu akan menindaklanjuti rencana pembangunan kereta cepat (high speed train) Jakarta-Bandung.
Seperti dilansir Kantor Sekretariat Kabinet, Sopyan Djalil diutus untuk menemui Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe untuk menyampaikan keputusan pemerintah terkait rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Sementara itu, tidak disebutkan siapa utusan khusus yang ditugaskan menemui Pemerintah Tiongkok (RRT).
"Presiden mengutus utusan khusus Pak Sofyan Djalil bertemu dengan PM Shinzo Abe dan juga mengutus utusan khusus untuk bertemu dengan Pemerintah China,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung Wibowo, di kantor Kepresidenan, Jakarta, dalam waktu dekat ini.
Diketahui sebelumnya, Jepang dan Tiongkok mengajukan proposal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Kereta cepat itu disebut berkecepatan 300 kilometer per jam untuk melayani rute Jakarta-Bandung. Rute kereta cepat Jakarta-Bandung memangkas waktu tempuh perjalanan dari 2-3 jam menjadi sekitar 37 menit.
Namun, pemerintah menolak proposal pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dari kedua negara. Penolakan tersebut dilakukan setelah ada keputusan bahwa kereta cepat Jakarta-Bandung hanya akan dilakukan dengan tiga prinsip yaitu proyek bersifat business to business (B to B), tidak membebani APBN, dan tidak ada jaminan pemerintah. Pada akhirnya, pemerintah menyerahkan proyek pembangunan ke pihak BUMN untuk melakukan B to B, termasuk dengan Jepang dan Tiongkok.
Baca Juga:
- Di Depan Diaspora Indonesa, Jokowi Tepis Kereta Cepat Batal
- Menteri Rini Soemarno Emoh Negara Lain Ikut Proyek Kereta Cepat
- Menko Perekonomian Tunggu Rini Soemarno Terkait Kelanjutan Proyek Kereta Cepat
- Menteri BUMN Rini Soemarno Tegaskan Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Perlu
- Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tidak Efisien dari Sisi Teknis dan Ekonomi
