Jokowi Jadikan Prabowo Jenderal Penuh, PBHI Ungkit Kasus Penculikan Aktivis 98

MerahPutih.com - Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) menyoroti rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan menyematkan pangkat jenderal kehormatan kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Menurut Ketua PBHI Julius Ibrani, penyematan pangkat tersebut melanggar hukum lantaran tidak ada proses terbuka dalam pemilihan Prabowo sebagai penerima pangkat.

Baca Juga:

Jokowi Hadiahkan Pangkat Jenderal Penuh ke Prabowo

"Jadi pemberian penghargaan baik bernuansa militer atau kepahlawanan terhadap Prabowo Subianto yang diberikan oleh Presiden Jokowi, pertama jelas itu melanggar hukum, kenapa? tidak ada proses yang terbuka di situ," kata Julius di kantor Para Syndicate, Jakarta, Selasa (27/2).

Julius menegaskan sosok Prabowo masih belum tuntas dengan masalah HAM di masa lalunya, salah satunya terkait kasus penculikan aktivis zaman orde baru di era sebelum reformasi 1998.

"Apa dalil-dalil pemberian penghargaan itu baik dalam konteks kemiliteran maupun kepahlawanan. Karena yang kita tahu sampai detik ini ada fakta di mana Prabowo Subianto pernah diberhentikan melalui dinas kemiliteran berdasarkan pemeriksaan di dewan kehormatan perwira (DKP), hal mana itu tidak terbantahkan sampai detik ini," tegasnya.

Baca Juga:

Terungkap Isi Obrolan Jokowi dengan Prabowo Saat Makan Bakso Bersama di Pinggir Jalan

Menurut Julius, penyematan pangkat jenderal kepada Prabowo juga dinilai sebagai tindakan koruptif, lantaran pada prosesnya akan ada acara seremonial yang tentunya memakan uang negara.

"Ini menurut saya bukan hanya tindakan melanggar hukum tapi sebuah tindakan koruptif yang ditunjukan oleh Presiden Jokowi hanya demi kepentingan politik," ujarnya.

PBHI juga tidak melihat adanya urgensi dalam penyematan pangkat jenderal kehormatan kepada Prabowo, sehingga seremonial tersebut tak memiliki arti apa-apa.

"Karena tidak ada pertimbangan hukum, tidak ada pertimbangan dedikasi, tidak ada pertimbangan hal-hal yang sifatnya substantif, hal-hal yang sifatnya mendesak juga. Dan sampai detik ini tidak pernah diceritakan kepada publik apa pertimbangannya. Di situ letak pelanggaran hukumnya," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Prabowo Akui Sulit Pinjam Kredit di Bank setelah Pensiun dari TNI