Jokowi Buka Suara soal Korupsi Pertamina, Dukung Proses Hukum dan Perketat Pengawasan Internal


Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). (MP/Ismail)
MerahPutih.com - Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi), menanggapi kasus korupsi yang melanda perusahaan PT Pertamina.
Mantan Wali Kota Solo ini mendukung kasus tersebut diproses secara hukum. Ia menegaskan, pihak yang terlibat diproses hukum.
“Siapapun, siapapun (yang terlibat), diproses saja sesuai dengan proses hukum yang ada,” kata Jokowi dikediaman, Kamis (6/3).
Ketika disinggung apakah merasa kecolongan selama menjadi presiden, terlebih kasus terjadi dimedio 2018-2023, Jokowi menyebutkan, jika Pertamina merupakan perusahaan BUMN dengan manajemen yang besar, sehingga seharusnya ada manajemen kontrol oleh jajaran di atasnya.
Baca juga:
Jaksa Agung sebut BBM yang Dijual Pertamina Saat ini Tak Terkait Kasus Korupsi Migas
“Sekali lagi, ini manajemen besar ya. Manajemen besar. Saya kira manajemen kontrol oleh komisaris, manajemen oleh direksi harus lebih detail,” ucap dia.
Ia pun juga meminta agar Pertamina memiliki manajemen yang kuat, terutama sebagai pengawas.
“Manajemen itu ada yg namanya direksi, dirut dan direksi, kemudian ada jg yg namanya untuk pengawasan yang namanya komisaris yang semuanya itu dipilih lewat proses yg namanya proses,” papar dia.
Jokowi mengatakan dari pengawasan direksi dan komisaris, harus dilihat oleh Menteri BUMN. Kemudian, dilihat oleh menteri ESDM dan lewat Tim Penilai Akhir (TPA), lalu laporan baru masuk ke dirinya.
Baca juga:
Soal Pengoplosan Pertamax, Jaksa Agung: Itu Bukan Kebijakan Pertamina
“Jadi semuanya lewat proses. Tidak bisa semuanya secara ujug-ujug (mendadak). Karena sekali lagi, ini menyangkut pengelolaan aset yang sangat besar sekali,” ucapnya.
Jokowi menambahkan, jika seluruh produk Pertamina setahu dirinya, semuanya telah melalui verifikasi, dicek, dan memenuhi standar kelayakan oleh Lembaga Sertifikasi dan Pengujian Minyak dan Gas (Lemigas).
“Jadi semuanya ada proses. Produknya jg semuanya jg dites, dicek semuanya. Tapi ya apapun yang namanya penyelewengan itu bisa sajalah terjadi,” tandasnya. (Ismail/Jawa Tengah)
Bagikan
Soffi Amira
Berita Terkait
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja Dilaporkan ke KPK, Diduga Korupsi Proyek Command Center

[HOAKS atau FAKTA]: Menko Yusril Mengamuk dan Minta Relawan Jokowi yang Bikin Gaduh Segera Ditangkap dan Dibubarkan Tanpa Ampun
![[HOAKS atau FAKTA]: Menko Yusril Mengamuk dan Minta Relawan Jokowi yang Bikin Gaduh Segera Ditangkap dan Dibubarkan Tanpa Ampun](https://img.merahputih.com/media/61/f2/8c/61f28c376d685e8f3371a09b06ab7dd3_182x135.png)
Dipenjara 5 Tahun, Nicolas Sarkozy Jadi Eks Presiden Prancis Pertama Masuk Bui

Legislator NasDem Apresiasi Kejagung Kembalikan Rp 13 Triliun Uang Negara dari Kasus Ekspor CPO

Hakim Pengadil Tom Lembong Bakak Disidang KY di Akhir Bulan, Tom Sampaikan Apresiasi

KPK Kirim Sinyal Bahaya, Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran Diperkuat dengan Integrasi Pencegahan dan Penindakan

Uang Korupsi CPO Rp 13 Triliun Dikembalikan ke Negara, Prabowo: Ini Pertanda Baik di 1 Tahun Pemerintahan

Uang Triliunan dari Kasus Korupsi CPO ‘Penuhi’ Ruangan Kejagung, Presiden Prabowo: Ini untuk Renovasi 8.000 Sekolah

Kejagung Terima Pengembalian Hampir Rp 10 Miliar dari Kasus Chromebook, Bukan dari Nadiem Makarim

Uang Dugaan Korupsi Laptop Chromebook Baru Balik Rp 10 M, Padahal Kerugian Capai Rp 1,98 T
