Banjir Jakarta

Jika Persoalan Banjir Jakarta Dibawa ke Ranah Politik, Anies Bakal Untung

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 27 Februari 2020
 Jika Persoalan Banjir Jakarta Dibawa ke Ranah Politik, Anies Bakal Untung

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai, pembentukan pansus penanganan banjir akan membuat elektabilitas Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan makin meroket.

"Dengan langkah pansus, Gubernur DKI justru akan semakin populer dimata pemilih," kata Pangi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (27/2).

Baca Juga:

Anies Tak Masalah Subejo Mundur dari Kepala BPBD Saat Jakarta Dilanda Banjir

Ia menyebut, banjir adalah penyakit kota Jakarta sejak jaman dulu saat kota ini masih bernama Batavia, pemerintah Belanda kewalahan dengan genangan air yang kerap memenuhi wilayah itu.

"Maka dibuatlah beberapa kanal dan pintu-pintu air yang masih berfungsi hingga saat ini,” kata Pangi.

Langkah DPRD DKI bentuk pansus banjir akan menguntungkan Anies Baswedan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta, Rabu (26/2) (MP/Asropih)

Pangi mengatakan, langkah politis via pansus adalah jalan yang sangat sulit, berliku bahkan akan membuang-buang energi kalau ada agenda untuk mengerus elektabilitas.

"Dinamika internal di DPRD juga tidak seragam, butuh energi ekstra agar Pansus Banjir bisa mengarah ke impeachment," ujar Pangi.

Menurut Pangi, menjegal Anies untuk menghentikan langkahnya menjadi calon presiden dengan cara-cara kasar seperti ini justru akan menuai simpati publik. Dalam pendekatan "underdog effect”, terlihat seperti di-zhalimi, maka pemilih akan beramai-ramai berempati.

Menurut dia, persoalan banjir itu bukan kesalahan Anies, karena ia baru memimpin Jakarta dua tahun. Tentu, pertanyaan harus diarahkan kepada gubernur sebelumnya tentang tata cara mereka menata Ruang Terbuka Hijau (RTH). RTH sangat sedikit dibanding dengan lokasi Mall.

“Bagaimana ceritanya mall lebih banyak ketimbang daerah terbuka hijau/resapan, ini kan ngak masuk akal. Kita bisa komparasi di kota atau di negara lain RTH lebih luas dibandingkan mall. Apakah ini karena pejabat kita gampang disuap?” tutur dia.

Baca Juga:

Diduga Terkait Banjir Jakarta, Dua Anak Buah Anies Mundur

Pangi menjelaskan, tata ruang kota menjadi kacau dan gampang di otak-atik, daerah resapan, daerah hijau berubah menjadi tembok.

"Jadi, masalah itu adalah bentangan emperis yang panjang. Masalah banjir Jakarta sangat kompleks," pungkasnya.(Knu)

Baca Juga:

Bela Anies, Fadli Zon: Banjir Sudah Ada Sejak Zaman Belanda

#Banjir Jakarta #DPRD DKI Jakarta #Gubernur DKI Jakarta #Anies Baswedan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Jakarta Disebut Rumah Keberagaman, Ini Pesan Pramono di Hari Kesaktian Pancasila
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Jakarta adalah rumah keberagaman bagi siapa pun dan meminta ASN menerapkan nilai Pancasila.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 01 Oktober 2026
Jakarta Disebut Rumah Keberagaman, Ini Pesan Pramono di Hari Kesaktian Pancasila
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Gubernur DKI Bakal Evaluasi Car Free Day dan Sistem Ganjil-Genap
Pramono Anung mengatakan akan mengevaluasi penerapan hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau car free day (CFD) dan sistem ganjil genap.
Yusuf Abdillah - Senin, 28 September 2026
Gubernur DKI Bakal Evaluasi Car Free Day dan Sistem Ganjil-Genap
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Direncanakan Sejak Era Fauzi Bowo, Proyek Jalan Sejajar Rel Pasar Minggu Ditargetkan Rampung 2027
Proses pembebasan lahan yang berjalan secara bertahap sempat terhenti akibat pandemi COVID-19.
Yusuf Abdillah - Senin, 14 September 2026
Direncanakan Sejak Era Fauzi Bowo, Proyek Jalan Sejajar Rel Pasar Minggu Ditargetkan Rampung 2027
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Bagikan