Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah pihaknya memiliki kepentingan dalam menetapkan tersangka terhadap calon kepala daerah yang akan bertarung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018.
Teranyar, lembaga antirasuah menetapkan dua calon Wali Kota Malang, yakni Mochammad Anton dan Ya'qud Ananda Budban sebagai tersangka suap pembahasan APBD-P tahun anggaran 2015.
Anton merupakan petahana, Wali Kota Malang periode 2013-2018. Sedangkan Ya'qud Ananda merupakan anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019.
"Tidak ada sedikit pun kepentingan dari KPK, apakah yang bersangkutan akan mengikuti hal-hal yang lain, misalnya pilkada, tidak ada sama sekali," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selatan, Rabu (21/3).
Basaria menegaskan, dalam setiap menetapkan seseorang sebagai tersangka pihaknya selalu berdasar pada dua bukti permulaan yang cukup.
"Saya pastikan untuk penetapan tersangka sudah barang tentu tidak ada pemikiran lain, hanya satu persyaratannya yaitu ditemukannya alat bukti," tegasnya.
Menurut Basaria, penyelidikan kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang tahun anggaran 2015 itu sudah berjalan sejak Agustus 2017.
"Kita tahu tadi kasus ini sudah lama bukan baru ini saja, (sejak) bulan Agustus 2017 lalu. Penetapan tersangka ini adalah dari hasil sidang kemudian dari bukti-bukti yang baru penemuan, sehingga dua alat bukti diterima dan ditetapkan tadi," ungkapnya.
Anton maju dalam pemilihan Wali Kota Malang 2018-2023 berpasangan dengan Syamsul Mahmud. Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang itu diusung PKB, PKS, dan Gerindra.
Sementara Ananda berlaga dalam pemilihan orang nomor satu di Malang bersama Ahmad Wanedi. Pasangan Ananda-Ahmad diusung PDIP, PAN, Hanura, PPP, dan Nasdem.
Anton dan Ananda dijerat bersama 17 anggota DPRD Kota Malang lainnya, di antaranya HM Zainudin dan Wiwik Hendri Astuti, --masing-masing sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Malang--
Kemudian para anggota dewan lainnya adalah Suprapto, Sahrawi, Salamet, Mohan Katelu, Sulik Lestyowati, Abdul Hakim, Bambang Sumarto, Imam Fauzi, Syaiful Rusdi, Tri Yudiana, Heri Pudji Utami, Hery Subianto, Rahayu Sugiarti, Sukarno, serta Abdul Rachman.
KPK menduga Anton bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan Jarot Edy Sulistiyono memberikan jatah kepada unsur pimpinan DPRD Kota Malang dan anggota dewan sebesar Rp 700 juta terkait pembahasan APBD-P tahun anggaran 2015. (Pon)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: KPK Jerat Dua Calon Wali Kota Malang
