Jelang KTT G20, Korlantas Polri Soroti Problema Lalu Lintas di Bali

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 01 April 2022
Jelang KTT G20, Korlantas Polri Soroti Problema Lalu Lintas di Bali

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Firman Shantyabudi. (Foto: MP/Joseph Kanugrahan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Persiapan menyambut Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali terus dikebut. Salah satunya soal prasarana untuk menunjang mobilitas warga.

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Firman Shantyabudi melakukan kunjungan ke Bali untuk meninjau pengamanan lalu lintas di sana.

Baca Juga:

Tips Jitu Biar Akun Telegram Tetap Aman

Dalam kunjungannya kali ini, Kakorlantas didampingi Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A Purwantono, Dirgakkum Korlantas Polri, Brigjen Aan Suhanan, Kabag Ops Korlantas Polri, Kombes Eddy Djunaedi, Kasubdit Jemenopsrek, Kombes Pol Indra Jafar dan Direktur Operasional Jasa Raharja, Dewi Aryani Suzana.

Sejumlah lokasi turut didatangi Firman beserta rombongan di antaranya Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), dan Garuda Wishnu Kencana (GWK).

Firman menyebut, peninjauan beberapa tempat ini untuk memastikan penyelenggaraan KTT G20 di Bali, dapat berjalan dengan baik dan optimal.

"Kami sekarang mengadakan pemeriksaan pengecekan langsung ke lokasi bersama Divisi Operasi di GWK yang rencananya nanti digunakan untuk salah satu rangkaian Presidensi G20," ungkap Firman ketika ditemui awak media ditemui di GWK.

Adapun pengecekan yang dilakukan Kakorlantas antara lain jalur masuk dan keluar, infrastruktur jalan, lokasi parkir, hingga teknis drop off.

Firman menegaskan, seluruh potensi hambatan menjelang KTT G20 akan diatasi.

"Kami pastikan hal-hal teknis dengan Kapolda Bali untuk memadukan seluruh potensi yang ada sehingga seluruh yang kemungkinan menjadi halangan hambatan itu kita eliminasi," jelasnya.

Firman mengatakan, Korlantas Polri juga berkolaborasi dengan lintas sektor untuk mengoptimalkan seluruh alat dan aplikasi demi lancarnya penyelenggaraan KTT G20 di Bali.

"Salah satunya adalah Elektronik Tilang (ETLE)," kata dia.

Delegasi G20 berfoto bersama sebagai penutup acara di Puro Mangkunegaran Jawa Tengah, Kamis (31/3). (MP/Ismail)
Delegasi G20 berfoto bersama sebagai penutup acara di Puro Mangkunegaran Jawa Tengah, Kamis (31/3). (MP/Ismail)

Begitupun dengan semua aplikasi yang ada sudah dimiliki dari Pemda, Polri, dan semua jajaran tentunya akan disinergikan untuk memastikan pantauan kegiatan di jalan dan sebagainya.

"Kita pantau dengan baik sehingga ketepatan penanganan dan pemantauan kegiatan selama penyelenggaraan kegiatan bisa kita pantau dengan maksimal," terang putra Wapres keenam RI Try Sutrisno ini.

Maka, Firman berharap penyelenggaraan KTT G20 di Indonesia menjadi sebuah sinyal kepada seluruh dunia. Bahwa Indonesia merupakan destinasi wisata aman dan nyaman bagi wisatawan asing.

Sebagai tuan rumah yang baik tentunya ini kesempatan untuk menunjukkan, bahwa Indonesia bisa melakukan kegiatan yang bersifat internasional dengan baik.

"Sehingga mereka bukan hanya sukses dalam penyelenggaraan rapat tapi kita juga sukses melakukan suatu kesempatan bahwa menampilkan Indonesia dengan lebih baik lagi dari sisi pariwisata," pungkas mantan Kapolres Jakarta Selatan ini. (knu)

Baca Juga:

Harga Minyak Goreng Masih Mahal, Dana Subsidi Harus Tepat Sasaran

#KTT G20 #G20 #Bali #Korlantas #Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Mensesneg Prasetyo Hadi meminta masyarakat tidak khawatir terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Indonesia
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Perkara yang sedang diproses Bareskrim Polri bersama Divisi Propam Polri tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kepolisian dalam melayani masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Bagikan