Zulfikar Sy
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nasidik menyatakan bahwa Presiden keenam Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono sudah sejak lama ingin mengembalikan mobil kepresidenan karena jarang terpakai.
Hal tersebut disampaikan Rachland kepada awak media usai diskusi bertajuk "Evaluasi Publik Dua Setengah Tahun Pemerintah Jokowi-JK" di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (22/3).
"Itu sudah minggu-minggu sebelumnya. Dibalikin, karena memang sudah enggak dipakai. Harus ada perawatan, harus ada segala macem ya kan. Itu sudah mau dikembalikan sejak lama, sebelum mobil Pak Jokowi mogok begitu," ujarnya.
Ketika para wartawan mempertanyakan perihal jangka waktu yang lama, Juru Bicara Partai Demokrat ini menjelaskan bahwa proses pengembalian tersebut sudah berlangsung sebelum terjadi peristiwa mobil Presiden Jokowi mogok di Kalimantan.
"Rusak soalnya, jadi harus diperbaiki dulu oleh Pak SBY. Lagi diperbaiki, surat lagi diurus untuk pengembalian dan Paspamres sedang mengurus. Tiba-tiba ada kejadian di Kalimantan itu mobil Pak Jokowi mogok," jelasnya.
Rachland menekankan bahwa setiap mantan presiden dan mantan wakil presiden mendapat fasilitas negara. Ia juga menjelaskan bahwa itu diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1978.
"Hak itu kan sifatnya bisa dipakai bisa tidak dipakai. Sekali lagi ya, mobil itu diantarkan ke rumahnya beliau, setelah 2014 itu. Setelah purnabakti itu, diserahkan mobil ke rumahnya beliau ya diterima saja oleh SBY. Jarang dipakai juga, kan ada mobil yang lain, yang lebih nyaman juga," jelasnya.
"Kalau nanti ternyata daripada SBY (dianggap) terlalu mementingkan hak, lalu Pak Jokowi enggak punya mobil lain buat jalan, karena yang lain mogok, ya diserahkan saja lah mobilnya. Kalau negara nanti belum bisa membelikan mobil buat SBY, padahal itu perintah undang-undang, ya enggak usah dibeli juga lah, gak penting gitu loh," pungkasnya. (Pon)
Baca juga berita terkait mobil kepresidenan mogok di: Partai Demokrat: Mobil Mogok Urusan Bengkel Bukan Presiden
