Investasi Asing Diklaim Masuk ke IKN Rp 2,51 Triliun
Progres Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Senin (12/2/2024) (ANTARA/Bayu Saputra)
MerahPutih.com - Presiden RI Joko Widodo akan melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek investasi asing di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Rabu (25/9).
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyampaikan, terdapat tambahan lima perusahaan asing yang berinvestasi di IKN dengan total dana USD 165 juta atau Rp 2,51 triliun (kurs hari ini = Rp 15.190).
Perusahaan asal Singapura, Sembcorp Utilities PTe Ltd, berinvestasi sebesar USD 65 juta dolar AS (Rp 987,35 miliar) untuk membangun panel surya bertenaga 50 megawatt (MW).
“Kalau yang lain-lain combining itu sekitar 100 juta dolar AS. (Jadi) USD 100 juta dolar AS ditambah USD 65 juta , ya (total) USD 165 juta AS,” kata Rosan Roeslani.
Baca juga:
Keprres Perpindahan Ibu Kota tak Kunjung Terbit, IKN Terancam Ditinggal Investor
Tidak hanya di bidang energi, perusahaan yang bergerak di sektor pendidikan asal Singapura, Raffles Education Limited, juga berminat menanamkan modalnya di IKN. Sebuah institusi asal Australia juga tertarik untuk berinvestasi di sektor pendidikan.
Sementara itu, satu perusahaan asal Rusia akan membangun mixed-use building, dan satu perusahaan lainnya asal China akan membangun pusat perbelanjaan (mall).
Investasi asing ke IKN, kata ia, tersebut menunjukkan bahwa investor swasta maupun BUMN dapat bekerja sama dan tidak perlu saling bersaing.
Dengan besarnya potensi pengembangan ekonomi di Indonesia, ia menilai bahwa hal tersebut membutuhkan investasi yang tidak sedikit, sehingga memerlukan peran BUMN dan swasta untuk merealisasikannya.
“Asal diatur bagaimana, secara policy, regulasi kebijakannya, sehingga complementary. Karena apa? Perkembangan ekonomi kita gede kok. Jadi, don't worry about that (jangan khawatir),” ujarnya.
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Percepat Pembangunan, 20 Ribu Pekerja Bakal Garap Proyek IKN Tahap 2
Media Asing Sebut IKN Kota Hantu, DPR Minta Badan OIKN Jangan Cuma Diam
4.000 Hektar Tambang Ilegal Tersebar di Sekitar IKN, Pengusaha Terlibat Dihukum Wajib Reforestasi
Hunian Pekerja IKN Kebakaran, Pembangunan tak Terganggu
Titik Api Awal Kebakaran Hunian Pekerja IKN di Salah Satu Kamar Lantai 3
Kebakaran Mes Pekerja IKN, DPR Dorong Audit Investigasi Keamanan Bangunan
Setelah IKN Hanya Jadi Ibu Kota Politik, Ini Yang Dilakukan Badan Otorita
Menuju Ibu Kota Politik 2028, Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif Dalam 28 Bulan
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
DPR Sebut Ibu Kota Politik di IKN tak Sesuai UU, Perlu Kejelasan Hukum