Indonesia dan Malaysia Bahas Kenaikan Biaya Selama Puncak Haji

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Juli 2022
Indonesia dan Malaysia Bahas Kenaikan Biaya Selama Puncak Haji

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief (kanan) bersama Ketua Tabung Haji Malaysia Dato' Sri Syed Saleh Syed Abdul Rahman (kiri).((ANTARA/Desi Purnamawati)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Misi haji Indonesia dan Malaysia bertemu dan membahas penyelenggaraan haji 2022. Misi haji Malaysia dalam pertemuan itu dipimpin Ketua Tabung Haji Malaysia Dato' Sri Syed Saleh Syed Abdul Rahman dan beberapa pejabat lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, misi haji Indonesia dan Malaysaia membahas kenaikan biaya akomodasi dan transportasi selama puncak haji (masyair) agar tidak lagi membebani jemaah.

Baca Juga:

Kemenag Minta Tak Khawatir Terkait Belasan Jemaah Haji Positif COVID-19

Arab Saudi sebelumnya menetapkan biaya masyair sekitar 1.800 riyal, tetapi biaya itu naik signifikan tahun ini menjadi 5.656 riyal atay sekitar Rp 22,6 juta. Kenaikan tersebut diberlakukan pada negara-negara pengirim jemaah haji, termasuk Indonesia dan Malaysia.

Kedua misi haji sepakat dengan adanya kenaikan biaya masyair, tetapi kenaikannya mesti sebanding dengan layanan.

"Kita evaluasi bersama dan sepakat (bahwa) biaya yang dibayarkan harus sebanding dengan layanan yang kita terima," kata Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief di Mekkah, Arab Saudi, Kamis.

Selain itu, kedua pihak juga mendiskusikan pendanaan haji jangka panjang, apakah biayanya akan naik atau turun. Mereka berharap biaya yang dikeluarkan sepadan dengan layanan yang diterima dan tidak memberatkan jamaah.

Kedua pihak sepakat untuk membahas lebih terperinci soal biaya yang ditetapkan dan untuk keperluan apa saja.

"Kita telah buat perbincangan awal terkait biaya haji. Kita sepakat untuk menindaklanjuti perbincangan ini tentang bagaimana menangani kenaikan biaya agar tidak membebani jemaah di masa mendatang," kata Ketua Tabung Haji Malaysia Syed Saleh dikutip Antara.

Terkait kenaikan biaya masyair, Syed Saleh mengaku bahwa layanan tahun ini lebih baik. Namun, dia menilai perlu diteliti lebih lanjut terkait kenaikan biaya itu dan peruntukannya.

"Pengumuman haji tahun ini mendesak. Kita tidak banyak waktu untuk berdiskusi. Ke depan dengan waktu lebih panjang kita bisa berdiskusi terkait untuk apa saja yang diberikan terkait kenaikan biaya," kata Syed Saleh.

Kedua pihak berencana menggelar pertemuan lanjutan untuk menjajaki kerja sama agar pelayanan haji makin baik di masa mendatang. (*)

Baca Juga:

Kemenkes Waspadai Gangguan Kesehatan pada Jemaah Haji Gelombang Ke-2

#Jemaah Haji #Idul Adha #Kemenag
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri
Posisi pemimpin kementerian baru tersebut membutuhkan sosok yang kompeten, profesional, dan memiliki rekam jejak yang baik
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 September 2025
Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri
Indonesia
Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ditangani Kementerian Baru, Komisi VIII DPR Minta Transisi tak Ganggu Layanan Jemaah
Penyelenggaraan haji dan umrah akan ditangani Kementerian baru. Komisi VIII DPR pun meminta transisi tersebut tak mengganggu layanan jemaah.
Soffi Amira - Kamis, 28 Agustus 2025
Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ditangani Kementerian Baru, Komisi VIII DPR Minta Transisi tak Ganggu Layanan Jemaah
Indonesia
Evaluasi Haji 2025: Gus Irfan Soroti Data tak Sinkron dan Tingginya Kematian Jemaah
Kepala Badan Penyelenggara Haji, Mochamad Irfan Yusuf mengatakan, ada sejumlah catatan penting dalam hasil evaluasi penyelenggaran haji 2025.
Soffi Amira - Rabu, 27 Agustus 2025
Evaluasi Haji 2025: Gus Irfan Soroti Data tak Sinkron dan Tingginya Kematian Jemaah
Indonesia
Kementerian Haji Diminta Negosiasi Harga dan Lobi Arab Saudi untuk Calon Jemaah, Antrean Panjang Bisa Jadi Pendek
Padahal, ia menilai ada banyak alternatif bandara internasional lain yang bisa digunakan untuk melancarkan arus keberangkatan dan kepulangan jemaah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 27 Agustus 2025
Kementerian Haji Diminta Negosiasi Harga dan Lobi Arab Saudi untuk Calon Jemaah, Antrean Panjang Bisa Jadi Pendek
Indonesia
PCO Tegaskan Kementerian Haji Tunggu Perpres dari Prabowo
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Undang-undang (UU) yang baru saja disahkan oleh DPR
Angga Yudha Pratama - Selasa, 26 Agustus 2025
PCO Tegaskan Kementerian Haji Tunggu Perpres dari Prabowo
Indonesia
Layanan Haji Satu Atap di Bawah Kementerian Haji dan Umrah, Pengelolaan Tabungan Jemaah Tetap dipisah
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tidak akan ikut dimasukkan dalam Kementerian Haji dan Umrah karena menurutnya lebih baik pengelolaan dana haji atau tabungan jemaah haji, menjadi tanggung jawab lembaga tersendiri.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
Layanan Haji Satu Atap di Bawah Kementerian Haji dan Umrah, Pengelolaan Tabungan Jemaah Tetap dipisah
Indonesia
Status ASN Ditjen PHU Kemenag Hingga Tingkat Kab/Kota Bakal Pindah Ke Kementerian Haji
Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) kini menjadi Kementerian Haji dan Umrah berdasarkan revisi Undang-Undang Haji yang baru disahkan dalam rapat paripurna DPR hari ini.
Wisnu Cipto - Selasa, 26 Agustus 2025
Status ASN Ditjen PHU Kemenag Hingga Tingkat Kab/Kota Bakal Pindah Ke Kementerian Haji
Indonesia
Keppres Kementerian Haji dan Umrah Terbit Pekan ini, Nama Menteri jadi Urusan Prabowo
DPR hanya sebatas menyusun undang-undang
Angga Yudha Pratama - Selasa, 26 Agustus 2025
Keppres Kementerian Haji dan Umrah Terbit Pekan ini, Nama Menteri jadi Urusan Prabowo
Indonesia
RUU Haji dan Umrah Menuju Paripurna, Perbaikan Layanan Ibadah Jadi Prioritas Utama
Dengan adanya kementerian baru ini, diharapkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah akan menjadi lebih mudah dan lancar
Angga Yudha Pratama - Senin, 25 Agustus 2025
RUU Haji dan Umrah Menuju Paripurna, Perbaikan Layanan Ibadah Jadi Prioritas Utama
Indonesia
Menkumham Tegaskan Pembentukan Kementerian Haji untuk Perkuat Sistem dan Jawab Kebutuhan Jutaan Calon Jemaah
RUU ini juga akan menyempurnakan mekanisme dan akuntabilitas dalam ekosistem ekonomi haji dan umrah
Angga Yudha Pratama - Senin, 25 Agustus 2025
Menkumham Tegaskan Pembentukan Kementerian Haji untuk Perkuat Sistem dan Jawab Kebutuhan Jutaan Calon Jemaah
Bagikan