Ikuti Saran Ulama, BKKBN: Program Vasektomi Tidak Boleh Dikampanyekan


Ilustrasi kesuburan pria. (Foto: Pexels/Nadezhda Moryak)
MerahPutih.com - Rencana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menjadikan vasektomi sebagai syarat penerimaan bantuan sosial (bansos) terus menuai respons dari kalangan pemerintah lainnya.
Terbaru, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN, Wihaji mengatakan tetap mengikuti saran ulama mengenai metode operasi pria (MOP) atau kontrasepsi (KB) vasektomi.
"Kami pastikan, kami mengikuti aturan ulama melalui fatwa MUI tahun 2012 tentang Vasektomi. Kalaupun di Jawa Barat ada aturan itu, kita tetap hormati," kata Kepala BKKBN, Wihaji di sela kegiatan pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada ibu menyusui di Tigaraksa Tangerang, Senin (5/5).
Baca juga:
Wihaji menjelaskan isu mengenai vasektomi bukanlah isu baru di tanah air. Menteri BKKBN itu menambahkan ulama sudah mengeluarkan empat kali fatwa mengenai vaksetomi pada 1977, 1983, 2009, dan 2012.
Menurut dia, semua empat fatwa yang dikeluarkan MUI menyatakan metode vasektomi haram. Namun, diakuinya, adanya pengecualian bisa dilakukan vasektomi dalam fatwa terakhir 2012.
Pengecualian dalam fatwa terakhir itu antara lain memiliki anak minimal dua, usia minimal 35 tahun, anak terkecil berusia minimal lima tahun, dan mendapatkan persetujuan pasangan (istri), serta harus lolos pemeriksaan tim medis.
"Yang perlu ditekankan adalah tidak boleh dikampanyekan untuk program (vasektomi) ini. Kita (BKKBN) hanya bisa memberikan edukasi," tandas Kepala BKKBN itu, dikutip Antara. (*)
Bagikan
Wisnu Cipto
Berita Terkait
Langkah Selanjutnya Setelah Seekor Macan Tutul Dievakuasi dari Hotel di Bandung

DPRD Minta Gubernur Pramono Duduk Bareng Cari Solusi Banjir, Jangan Malah Menyalahkan Jabar

BMKG Peringatkan Warga Jawa Barat Potensi Cuaca Ekstrem 18-24 September, Bisa Picu Banjir hingga Tanah Longsor

Jawa Barat Provinsi dengan Angka PHK Tertinggi di Agustus 2025, Gubernur Dedi Mulyadi Singgung Jumlah Penduduk dan Besarnya Industri

Tingkat Kerawanan Bencana Alam di Garut Cukup Tinggi, BPBD Keluarkan Surat Edaran

Pemerintah Amankan Pakaian Bekas Balpres Senilai Rp 112 Miliar

Jawa Barat Masih Jadi Pilihan Investasi Terbesar di Indonesia

[HOAKS atau FAKTA]: Wakil Ketua DPRD Ono Surono Didemo Massa karena Ingin Pecah Jabar Jadi 5 Provinsi
![[HOAKS atau FAKTA]: Wakil Ketua DPRD Ono Surono Didemo Massa karena Ingin Pecah Jabar Jadi 5 Provinsi](https://img.merahputih.com/media/a5/e1/a3/a5e1a36849af63eb0bc8bbcdc8846fc6_182x135.png)
3 Orang Meninggal di Pesta Rakyat Syukuran Pernikahan Putra Dedi Mulyadi dengan Wabup Garut

Pemerintah Bakal Coret Penerima Bansos yang Terbukti Terlibat Pendanaan Terorisme Hingga Tipikor
