Andika Pratama
MerahPutih.com - Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut terdakwa suap PLTU Riau-1, Idrus Marham 5 tahun penjara. Mantan Menteri Sosial ini juga dituntut membayar denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan.
"Menyatakan terdakwa Idrus Marham terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama," kata jaksa Lie Putra Setiawan saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (21/3).
Jaksa menilai, Idrus terbukti menerima suap Rp 2,250 miliar dari pemegang saham Blackgold Natural Resources, Johannes B. Kotjo. Eks Sekjen Partai Golkar tu terbukti melakukan aksinya bersama-sama dengan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih.
Uang tersebut digunakan Idrus untuk membiayai musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar pada Desember 2017.
Dalam petimbangannya, jaksa menyatakan hal yang memberatkan terdakwa karena tidak mendukung program pemerintah dalam program pemberantasan korupsi.
Sedangkan yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan menjadi tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.
"Hal yang meringankan terdakwa memiliki tanggungan keluarga, terdakwa belum pernah dihukum," tandas jaksa.
Atas perbuatannya, Idrus dituntut melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. (Pon)
