ICW Ungkap Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Presiden Jokowi Tinggi

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 15 Agustus 2017
ICW Ungkap Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Presiden Jokowi Tinggi

Presiden Jokowi bersama anak-anak Foto: Laily Rachev - Biro Pers Setpres

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla dalam keseriusan memberantas praktik korupsi di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup tinggi sejak kurun waktu satu tahun terakhir, menyusul kepuasan publik terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang dinilai cukup tinggi.

Hal ini di utarakan Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Easter saat menyampaikan Diseminasi Hasil Survei Antikorupsi tahun 2017 bersama Polling Center yang di gelar bersama Aktivis Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) Nusa Tenggara Barat di Kota Mataram, Selasa (15/8).

Lalola Easter menuturkan, tingkat kepuasan terhadap KPK sangat tinggi dan stabil. Di mana angka kepuasan masyarakat di tahun 2016 mencapai 61 persen. Sementara, di tahun 2017, angkanya mencapai 58 persen.

"Itu artinya, publik sangat puas atas pencapaian kinerja KPK," tegasnya.

Menurut Lalola, dari total sebanyak 2.235 orang responden di tahun 2016 dan tahun 2017 yang ditemui ICW, melalui pola tatap muka, serta dilanjutkan menggunakan telpon genggam (tablet). Umumnya, saat ditanya pada 1.819 responden, sebanyak 12 persen menjawab sangat puas, 58 persen menjawab puas, 24 persen menjawab tidak puas, dan hanya dua persen yang menjawab sangat tidak puas.

"Para responden yang menjawab sangat puas/puas tersebut, alasan paling tinggi karena banyaknya koruptor yang ditangkap dan diadili KPK. Angkanya, mencapai 63 persen," jelas Lalola.

Sedangkan, pada survei tahun 2016 terhadap 1.835 responden, yang memberikan jawaban sangat puas sebanyak sembilan persen, jawaban puas 61 persen, tidak puas 25 persen, dan satu persen menjawab sangat tidak puas. Survei itu tersebar di 177 kabupaten atau kota di Indonesia, dikumpulkan dari April, hingga Juni 2017.

Sedangkan, di tahun 2017, dari total sebanyak 2.235 responden. Tercatat, sebanyak 49 persen publik menganggap pemerintahan Jokowi-JK serius, 20 persen menilai sangat serius, serta 21 persen tidak serius.

Dari data yang ada sektor pendaftaran CPNS menjadi paling tinggi untuk level korupsi mencapai angka 56 persen, disusul polisi pada peringkat kedua mencapai 50 persen, dan pengaduan barang dan jasa pemerintah berada pada peringkat ketiga dengan angka 48 persen.(*)

#ICW #Presiden Jokowi #Kasus Korupsi #Pendidikan Antikorupsi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
KPK menyita uang Rp2 miliar dari Dirut KAI inisial BR terkait dugaan korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. BR bantah terlibat. Simak fakta lengkapnya di sini
Angga Yudha Pratama - Jumat, 06 November 2026
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
Berita Foto
Sidang Lanjutan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah di PN Tipikor Jakarta
Terdakwa kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Febrie Adriansyah di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 02 November 2026
Sidang Lanjutan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah di PN Tipikor Jakarta
Indonesia
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
KPK resmi menetapkan Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka baru dalam pusaran kasus suap pejabat Bea Cukai Kemenkeu. Simak update selengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
Berita Foto
Eks Wamen Imipas Silmy Karim Jalani Sidang Dakwaan di Pengadilan Tipikor
Terdakwa kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi izin tinggal WNA, Silmy Karim mengikuti sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 29 Oktober 2026
Eks Wamen Imipas Silmy Karim Jalani Sidang Dakwaan di Pengadilan Tipikor
Indonesia
KPK Periksa Sestama BNPB Rustian sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi
Ia menjalani pemeriksaan selama kurang lebih tujuh jam sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan BNPB.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
KPK Periksa Sestama BNPB Rustian sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi
Indonesia
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah mengkaji praktik underinvoicing dalam pemberantasan korupsi. Kerugian negara disebut mencapai ratusan triliun rupiah per tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Oktober 2026
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Indonesia
Denny JA Usulkan Reformasi Hukum Korupsi, Soroti Kerugian Negara
Denny JA mengusulkan reformasi delik korupsi agar risiko bisnis yang wajar dibedakan dari tindak pidana. Simak gagasan dan alasannya.
Soffi Amira - Sabtu, 24 Oktober 2026
Denny JA Usulkan Reformasi Hukum Korupsi, Soroti Kerugian Negara
Berita Foto
Suhendrik Jalani Pemeriksaan Lanjutan Kasus Korupsi Iklan Bank BJB
Tersangka Direktur PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WBE) Suhendrik, usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 23 Oktober 2026
Suhendrik Jalani Pemeriksaan Lanjutan Kasus Korupsi Iklan Bank BJB
Indonesia
Skandal Proyek Jalan Rp231 Miliar, KPK Garap 7 Mantan Pejabat BBPJN Sumut
KPK memeriksa tujuh mantan pejabat BBPJN Sumut terkait dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara senilai Rp231,8 miliar. Simak daftar tersangkanya.
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Oktober 2026
Skandal Proyek Jalan Rp231 Miliar, KPK Garap 7 Mantan Pejabat BBPJN Sumut
Indonesia
Prabowo Setuju Kajian DEN, Luhut Soroti Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi
Luhut Binsar Pandjaitan menyebut unsur kerugian negara berpotensi menghambat aksi korporasi. DEN mengusulkan penyesuaian definisi korupsi dengan mengacu pada UNCAC.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Oktober 2026
Prabowo Setuju Kajian DEN, Luhut Soroti Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi
Bagikan