Eddy Flo
MerahPutih.Com - Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla dalam keseriusan memberantas praktik korupsi di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup tinggi sejak kurun waktu satu tahun terakhir, menyusul kepuasan publik terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang dinilai cukup tinggi.
Hal ini di utarakan Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Easter saat menyampaikan Diseminasi Hasil Survei Antikorupsi tahun 2017 bersama Polling Center yang di gelar bersama Aktivis Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) Nusa Tenggara Barat di Kota Mataram, Selasa (15/8).
Lalola Easter menuturkan, tingkat kepuasan terhadap KPK sangat tinggi dan stabil. Di mana angka kepuasan masyarakat di tahun 2016 mencapai 61 persen. Sementara, di tahun 2017, angkanya mencapai 58 persen.
"Itu artinya, publik sangat puas atas pencapaian kinerja KPK," tegasnya.
Menurut Lalola, dari total sebanyak 2.235 orang responden di tahun 2016 dan tahun 2017 yang ditemui ICW, melalui pola tatap muka, serta dilanjutkan menggunakan telpon genggam (tablet). Umumnya, saat ditanya pada 1.819 responden, sebanyak 12 persen menjawab sangat puas, 58 persen menjawab puas, 24 persen menjawab tidak puas, dan hanya dua persen yang menjawab sangat tidak puas.
"Para responden yang menjawab sangat puas/puas tersebut, alasan paling tinggi karena banyaknya koruptor yang ditangkap dan diadili KPK. Angkanya, mencapai 63 persen," jelas Lalola.
Sedangkan, pada survei tahun 2016 terhadap 1.835 responden, yang memberikan jawaban sangat puas sebanyak sembilan persen, jawaban puas 61 persen, tidak puas 25 persen, dan satu persen menjawab sangat tidak puas. Survei itu tersebar di 177 kabupaten atau kota di Indonesia, dikumpulkan dari April, hingga Juni 2017.
Sedangkan, di tahun 2017, dari total sebanyak 2.235 responden. Tercatat, sebanyak 49 persen publik menganggap pemerintahan Jokowi-JK serius, 20 persen menilai sangat serius, serta 21 persen tidak serius.
Dari data yang ada sektor pendaftaran CPNS menjadi paling tinggi untuk level korupsi mencapai angka 56 persen, disusul polisi pada peringkat kedua mencapai 50 persen, dan pengaduan barang dan jasa pemerintah berada pada peringkat ketiga dengan angka 48 persen.(*)
