[HOAKS atau FAKTA]: Kebocoran Server PDN Libatkan Orang Dalam Sejak 2022

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 08 Juli 2024
[HOAKS atau FAKTA]: Kebocoran Server PDN Libatkan Orang Dalam Sejak 2022

Tangkapan layar hoaks. Foto: Dok Mafindo

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Polemik serangan server Pusat Data Nasional (PDN) masih ramai dibahas di sejumlah media sosial. Kali ini, muncul isu adanya dugaan keterlibatan orang dalam bobolnya server penting milik pemerintah itu.

Pada 3 Juli 2024, akun X @kafiradikalis membagikan cuitan yang menyebut adanya dugaan keterlibatan orang dalam pemerintahan dalam polemik ini. Bahkan, akun itu sampai menyebut data diri oknum orang dalam tersebut:

“…Kpd Yth @meutya_hafid pimpinan Komisi 1 DPR, kami mendapatkan data telak nan luar biasa bahwa kebocoran PDN diduga kuat berasal dari orang dalam sejak 11 Oktober 2022.
Nama’y: Dicky Prasetya Atmaja.
Dia bekerja di LintasArta.
Dialah saksi mahkota, kok bisa?
Thread! (“,)

…Dicky Prasetya Atmaja harus diperiksa+dilindungi kalo perlu masuk program LPSK. Dialah pembuka “kotak Pandora” Kok bisa bocorin akses VPN dari PDN secara VULGAR alias mudah digoogle!!?? Sengaja/reverse psychology/ditumbalin? Google aja “Dokumen Pusat Data Nasional”.

Baca juga:

Diduga Bocor, Viral Password Akses PDN Disebut ‘admin#1234’


FAKTA

Berdasarkan hasil penelusuran Turn Back Hoaks (Mafindo), informasi itu belum terbukti kebenarannya. Data yang diunggah merupakan dokumen untuk server Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bukan server utama Pusat Data Nasional Sementara (PDN). Fakta ini dapat dilihat dari yang tertulis dalam dokumen yang diunggah:

1. Dokumen dibuat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan, Dirjen Aptika, Kemenkominfo untuk menjawab permohonan perubahan atau penyesuaian kapasitas Layanan Infrastructure as a Service (IaaS) untuk fasilitas layanan Goverment Cloud dari Kemenkominfo.

Tercantum di dokumen akses Virtual Cloud/ Portal adalah akses Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan nama pengguna “bpkp” dan kata sandi “Admin#1234” dan login melalui laman https://igcp2.layanan.go.id/tenant/BadanPengawasan-Keuangan-Dan-Pembangunan/ yang saat ini sudah tidak bisa diakses.

2. Akses Virtual Private Network (VPN) hanya menampilkan tautan https://103.6.34.22/ tanpa menampilkan nama pengguna dan kata sandi.

Baca juga:

Serangan Siber terhadap PDN Dianggap ‘Kebodohan’ Terbesar di Bidang Informatika

3. Akses Virtual Data Center (VDC) tidak menampilkan keterangan apapun.

4. Dashboard Virtual Data Center menampilkan kapasitas CPU, Memory dan Storage yang dibuat untuk keperluan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

5. Spesifikasi Virtual Machine (VM) tidak menampilkan apapun.

KESIMPULAN

Faktanya, unggahan dokumen terkait server Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bukan untuk Pusat Data Nasional Sementara (PDN), sehingga dapat disimpulkan informasi yang beredar merupakan konten hoaks ketegori menyesatkan. (Knu)

##HOAKS/FAKTA
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Bekukan DPR karena Tunda Pengesahan RUU Perampasan Aset
Isi video terdapat cuplikan wawancara Mahfud MD yang membahas isi serta kelemahan RUU Perampasan Aset.
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Bekukan DPR karena Tunda Pengesahan RUU Perampasan Aset
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : 18 Gubernur Berontak, Ancam Keluar NKRI
Setelah disimak, tidak benar ada 18 gubernur yang memberontak ingin keluar dari NKRI.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
[HOAKS atau FAKTA] : 18 Gubernur Berontak, Ancam Keluar NKRI
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kemendikbud Larang Guru Punya Barang Mewah karena Tak Pantas
Beredar informasi yang menyebut Kemendikbud akan melarang guru memiliki barang mewah. Cek Kebenaran informasinya!
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 29 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Kemendikbud Larang Guru Punya Barang Mewah karena Tak Pantas
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Gibran Minta MBG Dihentikan
Beredar informasi di media sosial yang menyebut Wapres Gibran Rakabuming Raka meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan.
Frengky Aruan - Senin, 28 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Gibran Minta MBG Dihentikan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pasca Tak Jadi Menkeu, Purbaya Kini Jabat Dirjen Bea Cukai
Beredar isu di media sosial, eks Menkeu Purbaya dilantik menjadi Dirjen Bea Cukai. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 24 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pasca Tak Jadi Menkeu, Purbaya Kini Jabat Dirjen Bea Cukai
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Aturan Baru, Tarif Parkir di Jakarta Rp 60 Ribu Per Jam
Beredar unggahan yang menyebut tarif parkir mobil di Jakarta kini menjadi Rp 60 ribu per jam. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 24 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Aturan Baru, Tarif Parkir di Jakarta Rp 60 Ribu Per Jam
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pembangunan IKN Dihentikan, Anggaran Dialihkan Buat MBG
Hasil pencarian hanya memberitakan jika pembangunan IKN hanya sekali dilaporkan berhenti sementara, yakni pada 10 Agustus 2024 lalu.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pembangunan IKN Dihentikan, Anggaran Dialihkan Buat MBG
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Toko Harian yang Dekat dengan Kopdes Merah Putih Dipaksa Ditutup
Video yang dibagikan merupakan video petugas penertiban PPKM yang bersitegang dengan pemilik warung kopi di Bandar Lampung pada Juli 2021.
Dwi Astarini - Rabu, 16 September 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Toko Harian yang Dekat dengan Kopdes Merah Putih Dipaksa Ditutup
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Dunia Tempatkan Indonesia Jadi Negara Termiskin 2026
Klasifikasi resmi World Bank sendiri menempatkan Indonesia di kelompok negara berpenghasilan menengah-atas, bukan negara paling miskin.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 10 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Dunia Tempatkan Indonesia Jadi Negara Termiskin 2026
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Kota Malang Resmi Tolak MBG
Narasi itu merujuk pada peristiwa yang terjadi hampir tiga bulan sebelumnya, yakni aksi demonstrasi mahasiswa di Kota Malang pada Senin (15/6).
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Kota Malang Resmi Tolak MBG
Bagikan