[HOAKS atau FAKTA]: Kebocoran Server PDN Libatkan Orang Dalam Sejak 2022

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 08 Juli 2024
[HOAKS atau FAKTA]: Kebocoran Server PDN Libatkan Orang Dalam Sejak 2022

Tangkapan layar hoaks. Foto: Dok Mafindo

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Polemik serangan server Pusat Data Nasional (PDN) masih ramai dibahas di sejumlah media sosial. Kali ini, muncul isu adanya dugaan keterlibatan orang dalam bobolnya server penting milik pemerintah itu.

Pada 3 Juli 2024, akun X @kafiradikalis membagikan cuitan yang menyebut adanya dugaan keterlibatan orang dalam pemerintahan dalam polemik ini. Bahkan, akun itu sampai menyebut data diri oknum orang dalam tersebut:

“…Kpd Yth @meutya_hafid pimpinan Komisi 1 DPR, kami mendapatkan data telak nan luar biasa bahwa kebocoran PDN diduga kuat berasal dari orang dalam sejak 11 Oktober 2022.
Nama’y: Dicky Prasetya Atmaja.
Dia bekerja di LintasArta.
Dialah saksi mahkota, kok bisa?
Thread! (“,)

…Dicky Prasetya Atmaja harus diperiksa+dilindungi kalo perlu masuk program LPSK. Dialah pembuka “kotak Pandora” Kok bisa bocorin akses VPN dari PDN secara VULGAR alias mudah digoogle!!?? Sengaja/reverse psychology/ditumbalin? Google aja “Dokumen Pusat Data Nasional”.

Baca juga:

Diduga Bocor, Viral Password Akses PDN Disebut ‘admin#1234’


FAKTA

Berdasarkan hasil penelusuran Turn Back Hoaks (Mafindo), informasi itu belum terbukti kebenarannya. Data yang diunggah merupakan dokumen untuk server Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bukan server utama Pusat Data Nasional Sementara (PDN). Fakta ini dapat dilihat dari yang tertulis dalam dokumen yang diunggah:

1. Dokumen dibuat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan, Dirjen Aptika, Kemenkominfo untuk menjawab permohonan perubahan atau penyesuaian kapasitas Layanan Infrastructure as a Service (IaaS) untuk fasilitas layanan Goverment Cloud dari Kemenkominfo.

Tercantum di dokumen akses Virtual Cloud/ Portal adalah akses Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan nama pengguna “bpkp” dan kata sandi “Admin#1234” dan login melalui laman https://igcp2.layanan.go.id/tenant/BadanPengawasan-Keuangan-Dan-Pembangunan/ yang saat ini sudah tidak bisa diakses.

2. Akses Virtual Private Network (VPN) hanya menampilkan tautan https://103.6.34.22/ tanpa menampilkan nama pengguna dan kata sandi.

Baca juga:

Serangan Siber terhadap PDN Dianggap ‘Kebodohan’ Terbesar di Bidang Informatika

3. Akses Virtual Data Center (VDC) tidak menampilkan keterangan apapun.

4. Dashboard Virtual Data Center menampilkan kapasitas CPU, Memory dan Storage yang dibuat untuk keperluan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

5. Spesifikasi Virtual Machine (VM) tidak menampilkan apapun.

KESIMPULAN

Faktanya, unggahan dokumen terkait server Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bukan untuk Pusat Data Nasional Sementara (PDN), sehingga dapat disimpulkan informasi yang beredar merupakan konten hoaks ketegori menyesatkan. (Knu)

##HOAKS/FAKTA
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA ]: Menkeu Purbaya Usulkan Gaji Guru Setara Anggota DPR
Beredar informasi yang menyebut Menkeu Purbaya akan menaikkan gaji guru setara dengan anggota DPR. Simak faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA ]: Menkeu Purbaya Usulkan Gaji Guru Setara Anggota DPR
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Ditugaskan BRIN jadi Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Bencana
Joko Widodo Ditugaskan BRIN Jadi Ketua Taskforce Penanggulangan Bencana, cek faktanya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Ditugaskan BRIN jadi Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Bencana
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Dirut BPJS Kesehatan Minta Prabowo ‘Restui’ Penaikan Tarif Iuran 50 Persen
Hingga saat ini tidak ada kenaikan iuran ataupun perubahan regulasi terkait penyesuaian iuran BPJS Kesehatan.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Dirut BPJS Kesehatan Minta Prabowo ‘Restui’ Penaikan Tarif Iuran 50 Persen
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ingin Dicap sebagai Pahlawan, Jokowi Datangi Lokasi Bencana di Sumatra
Beredar video yang menampilkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo tengah mengunjungi lokasi bencana alam Sumatra. Cek fakta lengkapnya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ingin Dicap sebagai Pahlawan, Jokowi Datangi Lokasi Bencana di Sumatra
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Bagikan Bansos Rp 50 Juta Akhir Tahun ini untuk Biaya Sekolah dan Bayar Utang
Tidak ditemukan sumber resmi pemerintah maupun pernyataan kredibel yang memverifikasi klaim tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 04 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Bagikan Bansos Rp 50 Juta Akhir Tahun ini untuk Biaya Sekolah dan Bayar Utang
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menteri ESDM Bahlil Lelang Gunung Lawu untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
Menteri ESDM Balil Lahadalia disebut melelang Gunung Lawu untuk Proyek Tenaga Panas Bumi, Cek Faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Menteri ESDM Bahlil Lelang Gunung Lawu untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Dunia Tetapkan Status Bencana Internasional untuk Indonesia
Beredar informasi di media sosial yang menyebut: Dunia tetapkan status bencana internasional untuk Indonesia. Cek Faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 03 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Dunia Tetapkan Status Bencana Internasional untuk Indonesia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Efek Banjir Sumatra Barat, Ikan Hiu Sampai Masuk ke Pemukiman Warga di Padang
Beredar video di media sosial yang menampilkan ikan hiu masuk ke pemukiman warga. Hal ini disebut efek dari banjir yang terjadi di Sumbar. Cek Faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 02 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Efek Banjir Sumatra Barat, Ikan Hiu Sampai Masuk ke Pemukiman Warga di Padang
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pemerintah Tak Tetapkan Status ‘Bencana Nasional’ di Sumatra karena Bukan Bagian dari Wilayah Jawa
Beredar unggahan yang menyebut alasan Presiden tak menetapkan status bencana nasional untuk Sumatra, karena bukan bagian dari Jawa. Cek faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 02 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Pemerintah Tak Tetapkan Status ‘Bencana Nasional’ di Sumatra karena Bukan Bagian dari Wilayah Jawa
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Larang Jokowi Pergi ke Luar Negeri karena Kasus Dugaan Ijazah Palsu
Larangan itu disebut terkait dengan kasus dugaan ijazah palsu yang menimpa Jokowi.
Dwi Astarini - Senin, 01 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Larang Jokowi Pergi ke Luar Negeri karena Kasus Dugaan Ijazah Palsu
Bagikan