[HOAKS atau FAKTA]: Kebocoran Server PDN Libatkan Orang Dalam Sejak 2022

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 08 Juli 2024
[HOAKS atau FAKTA]: Kebocoran Server PDN Libatkan Orang Dalam Sejak 2022

Tangkapan layar hoaks. Foto: Dok Mafindo

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Polemik serangan server Pusat Data Nasional (PDN) masih ramai dibahas di sejumlah media sosial. Kali ini, muncul isu adanya dugaan keterlibatan orang dalam bobolnya server penting milik pemerintah itu.

Pada 3 Juli 2024, akun X @kafiradikalis membagikan cuitan yang menyebut adanya dugaan keterlibatan orang dalam pemerintahan dalam polemik ini. Bahkan, akun itu sampai menyebut data diri oknum orang dalam tersebut:

“…Kpd Yth @meutya_hafid pimpinan Komisi 1 DPR, kami mendapatkan data telak nan luar biasa bahwa kebocoran PDN diduga kuat berasal dari orang dalam sejak 11 Oktober 2022.
Nama’y: Dicky Prasetya Atmaja.
Dia bekerja di LintasArta.
Dialah saksi mahkota, kok bisa?
Thread! (“,)

…Dicky Prasetya Atmaja harus diperiksa+dilindungi kalo perlu masuk program LPSK. Dialah pembuka “kotak Pandora” Kok bisa bocorin akses VPN dari PDN secara VULGAR alias mudah digoogle!!?? Sengaja/reverse psychology/ditumbalin? Google aja “Dokumen Pusat Data Nasional”.

Baca juga:

Diduga Bocor, Viral Password Akses PDN Disebut ‘admin#1234’


FAKTA

Berdasarkan hasil penelusuran Turn Back Hoaks (Mafindo), informasi itu belum terbukti kebenarannya. Data yang diunggah merupakan dokumen untuk server Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bukan server utama Pusat Data Nasional Sementara (PDN). Fakta ini dapat dilihat dari yang tertulis dalam dokumen yang diunggah:

1. Dokumen dibuat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan, Dirjen Aptika, Kemenkominfo untuk menjawab permohonan perubahan atau penyesuaian kapasitas Layanan Infrastructure as a Service (IaaS) untuk fasilitas layanan Goverment Cloud dari Kemenkominfo.

Tercantum di dokumen akses Virtual Cloud/ Portal adalah akses Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan nama pengguna “bpkp” dan kata sandi “Admin#1234” dan login melalui laman https://igcp2.layanan.go.id/tenant/BadanPengawasan-Keuangan-Dan-Pembangunan/ yang saat ini sudah tidak bisa diakses.

2. Akses Virtual Private Network (VPN) hanya menampilkan tautan https://103.6.34.22/ tanpa menampilkan nama pengguna dan kata sandi.

Baca juga:

Serangan Siber terhadap PDN Dianggap ‘Kebodohan’ Terbesar di Bidang Informatika

3. Akses Virtual Data Center (VDC) tidak menampilkan keterangan apapun.

4. Dashboard Virtual Data Center menampilkan kapasitas CPU, Memory dan Storage yang dibuat untuk keperluan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

5. Spesifikasi Virtual Machine (VM) tidak menampilkan apapun.

KESIMPULAN

Faktanya, unggahan dokumen terkait server Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bukan untuk Pusat Data Nasional Sementara (PDN), sehingga dapat disimpulkan informasi yang beredar merupakan konten hoaks ketegori menyesatkan. (Knu)

##HOAKS/FAKTA
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ikut Peringatan HUT RI di Istana Negara Harus Bayar
Beredar informasi peserta Peringatan HUT ke-81 RI di Istana Negara dipungut bayaran. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 12 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Ikut Peringatan HUT RI di Istana Negara Harus Bayar
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Pemerintah Larang Toko dan Warung Dibangun Dekat Kopdes Merah Putih
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto memastikan kehadiran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tidak akan mematikan usaha warung kelontong.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Pemerintah Larang Toko dan Warung Dibangun Dekat Kopdes Merah Putih
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Bahlil Tegaskan Pemilik Kulkas, AC, TV dan Sepeda akan Dikenai Pajak Tahun Depan
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dikabarkan akan menerapkan pajak untuk TV, Kulkas, hingga AC. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Bahlil Tegaskan Pemilik Kulkas, AC, TV dan Sepeda akan Dikenai Pajak Tahun Depan
Indonesia
Komdigi Cermati Platform Medsos, Minta Warga Waspadai Konten Hoaks Jelang HUT RI
Konten-konten hoaks yang beredar saat ini, bisa menimbulkan keresahan dan ketakutan bagi anggota masyarakat awam yang kurang berhati-hati
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 03 Agustus 2026
Komdigi Cermati Platform Medsos, Minta Warga Waspadai Konten Hoaks Jelang HUT RI
Indonesia
Kementerian Komdigi Diminta Segera Tindak Tegas Akun Penyebar Hoaks Hingga Disinformasi
Negara tidak boleh membiarkan ruang digital dipenuhi informasi yang sengaja dipelintir, dimanipulasi, atau disebarkan tanpa dasar
Angga Yudha Pratama - Senin, 03 Agustus 2026
Kementerian Komdigi Diminta Segera Tindak Tegas Akun Penyebar Hoaks Hingga Disinformasi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Toko Klontong Dilarang Berada Dekat Koperasi Merah Putih
Disebutkan, larangan mendirikan kios itu berlaku dalam radius 2 kilometer dan jika ketahuan akan diancam denda.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 01 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Toko Klontong Dilarang Berada Dekat Koperasi Merah Putih
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pakai Sendal Jepit saat Naik Motor akan Ditilang Polisi
Pengendara sepeda motor yang berkendara menggunakan sendal jepit akan ditilang, denda Rp 250 ribu. Cek informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Juli 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pakai Sendal Jepit saat Naik Motor akan Ditilang Polisi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Bank Indonesia Terbitkan Uang Kertas Rp 5 Juta Bergambar Soekarno
Beredar informasi di media sosial yang menyebut Bank Indonesia menerbitkan uang kertas pecahan Rp 5 Juta bergambar Soekarno. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 29 Juli 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Bank Indonesia Terbitkan Uang Kertas Rp 5 Juta Bergambar Soekarno
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Bakal Ubah IKN Jadi Markas Besar TNI
Beredar unggahan di media sosial yang menyebut Prabowo akan mengubah IKN jadi markas besar TNI. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 Juli 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Bakal Ubah IKN Jadi Markas Besar TNI
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : SPBU bakal Dijaga Petugas Samsat untuk Menilang Penunggak Pajak
Pertamina menegaskan tidak ada kebijakan semacam itu dalam pelayanan.
Dwi Astarini - Sabtu, 25 Juli 2026
[HOAKS atau FAKTA] : SPBU bakal Dijaga Petugas Samsat untuk Menilang Penunggak Pajak
Bagikan