HIPMI Siap Bantu Pemerintah Bangun IKN dari Sektor Investasi Swasta

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 24 Agustus 2023
HIPMI Siap Bantu Pemerintah Bangun IKN dari Sektor Investasi Swasta

HIPMI mendukung penuh upaya pemerintah dalam merealisasikan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) berkomitmen mendukung penuh upaya pemerintah dalam merealisasikan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Akbar Himawan Buchari menegaskan, pihaknya ingin membantu pemerintah dalam rangka mewujudkan realisasi investasi dari sektor swasta untuk keberlangsungan proyek IKN.

"Kita melihat bahwa program kerja pemerintah saat ini harus dilanjutkan utamanya soal pembangunan IKN," ujar Akbar Himawan di kantor BPP HIPMI Gedung Menara Bidakara 2 Lantai 17, Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (24/8).

Baca Juga:

Terowongan Bawah Laut di IKN Mulai Dibangun Tahun Depan

Dalam realisasi IKN, ucap Akbar, pemerintah telah menganggarkan sekitar Rp 50 triliun pada anggaran APBN 2024.

Hal tersebut diketahui Akbar Himawan ketika Presiden Jokowi membacakan Nota Keuangan dan RAPBN 2024 di Sidang Tahunan MPR 16 Agustus 2023 lalu.

"Kita tahu bersama di tahun ini APBN sudah terserap langsung IKN jumlah juga sangat signifikan tahun depan juga nota keuangan sudah dibacakan sampai Rp 50 triliun dianggarkan untuk IKN," paparnya.

Baca Juga:

Toyota Tanam Stroberi dan Tomat di Pabriknya

Lebih lanjut, ucap Akbar, pihaknya juga sudah melihat data investasi yang sudah masuk di Kementerian Investasi cukup banyak untuk pembangunan IKN. Para investor bergerak di perusahaan swasta.

"Investasi sudah banyak perusahaan swasta yang akan melaksanakan investasi IKN, cuma realisasi investasinya belum terjadi karena ada beberapa hal yang harus dibangun pemerintah dulu infrastrukturnya lewat APBN yang tahun ini sudah dianggarkan," urainya.

Akbar menuturkan, BPP HIPMI optimistis investasi swasta akan masuk apabila Infrastruktur yang sudah disiapkan pemerintah telah terjadi dan mulai merata.

"Karena ada beberapa seperti perumahan, fasilitas-fasilitas lainnya, akan dibangun sektor swasta ini belum bisa masuk karena belum ada infrastruktur jalan," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Jokowi Pastikan Upacara HUT RI 2024 Dilaksanakan di IKN Nusantara

#Hipmi #IKN Nusantara
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima menegaskan putusan MK yang memangkas masa HGU di IKN harus dipatuhi tanpa menimbulkan kepanikan investor.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 21 November 2025
Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi
Indonesia
Respon Putusan MK Soal HGU IKN, Komisi II DPR Dorong Prabowo Terbitkan Perppu
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf meminta Presiden Prabowo menerbitkan Perppu usai MK membatalkan aturan HGU, HGB, dan HP di IKN hingga 190 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 21 November 2025
Respon Putusan MK Soal HGU IKN, Komisi II DPR Dorong Prabowo Terbitkan Perppu
Indonesia
Putusan MK Soal HGU 95 Tahun Sesuai UU Agraria, Sama Dengan Australia dan Malaysia
Putusan MK ini harus segera diikuti dengan penyusunan regulasi turunan yang jelas dan transparan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 17 November 2025
Putusan MK Soal HGU 95 Tahun Sesuai UU Agraria, Sama Dengan Australia dan Malaysia
Indonesia
HGU IKN tak lagi Dekati 2 Abad, DPR Sebut Bagus untuk Kepastian Hukum dan Bentuk Keadilan dalam Pengelolaan Tanah
Putusan itu mempertegas pentingnya keadilan dalam pengelolaan tanah di kawasan strategis nasional.
Dwi Astarini - Jumat, 14 November 2025
HGU IKN tak lagi Dekati 2 Abad, DPR Sebut Bagus untuk Kepastian Hukum dan Bentuk Keadilan dalam Pengelolaan Tanah
Indonesia
MK Putuskan HGU IKN Jadi 95 Tahun, Komisi II DPR: Harus Diikuti Regulasi yang Jelas
Anggota Komisi II DPR RI menyambut baik putusan MK yang memangkas masa HGU di IKN menjadi 95 tahun dan meminta pemerintah segera menyiapkan regulasi turunan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 14 November 2025
MK Putuskan HGU IKN Jadi 95 Tahun, Komisi II DPR: Harus Diikuti Regulasi yang Jelas
Indonesia
Puluhan Pesepeda Usia 60 Tahun ke Atas Ikut Gowes dari Jakarta ke IKN
Gowes sepeda ini digelar dengan rute Jakarta - Cirebon - Semarang - Tuban - Surabaya - Banjarmasin - Penajam- Balikpapan - IKN sepanjang 1.500 kilometer.
Dwi Astarini - Kamis, 13 November 2025
Puluhan Pesepeda Usia 60 Tahun ke Atas Ikut Gowes dari Jakarta ke IKN
Indonesia
Otorita IKN Gencar Bikin Workshop Cegah HIV/AIDS, Ternyata Ini Tujuannya
Indonesia saat ini menduduki peringkat ke-14 dalam jumlah orang yang hidup dengan HIV (ODHIV) di seluruh dunia.
Wisnu Cipto - Kamis, 06 November 2025
Otorita IKN Gencar Bikin Workshop Cegah HIV/AIDS, Ternyata Ini Tujuannya
Indonesia
Media Asing Sebut IKN Kota Hantu, DPR Minta Badan OIKN Jangan Cuma Diam
"Salah satu hal yang kerap menjadi persoalan adalah tata kelola komunikasi publik OIKN," kata Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin
Wisnu Cipto - Jumat, 31 Oktober 2025
Media Asing Sebut IKN Kota Hantu, DPR Minta Badan OIKN Jangan Cuma Diam
Indonesia
4.000 Hektar Tambang Ilegal Tersebar di Sekitar IKN, Pengusaha Terlibat Dihukum Wajib Reforestasi
Tambang-tambang ilegal itu beroperasi di wilayah delineasi IKN yang mencakup sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Wisnu Cipto - Senin, 27 Oktober 2025
4.000 Hektar Tambang Ilegal Tersebar di Sekitar IKN, Pengusaha Terlibat Dihukum Wajib Reforestasi
Indonesia
Hunian Pekerja IKN Kebakaran, Pembangunan tak Terganggu
Tak ada korban jiwa dalam kebakaran.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Oktober 2025
Hunian Pekerja IKN Kebakaran, Pembangunan tak Terganggu
Bagikan