Hima Persis Sebut Pemerintah Tidak Transparan Soal Kenaikan BBM


Karyawan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) mengisikan bahan bakar (BBM) ke dalam kendaraan pelanggan di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (15/6). (ANTARA FOTO/M N Kanwa)
MerahPutih.com - Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa (Hima) Persatuan Islam (Persis) memprotes keras kenaikan harga BBM non Subsidi beberapa waktu lalu.
Mereka menyebut pemerintah tidak transparan terkait kenaikan sejumlah jenis BBM non subsidi.
"Kebijakan kenaikan BBM ini tidak transparan dan tersosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat, kami menolak kebijakan tersebut," kata Nizar Ahmad Saputra, Ketum Hima Persis kepada awak media, Jumat (2/3).
Dia mengatakan, di tengah daya beli masyarakat yang melemah akibat melonjaknya sejumlah bahan pokok, lagi-lagi pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tidak prorakyat.
Untuk itu, Hima Persis mendesak agar pemerintah mampu menstabilkan kembali kondisi perekonomian rakyat.
"Menstabilkan kembali kondisi ekonomi negara dengan salah satunya tidak menaikan kembali harga BBM yang berimbas pada kenaikan bahan pokok lainnya di masyarakat," tegasnya.
Guna menyikapi hal ini, lanjut dia, Hima Persis akan menginstruksikan seluruh jajaran pusat dan daerah melakukan aksi penolakan kebijakan kenaikan BBM ini.
"Pimpinan Pusat Hima Persis mengintruksikan kepada seluruh kader di Pimpinan wilayah, Pimpinan daerah, dan Pimpinan komisariat untuk turun aksi serentak sebagai reaksi dari kenaikan harga BBM di bulan Maret ini," tandasnya.
Sebelumnya, Pertamina (Persero) kembali menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada Sabtu (24/2) lalu, dengan rata-rata kenaikan Rp 100-300.
Penetapan harga baru ini berlaku untuk jenis BBM non-subsidi dengan jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamax Racing, Dexlite, dan Pertamina Dex. (Fdi)
Bagikan
Berita Terkait
Menteri Bahlil Ingatkan SPBU Swasta Ikuti Aturan, Termasuk Urusan Kuota Impor BBM
Menteri Bahli Putuskan Pakai B50, Indonesia Setop Impor Solar Mulai 2026

DPR Wanti-Wanti ESDM tak Impor Etanol, Pastikan Pasokan Domestik sebelum Jalankan E10

DPR Harap Program E10 Tak Memicu Keran Impor Etanol Besar-besaran

Tegaskan Pertalite Tak Dicampur Etanol, Pertamina: Isu yang Beredar Keliru

BBM Campur Etanol 10% Wajib 2026, Pertamina Minta Publik Jangan Percaya Narasi Miring yang Beredar

Pertamina Bantah Manfaatkan Kelangkaan BBM SPBU Swasta, Fokus Utama Stabilitas Harga dengan Mendorong Kerja Sama Impor Bersama Vivo dan APR.

Prabowo Setuju Mandatori Etanol 10 Persen, Ancaman Impor BBM Berkurang Drastis?

Puskep UI Jelaskan Alasan Etanol 3,5 Persen Tidak Berbahaya untuk Mesin, Klaim Penolakan SPBU Swasta Terkesan Berlebihan

Kata Pertamina Soal Kandungan Etanol Yang Bikin SPBU Batal Beli Base Fuel BBM
