Hasto: PDIP Percaya Masih Ada Hakim MK Punya Sikap Negarawan

MerahPutih.com - Tim hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD telah mengajukan permohonan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK), pada Sabtu (23/3).

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meyakini masih ada hakim di MK yang memiliki sikap negarawan. Menurutnya, bila para hakim itu tidak melanggar sumpah, otomatis terpanggil menegakkan kebenaran.

Baca juga:

Ribka Tjiptaning Tak Lolos ke Senayan, Hasto: Ada Operasi Singkirkan Kader PDIP

Tidak hanya dalam sengketa PHPU, tapi juga penyelenggaraan Pilpres 2024, yang diduga kuat diwarnai kecurangan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

“Hakim MK, melihat MK terpuruk saat ini, tentu kalau mereka concern pada panggilan tugas negara dan bangsa, sudah ditulis di konstitusi bahwa hakim MK memiliki sikap negarawan,” kata Hasto dikutip dari podcast (siniar) Keep Talking, Minggu (24/3).

Tim hukum Ganjar-Mahfud menolak hasil rekapitulasi yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena menilai Pilpres 2024 diwarnai berbagai pelanggaran maupun kecurangan yang bersifat TSM.

Baca juga:

Gibran Langsung Jadwalkan Pertemuan dengan Prabowo Usai Rekapitulasi KPU

Selain meyakini hakim MK memiliki sikap negarawan, Hasto juga berharap aparatur Polri bertobat dan berani menyatakan kebenaran seperti sikap yang dimiliki eks Kapolri almarhum Jenderal Polisi Hoegeng Iman Santoso.

Hoegeng dikenal sebagai polisi pemberani, jujur, dan sederhana.

“Kalau aparatur kepolisian menyadari tanggung jawabnya. Kalau insan Polri melihat foto Pak Hoegeng dan perjuangan pendiri Polri, merenungkan betapa mereka terlibat intimidasi kepala desa, anggota legislatif dari PDI Perjuangan dan pengusaha yang mau membantu Ganjar-Mahfud," ungkap Hasto.

"Tiba-tiba mereka mau bertobat dan punya keberanian seperti Pak Hoegeng.” (Pon)

Baca juga:

Hasto PDIP Kutip Perkataan Budayawan Jerman Saat Diskusi Kejahatan Pemilu 2024