Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) RI, Muhammad Khalid Syaerazi, menilai Indonesia tidak bisa terus-menerus menahan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah tekanan global.
Menurutnya, pemerintah perlu segera melakukan rasionalisasi harga dan subsidi BBM agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak semakin terbebani.
“Tidak ada pilihan lain selain merasionalisasi harga dan rasionalisasi subsidi. Tidak ada cara lain kecuali menaikkan harga BBM,” tegas Khalid dalam Diskusi Publik Fraksi PKB DPR RI bertajuk Krisis Energi Global: Momentum Mewujudkan Ketahanan Energi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4).
Hingga saat ini, pemerintah masih mempertahankan harga BBM dengan mengandalkan subsidi. Namun, kebijakan tersebut dinilai berisiko terhadap kondisi fiskal negara.
“Maka jika situasi krisis energi global ini berkepanjangan kebijakan rasionalisasi harga harus diambil,” ujar Khalid.
Baca juga:
Waka Banggar DPR dari Gerindra Pertanyakan Motif JK Usul Naikkan Harga BBM
Khalid menekankan pentingnya ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik antara Iran dan aliansi Amerika Serikat–Israel.
Menurutnya, kondisi tersebut turut memengaruhi stabilitas pasokan dan harga energi dunia, yang pada akhirnya berdampak pada Indonesia.
Ia juga menyebut bahwa penutupan Selat Hormuz telah mengganggu sekitar 20 persen pasokan minyak global atau setara 20,1 juta barel per hari.
Baca juga:
DPR Tolak Kenaikan Harga BBM: Jangan Sampai Daya Beli Rakyat Tergerus
Indeks Ketahanan Energi Indonesia
Mengacu pada Indeks Ketahanan Energi (IKE) 2025, Indonesia saat ini berada pada kategori “tahan” dengan skor 7,13, meningkat 0,39 poin dibanding tahun sebelumnya.
Pemerintah menargetkan peningkatan IKE secara bertahap, yakni:
- 2026: 7,34 (tahan)
- 2027: 7,71 (tahan)
- 2028: 8,05 (sangat tahan)
- 2029: 8,36 (sangat tahan)
Khalid menjelaskan bahwa terdapat empat aspek utama dalam ketahanan energi, yakni Availability: ketersediaan sumber energi dari dalam dan luar negeri, Accessibility: kemudahan akses dan infrastruktur energi, Affordability: keterjangkauan harga bagi masyarakat, dan Acceptability: penggunaan energi yang ramah lingkungan dan diterima publik.
“Ketahanan energi tidak bisa lepas dari empat aspek itu. Pemerintah terus berupaya mencapai ketahanan energi,” beber Khalid. (Pon)
