Hadirkan Sekolah Swasta Gratis, DPRD DKI Tak Ingin Kurangi Kualitas Pendidikan

Soffi AmiraSoffi Amira - Sabtu, 11 Januari 2025
Hadirkan Sekolah Swasta Gratis, DPRD DKI Tak Ingin Kurangi Kualitas Pendidikan

Ilustrasi sekolah swasta. (Foto: Pexels/C.T. Phat)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov berkomitmen untuk menghadirkan sekolah swasta gratis di Ibu Kota pada 2025.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta., Yusuf, meminta program Sekolah Gratis tidak mengurangi standar kualitas pendidikan nasional. Jadi, masyarakat dapat merasakan manfaatnya tanpa mengeluarkan biaya.

Hal paling penting, menurut Yusuf, pada saat Program Sekolah Gratis terealisasi, para guru memberikan pengajaran kepada siswa secara optimal.

Nantinya, pengajaran yang diberikan kepada siswa tidak mengurangi standar operasional prosedur (SOP) yang sudah berjalan.

Baca juga:

Ketua DPRD DKI Kebut Perda Program Sekolah Swasta Gratis agar Rampung Akhir Januari

Justru, sambung Yusuf, diperlukan peningkatan kualitas pendidikan agar dapat melahirkan sumber daya manusia (SDM) unggul, produktif, dan sejahtera.

"Jangan sampai volume mengajarnya dikurangi," ucap Yusuf di Jakarta, Sabtu (11/1).

Sementara itu, Komisi E DPRD DKI Jakarta Masa Jabatan 2019-2024 bersama Dinas Pendidikan (Disdik) telah menandatangani kesepakatan kerja atau Memorandum of Understanding (MoU) sekolah swasta mulai 2025.

Terlebih lagi, antara DPRD dan Pemprov DKI telah sepakat memasukkan program tersebut dalam APBD 2025 sebesar Rp 2,3 triliun.

Baca juga:

Pedagang Makanan Sekitar Sekolah Khawatir Gulung Tikar Imbas Program Makan Bergizi Gratis

Yusuf berharap, Program Sekolah Gratis dapat menghilangkan kekhawatiran orang tua siswa terkait sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

"Jadi, orang tua murid ini yang penting sekolah gratis," tandas dia.

Ia juga berharap, sekolah gratis terlaksana pada Juni 2025. Hal itu akan memutus ketimpangan sosial. Program sekolah gratis dapat dimatangkan lewat revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan.

"Harapannya, anak-anak di Jakarta tidak putus sekolah," tutupnya. (Asp)

#Sekolah Swasta #Sekolah Gratis #DPRD DKI Jakarta #Pemprov DKI #Pendidikan
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Bahas Raperda P4GN, Pramono Tegaskan Komitmen Pemberantasan Narkoba
DPRD DKI membahas Raperda P4GN bersama Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Ia mengatakan, pemberantasan narkoba akan dipertegas,
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
DPRD DKI Bahas Raperda P4GN, Pramono Tegaskan Komitmen Pemberantasan Narkoba
Indonesia
Cegah Penyalahgunaan, Fraksi Gerindra DKI Dorong Pengawasan Ketat Obat Keras
Fraksi Gerindra DPRD DKI meminta Pemprov DKI melalui Dinkes memperketat izin penjualan obat keras seperti tramadol dan alprazolam guna mencegah penyalahgunaan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 19 Januari 2026
Cegah Penyalahgunaan, Fraksi Gerindra DKI Dorong Pengawasan Ketat Obat Keras
Indonesia
DPRD DKI Usulkan Cabut Izin Permanen Tempat Hiburan Malam Terkait Narkoba
DPRD DKI Jakarta mengusulkan pencabutan izin usaha permanen bagi tempat hiburan malam (THM) yang terbukti menjadi lokasi peredaran narkoba.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 19 Januari 2026
DPRD DKI Usulkan Cabut Izin Permanen Tempat Hiburan Malam Terkait Narkoba
Indonesia
Persoalan Banjir di Jakarta Tak Kunjung Terselesaikan, DPRD: OMC Hanya Instrumen Tambahan, Bukan Jawaban
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menggeser fokus kesiapsiagaan ke tingkat kecamatan dan kelurahan.
Frengky Aruan - Minggu, 18 Januari 2026
Persoalan Banjir di Jakarta Tak Kunjung Terselesaikan, DPRD: OMC Hanya Instrumen Tambahan, Bukan Jawaban
Indonesia
Legislator NasDem Ingatkan Program Sekolah Rakyat Harus Fokus di Daerah Tertinggal
Keberadaan Sekolah Rakyat akan menjadi solusi konkret untuk menekan angka putus sekolah.
Dwi Astarini - Jumat, 16 Januari 2026
Legislator NasDem Ingatkan Program Sekolah Rakyat Harus Fokus di Daerah Tertinggal
Indonesia
Bertemu Rektor Seluruh Indonesia di Istana Negara, Presiden Prabowo Terima Dokumen Berisi Kritik dan Masukan kepada Pemerintah
Menegaskan Presiden tidak antikritik dan terbuka terhadap berbagai aspirasi dari seluruh elemen masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Bertemu Rektor Seluruh Indonesia di Istana Negara, Presiden Prabowo Terima Dokumen Berisi Kritik dan Masukan kepada Pemerintah
Indonesia
Pemerintah Siapkan 5.750 Kuota Beasiswa LPDP di 2026
Rincian kuota tersebut mencakup 1.000 kursi untuk beasiswa Garuda (S-1), 4.000 kursi untuk jenjang S-2 dan S-3, serta 750 kursi khusus bagi doktor spesialis.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Pemerintah Siapkan 5.750 Kuota Beasiswa LPDP di 2026
Indonesia
Pemerintah Terbitkan 156 Izin Prodi Spesialis Kedokteran Baru
Langkah strategis ini dilakukan dalam memperkuat layanan kesehatan nasional.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Pemerintah Terbitkan 156 Izin Prodi Spesialis Kedokteran Baru
Indonesia
Wacana Pembangunan Monorel di Ragunan, DPRD DKI: Belum Ada Anggaran Khusus dalam APBD
Pembangunan monorel di Ragunan ternyata masih sebatas wacana. DPRD DKI Jakarta mengatakan, bahwa belum ada anggaran khusus dalam APBD.
Soffi Amira - Kamis, 15 Januari 2026
Wacana Pembangunan Monorel di Ragunan, DPRD DKI: Belum Ada Anggaran Khusus dalam APBD
Indonesia
Plafon Rusak dan Rawan Ambruk, DPRD DKI Soroti Bangunan Pasar Sunan Giri Jaktim
Anggota DPRD DKI dari PSI menyoroti kondisi Pasar Sunan Giri Pulogadung yang dinilai berbahaya. Pasar Jaya diminta melakukan revitalisasi total.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Januari 2026
Plafon Rusak dan Rawan Ambruk, DPRD DKI Soroti Bangunan Pasar Sunan Giri Jaktim
Bagikan