Gus Jazil Sebut PKB Digembosi PBNU

Dwi AstariniDwi Astarini - Selasa, 30 Juli 2024
Gus Jazil Sebut PKB Digembosi PBNU

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Sekjen PBNU) Saifullah Yusuf (Gus Ipul). ANTARA/HO-PBNU

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - WAKIL Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid melempar kritik pedas buat Ketum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Qoumas (Gus Yahya) dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Gus Jazil menganggap keduanya malah mengganggu PKB.
?
"Dari awal PKB menyadari hubungan historis antara PKB dan NU. Kami tidak pernah mempermasalahkan jika PBNU berjarak dengan seluruh partai politik termasuk PKB. Meskipun faktanya, saya rasa Gus Yahya, Gus Ipul, itu sering menggembosi PKB," kata Jazilul di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/7).
?
Wakil Ketua MPR RI ini menyebut sebenarnya PKB sudah menghormati PBNU. "Sebenarnya PKB ini sudah menghormati apa yang menjadi hak PBNU untuk menjaga jarak dari seluruh partai politik," ujarnya.
?
Namun, Gus Jazil menyebut PBNU malah tak mau memuji prestasi PKB di Pileg 2024. Ia mengungkapkan adanya kenaikan perolehan kursi partai ketimbang Pileg 2019.

Baca juga:

PBNU Tolak Klaim Eksklusif PKB Terhadap NU


?
"Ketika PKB di 2024 terbukti memiliki prestasi yang luar biasa, malah tidak diakui. Kenaikan anggota jumlah DPR RI dari 58 ke 68, (bertambah) 10 kursi," ujarnya.
?
Dalam hal ini, Gus Jazil merespons Gus Ipul yang menyebut elite PKB melupakan sejarah. Gus Jazil merasa sebutan itu tidak tepat bagi PKB. "Hari ini partai berbasis ahlussunnah wal jamaah yang terbesar di parlemen. Hari ini satu-satunya PKB. Itu prestasi yang luar biasa. Masak itu ahistoris," ucapnya.
?
Oleh karena itu, Gus Jazil menegaskan PKB sedang solid-solidnya. "Seluruh jajaran akan menolak siapa pun yang mencoba mengintervensi, mengambil alih, atau melanggar konstitusi, melawan hukum yang berdampak pada pengambilalihan menghilangkan kedaulatan partai," tegasnya.
?
Gus Jazil juga menyatakan PKB bukan termasuk badan otonom dari PBNU. Ia menegaskan PKB ialah partai berdaulat.

"PKB berdaulat menjalankan undang-undang partai politik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Sementara itu, NU berjalan dengan undang-undang ormas. Jadi kamarnya berbeda," pungkasnya.(Pon)


Baca juga:

PBNU Bentuk Tim Lima untuk Luruskan Sejarah PKB

#PBNU #PKB
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPK Buka Peluang Panggil Ketum PBNU Terkait Korupsi Kuota Haji
Salah satu fokus utama penyidik yakni menelusuri aliran dana hasil korupsi.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPK Buka Peluang Panggil Ketum PBNU Terkait Korupsi Kuota Haji
Indonesia
PBNU Desak KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji Biar tidak Jadi Bola Liar
Desakan PBNU itu untuk merespons pernyataan KPK yang mengaku sedang menelusuri aliran dana kasus kuota haji ke PBNU.
Wisnu Cipto - Sabtu, 13 September 2025
PBNU Desak KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji Biar tidak Jadi Bola Liar
Indonesia
KPK Telusuri Aliran Dana Kasus Korupsi Kuota Haji, Termasuk ke PBNU
Penelusuran aliran dana turut melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Frengky Aruan - Kamis, 11 September 2025
KPK Telusuri Aliran Dana Kasus Korupsi Kuota Haji, Termasuk ke PBNU
Indonesia
Tokoh Palestina Kecam PBNU Undang Pendukung Israel, Sikapnya tak Bisa Dibenarkan
Ketua Partai Nasional Inisiatif Palestina, Mustafa Barghouti, mengecam sikap PBNU yang mengundang tokoh akademisi Israel, Peter Berkowitz. Hal itu tak bisa dibenarkan.
Soffi Amira - Kamis, 04 September 2025
Tokoh Palestina Kecam PBNU Undang Pendukung Israel, Sikapnya tak Bisa Dibenarkan
Indonesia
PBNU Instruksikan Jaga Stabilitas Nasional, Tidak Terprovokasi Isu Memecah Belah
PBNU menegaskan larangan keras bagi kader maupun warga NU untuk terlibat dalam tindakan perusakan ataupun perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat di berbagai daerah.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 30 Agustus 2025
PBNU Instruksikan Jaga Stabilitas Nasional, Tidak Terprovokasi Isu Memecah Belah
Indonesia
Anggota PKB di DPR Usul Gerbong Perokok di Kereta, Cak Imin Sebut itu Urusan Pribadi Itu
Usul itu bukan sikap partai.
Dwi Astarini - Selasa, 26 Agustus 2025
Anggota PKB di DPR Usul Gerbong Perokok di Kereta, Cak Imin Sebut itu Urusan Pribadi Itu
Indonesia
RAPBN 2026, Fraksi PKB: Target Belanja Negara Harus Dikawal untuk Rakyat
Target belanja negara sebesar Rp 3.786,5 triliun disebut harus dikawal secara ketat agar benar-benar memberi manfaat bagi rakyat.
Frengky Aruan - Selasa, 19 Agustus 2025
RAPBN 2026, Fraksi PKB: Target Belanja Negara Harus Dikawal untuk Rakyat
Indonesia
PKB Minta Semua Pihak Wujudkan Pidato Prabowo Pasal 33 Benteng Ekonomi Nasional
Bukan hanya sebatas omongan, tetapi benar-benar diterapkan di lapangan demi kesejahteraan semua rakyat Indonesia.
Wisnu Cipto - Sabtu, 16 Agustus 2025
PKB Minta Semua Pihak Wujudkan Pidato Prabowo Pasal 33 Benteng Ekonomi Nasional
Indonesia
Respons Pernyataan Sri Mulyani, Legislator PKB: Pajak dan Zakat Tidak Bisa Disamakan Sepenuhnya
"Narasi yang menyamakan keduanya bisa menyesatkan arah kebijakan, apalagi jika digunakan untuk membenarkan beban pajak yang terus meningkat."
Frengky Aruan - Kamis, 14 Agustus 2025
Respons Pernyataan Sri Mulyani, Legislator PKB: Pajak dan Zakat Tidak Bisa Disamakan Sepenuhnya
Indonesia
PMI Jadi Korban Kekerasan di Malaysia, PKB Bantu Proses Pemulangan
Korban KDRT dan paspor ditahan majikan.
Dwi Astarini - Selasa, 05 Agustus 2025
PMI Jadi Korban Kekerasan di Malaysia, PKB Bantu Proses Pemulangan
Bagikan