Gus Jazil Sebut PKB Digembosi PBNU


Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Sekjen PBNU) Saifullah Yusuf (Gus Ipul). ANTARA/HO-PBNU
MERAHPUTIH.COM - WAKIL Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid melempar kritik pedas buat Ketum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Qoumas (Gus Yahya) dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Gus Jazil menganggap keduanya malah mengganggu PKB.
?
"Dari awal PKB menyadari hubungan historis antara PKB dan NU. Kami tidak pernah mempermasalahkan jika PBNU berjarak dengan seluruh partai politik termasuk PKB. Meskipun faktanya, saya rasa Gus Yahya, Gus Ipul, itu sering menggembosi PKB," kata Jazilul di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/7).
?
Wakil Ketua MPR RI ini menyebut sebenarnya PKB sudah menghormati PBNU. "Sebenarnya PKB ini sudah menghormati apa yang menjadi hak PBNU untuk menjaga jarak dari seluruh partai politik," ujarnya.
?
Namun, Gus Jazil menyebut PBNU malah tak mau memuji prestasi PKB di Pileg 2024. Ia mengungkapkan adanya kenaikan perolehan kursi partai ketimbang Pileg 2019.
Baca juga:
?
"Ketika PKB di 2024 terbukti memiliki prestasi yang luar biasa, malah tidak diakui. Kenaikan anggota jumlah DPR RI dari 58 ke 68, (bertambah) 10 kursi," ujarnya.
?
Dalam hal ini, Gus Jazil merespons Gus Ipul yang menyebut elite PKB melupakan sejarah. Gus Jazil merasa sebutan itu tidak tepat bagi PKB. "Hari ini partai berbasis ahlussunnah wal jamaah yang terbesar di parlemen. Hari ini satu-satunya PKB. Itu prestasi yang luar biasa. Masak itu ahistoris," ucapnya.
?
Oleh karena itu, Gus Jazil menegaskan PKB sedang solid-solidnya. "Seluruh jajaran akan menolak siapa pun yang mencoba mengintervensi, mengambil alih, atau melanggar konstitusi, melawan hukum yang berdampak pada pengambilalihan menghilangkan kedaulatan partai," tegasnya.
?
Gus Jazil juga menyatakan PKB bukan termasuk badan otonom dari PBNU. Ia menegaskan PKB ialah partai berdaulat.
"PKB berdaulat menjalankan undang-undang partai politik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Sementara itu, NU berjalan dengan undang-undang ormas. Jadi kamarnya berbeda," pungkasnya.(Pon)
Baca juga:
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
KPK Buka Peluang Panggil Ketum PBNU Terkait Korupsi Kuota Haji

PBNU Desak KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji Biar tidak Jadi Bola Liar

KPK Telusuri Aliran Dana Kasus Korupsi Kuota Haji, Termasuk ke PBNU

Tokoh Palestina Kecam PBNU Undang Pendukung Israel, Sikapnya tak Bisa Dibenarkan

PBNU Instruksikan Jaga Stabilitas Nasional, Tidak Terprovokasi Isu Memecah Belah

Anggota PKB di DPR Usul Gerbong Perokok di Kereta, Cak Imin Sebut itu Urusan Pribadi Itu

RAPBN 2026, Fraksi PKB: Target Belanja Negara Harus Dikawal untuk Rakyat

PKB Minta Semua Pihak Wujudkan Pidato Prabowo Pasal 33 Benteng Ekonomi Nasional

Respons Pernyataan Sri Mulyani, Legislator PKB: Pajak dan Zakat Tidak Bisa Disamakan Sepenuhnya

PMI Jadi Korban Kekerasan di Malaysia, PKB Bantu Proses Pemulangan
