Gubernur Anies Tidak Terima 52 PNS Korup DKI Dibilang Semuanya Masih Aktif

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Rabu, 19 September 2018
Gubernur Anies Tidak Terima 52 PNS Korup DKI Dibilang Semuanya Masih Aktif

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan. Foto: MP/Asropih

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak terima dengan pemberitaan media yang menyebutkan 52 PNS DKI terpidana korupsi kesemuannya masih aktif berdinas sampai saat ini.

Menurut Anies, berdasarkan hasil penelusurannya ada beberapa nama PNS yang muncul di 52 PNS itu ternyata sudah tidak berdinas di Pemprov DKI Jakarta. "Kita luruskan aja," kata dia, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (19/9).

Gubernur memastikan Pemprov DKI akan memberikan sanksi tegas kepada 52 PNS DKI yang namanya masuk dalam daftar terpidana korupsi yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

"Kita akan ikuti semua ketentuan. Bila masih ada yang melanggar, kita akan langsung tindak. Kita perbaiki administrasinya bila ada yang bermasalah," ujar Anies.

PNS
Pegawai Negeri Sipil (PNS). Foto: MP

Anies menambahkan tindakan yang akan diberikan kepada PNS DKI yang terlibat korupsi disesuaikan dengan aturan yang ada di Pemprov DKI. Data dan nama 52 PNS DKI itu sudah diinformasikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Budihastuti sejak pekan lalu.

"Sesuai ketentuan saja dan bukan selera gubernur ya. Saya akan rujuk pada semua ketentuan yang ada," tandas tutur Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) menyatakan PNS aktif terpidana kasus korupsi di tingkat Provinsi terbanyak pegawai Pemprov DKI. PNS korup di jajaran Pemprov DKI itu menyumbang sekitar 15 persen dari total 342 PNS koruptor yang bekerja di pemerintahan Provinsi se-Indonesia

"Dalam daftar rekapitulasi ada sebanyak 52 Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang terlibat tipikor," kata Kepala Biro Humas BKN, Mohammad Ridwan, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (14/9) pekan lalu. (Asp)

#PNS Korup #PNS DKI #Anies Baswedan #DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Ingin Presiden Prabowo Resmikan RDF Plant, Nilai Investasinya Gede
Pemerintah DKI tengah melakukan perbaikan fasilitas pengelolaan sampah RDF Plant.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Ingin Presiden Prabowo Resmikan RDF Plant, Nilai Investasinya Gede
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Dinas LH DKI Ingatkan Pelaku Usaha Wajib Kantongi Persetujuan Lingkungan
Bentuk komitmen nyata setiap usaha untuk menjaga kualitas lingkungan hidup dan kebersihan.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
Dinas LH DKI Ingatkan Pelaku Usaha Wajib Kantongi Persetujuan Lingkungan
Indonesia
Pramono Tegaskan tak Ada Peningkatan Penyakit Campak
Pemerintah DKI melalui dinas kesehatan akan melakukan penanganan kasus campak agar tidak terus menyebar.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
Pramono Tegaskan tak Ada Peningkatan Penyakit Campak
Berita
JK Lantik Pengurus Baru PMI Jakarta di Balai Kota, Ingatkan Tugas Membantu Orang Sulit
Pengabdian petugas PMI sangat penting untuk kemanusiaan.
Dwi Astarini - Rabu, 10 September 2025
JK Lantik Pengurus Baru PMI Jakarta di Balai Kota, Ingatkan Tugas Membantu Orang Sulit
Indonesia
Dinkes DKI Catat 218 Kasus Campak hingga September, tak Ada Laporan Kematian
Langkah cepat yang diambil jajaran Dinkes DKI untuk mencegah penyakit campak salah satunya ialah melalui respons penanggulangan bernama ORI (Outbreak Response Immunization).
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Dinkes DKI Catat 218 Kasus Campak hingga September, tak Ada Laporan Kematian
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Gratiskan Sewa 2 Bulan, UMKM Berebut Tempati Blok M Hub
Respons positif dari UMKM ini tidak terlepas dari berbagai insentif yang ditawarkan pemerintah dengan pemberian sewa gratis kios selama dua bulan.
Dwi Astarini - Senin, 08 September 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Gratiskan Sewa 2 Bulan, UMKM Berebut Tempati Blok M Hub
Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Tunggu Keputusan DPRD DKI Terkait dengan Tunjangan Rumah
Besarannya lebih besar ketimbang tunjangan DPR RI.
Dwi Astarini - Minggu, 07 September 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Tunggu Keputusan DPRD DKI Terkait dengan Tunjangan Rumah
Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Resmikan Halte Senen yang Rusak Parah saat Kerusuhan, Senin (8/9)
Seluruh layanan moda transportasi juga telah berjalan normal.
Dwi Astarini - Minggu, 07 September 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Resmikan Halte Senen yang Rusak Parah saat Kerusuhan, Senin (8/9)
Bagikan