Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak terima dengan pemberitaan media yang menyebutkan 52 PNS DKI terpidana korupsi kesemuannya masih aktif berdinas sampai saat ini.
Menurut Anies, berdasarkan hasil penelusurannya ada beberapa nama PNS yang muncul di 52 PNS itu ternyata sudah tidak berdinas di Pemprov DKI Jakarta. "Kita luruskan aja," kata dia, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (19/9).
Gubernur memastikan Pemprov DKI akan memberikan sanksi tegas kepada 52 PNS DKI yang namanya masuk dalam daftar terpidana korupsi yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.
"Kita akan ikuti semua ketentuan. Bila masih ada yang melanggar, kita akan langsung tindak. Kita perbaiki administrasinya bila ada yang bermasalah," ujar Anies.
Anies menambahkan tindakan yang akan diberikan kepada PNS DKI yang terlibat korupsi disesuaikan dengan aturan yang ada di Pemprov DKI. Data dan nama 52 PNS DKI itu sudah diinformasikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Budihastuti sejak pekan lalu.
"Sesuai ketentuan saja dan bukan selera gubernur ya. Saya akan rujuk pada semua ketentuan yang ada," tandas tutur Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.
Sebelumnya, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) menyatakan PNS aktif terpidana kasus korupsi di tingkat Provinsi terbanyak pegawai Pemprov DKI. PNS korup di jajaran Pemprov DKI itu menyumbang sekitar 15 persen dari total 342 PNS koruptor yang bekerja di pemerintahan Provinsi se-Indonesia
"Dalam daftar rekapitulasi ada sebanyak 52 Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang terlibat tipikor," kata Kepala Biro Humas BKN, Mohammad Ridwan, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (14/9) pekan lalu. (Asp)
