Grand Syeikh Al Azhar dan Menteri Puan Bahas Kurikulum Islam Moderat

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 27 April 2018
Grand Syeikh Al Azhar dan Menteri Puan Bahas Kurikulum Islam Moderat

Grand Syeikh Al Azhar, Prof Dr Ahmad Mohamed Tayeb saat berkunjung ke Jakarta beberapa waktu lalu (universitas al-azhar.ac.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pendidikan calon dai di Indonesia masih belum memiliki pakem yang sesuai dengan jiwa dan semangat Islam Nusantara.

Kurikulum pendidikan Islam yang moderat menjadi pilihan untuk konteks masyarakat yang beragam seperti Indonesia. Oleh karena pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani bertemu dengan Grand Syeikh Al Azhar, Prof Dr Ahmad Mohamed Tayeb di Kairo Mesir membahas pengembangan kurikulum dan pendidikan bagi calon dai.

"Kita perlu mengembangkan kurikulum Islam yang moderat di Indonesia, yang dimulai sejak SD hingga perguruan tinggi. Universitas Al Azhar bisa berperan aktif dalam pengembangan kurikulum tersebut," ujar Puan Maharani seperti dikutip dari siaran pers yang diterima Antara di Jakarta, Jumat (27/4).

Pengembangan kurikulum Islam moderat tersebut juga bertujuan meminimalisasi berkembangnya pemikiran Islam radikal.

Menko PMK Puan Maharani
Menko PMK Puan Maharani (kiri) menyapa pasien saat berkunjung di RS PKU Muhammadiyah DI Yogyakarta (ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko)

Dalam kesempatan itu, Menko PMK juga menyampaikan terima kasih atas peran Al Azhar dalam menciptakan alumni-alumni yang menjadi tokoh-tokoh Islam di Indonesia, serta komitmen Al Azhar yang siap mengirim para guru untuk mengajar para dai serta menyediakan beasiswa untuk para ustadz di Indonesia.

Saat ini, ada sekitar 4.600 mahasiswa Indonesia yang belajar di Al Azhar. Sementara itu, Grand Sheikh Al Azhar berharap mahasiswa yang tidak mendapat beasiswa dari Al Azhar bisa mendapatkan beasiswa dari pemerintah.

"Hal ini penting untuk memantau mahasiswa agar tidak terpengaruh kelompok-kelompok yang tidak jelas. Mengingat ada sekitar 607 mahasiswi Al Azhar yang tinggal di asrama luar Al Azhar", ujar Grand Sheikh Ahmad Mohamed Tayeb .

Grand Sheikh juga menyampaikan perhatiannya pada mahasiswa Indonesia agar jangan sampai dipengaruhi oleh kelompok-kelompok yang tidak jelas.

Presiden Jokowi dan Grand Syeikh Al Azhar
Presiden Jokowi dan Grand Syeikh Al-Azhar (ANTARA FOTO)

Al Azhar juga menyatakan kesiapan menjadi supervisor terhadap sekolah baru di Indonesia. Sebagai tindak lanjut kerja sama, Grand Sheikh akan membahas detailnya dengan Dubes RI untuk Mesir.

Menko PMK juga mengundang Al Azhar untuk dapat berkontribusi terhadap gagasan pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) sebagai pengembangan Islam Moderat. Gagasan ini disambut baik oleh Al Azhar yang siap mengirim dosen untuk ikut mengajar di UIII.

"Insya Allah, Al Azhar siap mengirim dosen ikut mengajar di UIII agar cepat berkembang. Sangat senang bertemu dengan keluarga Bung Karno," ujar Grand Sheikh Tayeb.

Selain itu, Menko PMK juga menyampaikan salam dari Presiden Jokowi, seraya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Grand Sheikh Al-Azhar untuk menghadiri forum High Level Consultation of World Muslim Scholars on Wasatiyat al-Islam (HLC-WMS) di Bogor tanggal 1-3 Mei 2018 sebagai pembicara utama.(*)

#Puan Maharani #Islam Nusantara
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
DPR akan memberikan dukungan selama tambahan anggaran tersebut bermanfaat bagi masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
Indonesia
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Puan mengatakan DPR siap mendukung jika hasil kajian menyimpulkan integrasi kedua lembaga tersebut dapat membuat pemantauan dan mitigasi bencana lebih efektif.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Indonesia
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Puan Maharani mengingatkan tingginya ancaman gempa di Indonesia dan mendorong pemerintah memperkuat kesiapsiagaan serta penanganan bencana terpadu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 08 September 2026
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Indonesia
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Kabut asap yang ditimbulkan dapat mengganggu kesehatan warga sekaligus menghambat aktivitas pendidikan, transportasi, hingga kegiatan ekonomi.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Indonesia
Asap Karhutla Kalimantan Bisa Sampai Malaysia, Puan Minta Kemlu Segera Berkoordinasi
Puan Maharani meminta Kemlu berkoordinasi dengan Malaysia terkait dampak asap karhutla di Kalimantan yang dapat dirasakan hingga negara tetangga.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 27 Agustus 2026
Asap Karhutla Kalimantan Bisa Sampai Malaysia, Puan Minta Kemlu Segera Berkoordinasi
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Penanganan tidak cukup hanya dengan memadamkan api, tetapi juga harus diikuti perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Indonesia
Gempa 7,7 SR Guncang NTT, Puan Tuntut Respons Kilat Pemerintah
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah bergerak cepat menangani dampak gempa NTT magnitudo 7,7. Pendataan korban, distribusi logistik, dan pengungsian ramah kelompok rentan jadi prioritas.
Wisnu Cipto - Minggu, 16 Agustus 2026
Gempa 7,7 SR Guncang NTT, Puan Tuntut Respons Kilat Pemerintah
Berita Foto
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Pidato dalam Rapat Paripurna RUU APBN 2027
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 14 Agustus 2026
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Pidato dalam Rapat Paripurna RUU APBN 2027
Indonesia
Puan Buka Masa Persidangan DPR, Kasus Hukum hingga BPJS yang Jadi Sorotan
Puan Maharani membuka Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2026-2027. Sejumlah isu disorot, mulai kasus hukum, lapangan kerja, pendidikan hingga BPJS Kesehatan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 14 Agustus 2026
Puan Buka Masa Persidangan DPR, Kasus Hukum hingga BPJS yang Jadi Sorotan
Indonesia
Megawati Absen, Puan Hadir Mewakili di Sidang Tahunan DPR 2026 di Senayan
Absennya Megawati itu diumumkan Ketua MPR Ahmad Muzani saat menyapa para tamu undangan Sidang Tahunan MPR, DPR, DPD 2026.
Dwi Astarini - Jumat, 14 Agustus 2026
Megawati Absen, Puan Hadir Mewakili di Sidang Tahunan DPR 2026 di Senayan
Bagikan