Google Mewajibkan Iklan Politik yang Memakai AI untuk Mengungkapkan Aspeknya

BERANGKAT dari pilpres Amerika Serikat di tahun 2024 yang berpotensi memakai teknologi kecerdasan buatan (AI). Dengan perkembangan teknologi AI yang sedang naik daun belakangan ini, Google mengeluarkan kebijakan baru yang berhubungan dengan penggunaan AI.

Dalam upaya untuk membendung arus disinformasi menjelang pemilu yang diperkirakan akan menjadi pemilu yang penuh perdebatan. Maka Google pada hari Rabu 6 September mengumumkan mewajibkan para pengiklan politik untuk mengungkapkan secara gamblang setiap kali iklan mereka memakai AI, termasuk alat-alat AI yang digunakan.

Baca Juga:

Aturan baru ini akan didasarkan pada kebijakan memanipulasi media yang sudah ada dan akan mulai berlaku pada bulan November tahun ini.

Menngutip dari The Hill, Google menyebut bahwa mengingat semakin maraknya alat yang menghasilkan konten sintetis, mereka memperluas kebijakannya selangkah lebih maju. Mereka mewajibkan pengiklan untuk mengungkapkan iklan pemilu dengan menyertakan materi yang telah diubah atau dibuat secara digital.

Pengeditan kecil seperti seperti mengubah ukuran gambar, perubahan minor pada latar belakang atau koreksi warna akan tetap diizinkan. Pengeditan yang ditandai adalah menggambarkan orang atau sesuatu yang melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan atau yang mengubah yang sebenarnya terjadi.

Baca Juga:

Iklan yang menggunakan aspek AI harus memberi label dengan 'jelas dan mencolok' yang mudah dilihat oleh pengguna, sesuai dengan kebijakan Google. Iklan akan dimoderasi terlebih dahulu melalui sistem penyaringan otomatis Google dan kemudian ditinjau oleh staf sesuai kebutuhan.

Tindakan Google ini berlawanan dengan perusahaan-perusahaan lain di media sosial. Twitter atau sekarang dikenal dengan nama X, baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka akan mengizinkan iklan politik di situsnya. Sementara Meta terus mendapat sorotan atas upaya moderasi iklan yang kurang baik.

The Federal Election Commission mulai mempertimbangkan masalah ini. Bulan lalu badan ini meminta opini publik untuk mengubah peraturan yang sudah ada. Mereka melarang kandidat atau agen untuk berlaku curang, salah mengartikan kandidat atau partai politik lain. Untuk mengklarifikasi bahwa larangan hukum terkait juga berlaku untuk iklan kampanye Kecerdasan Buatan yang tujuannya untuk menipu. (aqb)

Baca Juga: