Google akan Hapus Sejumlah Tempat yang Bisa Memicu Masalah Hukum

PERUSAHAAN teknologi ternama dunia, Google, kabarnya akan menghapus informasi tentang pengguna yang mengunjungi klinik aborsi, atau tempat lain yang bisa memicu masalah hukum. Ini imbas dari permasalahan aborsi yang diumumkan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat pada bulan lalu.

Seperti yang dikutip dari laman Associated Press, Google menguraikan perlindungan privasi baru pada unggahan di blog resminya. Selain secara otomatis akan menghapus kunjungan ke klinik aborsi, Google pun menyebutkan bahwa pusat konseling, pusat kesuburan, fasilitas perawatan kecanduan, klinik penurunan berat badan, hingga klinik bedah kosmetik pun akan dihapus dari riwayat lokasi pengguna.

Baca Juga:

Engineer Google Klaim Teknologi AI Punya Perasaan

Meski pengguna selalu memiliki opsi untuk mengedit riwayat lokasi mereka sendiri. Namun Google akan secara proaktif melakukannya untuk penggunanya, sebagai tingkat perlindungan tambahan.

"Kami berkomitmen untuk memberikan perlindungan privasi yang kuat bagi orang-orang yang menggunakan produk kami. Kami akan terus mencari cara baru untuk memperkuat dan meningkatkan perlindungan ini," jelas Wakil Presiden Senior Google Jen Fitzpatrick seperti yang dikutip dari laman Associated Press.

Janji itu muncul di tengah meningkatnya tekanan pada Google serta perusahaan teknologi raksasa lainnya, untuk bertindak melindungi informasi pribadi yang sensitif lewat layanan dan produk digital dari otoritas pemerintah dan pihak luar lainnya.

Adapun seruan untuk kontrol privasi yang lebih ketat, pemicu utamanya ialah keputusan Mahkamah Agung AS baru-baru ini yang membatalkan putusan Roe v. Wade yang melegalkan aborsi.

Baca Juga:

Melihat Lebih Dekat Fitur Baru Google Maps 'Immersive View'

Masalah tersebut mengakibatkan aborsi ilegal di lebih dari belasan negara bagian dan meningkatkan momok bahwa catatan lokasi, teks, pencarian dan email bisa digunakan untuk penuntutan terhadap prosedur aborsi, atau bahkan untuk perawatan medis terkait yang dicari.

Seperti sejumlah perusahaan teknologi besar lainnya, setiap tahunnya Google menerima ribuan permintaan dari pemerintah untuk catatan digital pengguna, sebagai bagian dari investigasi pelanggaran.

Namun, Google mengatakan bahwa pihaknya menolak surat perintah penggeledahan dan tuntutan lain yang terlalu luas atau tuntutan yang tidak berdasar. (Ryn)

Baca Juga:

Berikan Dukungan untuk Ukraina, Google Buka Donasi di Play Store