Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Pemerintah diminta bertindak cepat dalam membangun infrastruktur kendaraan listrik berbasis baterai (BEV). Selain itu, pemerintah juga perlu mempertimbangkan pemberian insentif untuk segmen mobil murah ramah lingkungan (LCGC).
Menurut Pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung, Yannes Martinus Pasaribu, untuk mendorong industri BEV, pemerintah sebaiknya fokus mempercepat pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan memperluas kawasan khusus BEV.
Hal ini perlu dilakukan di kota-kota besar di luar Jakarta, terutama di Pulau Jawa, untuk mengatasi kekhawatiran konsumen akan jarak tempuh kendaraan listrik (range anxiety).
Baca juga:
BAIC BJ30 Hybrid Jadi Bintang di GIIAS 2025, Dominasi 50 Persen Penjualan Tanpa Unit Test Drive
Pernyataan Yannes ini muncul setelah melihat adanya peningkatan jumlah pengunjung pada pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025, meskipun hal ini tidak sejalan dengan menurunnya transaksi pembelian kendaraan.
“Penurunan transaksi pembelian kendaraan kemungkinan besar disebabkan oleh melemahnya daya beli kelas menengah kita akibat kenaikan harga mobil kisaran Rp150-400 juta sebesar rata-rata 7 persen per tahun yang tidak selaras dengan pertumbuhan pendapatan riil hanya 4-5 persen,” imbuhnya.
Kelas menengah merupakan kelompok konsumen terbesar dan paling aktif dalam industri otomotif, sehingga penurunan daya beli mereka secara langsung memengaruhi penjualan mobil nasional.
Baca juga:
Mobil Listrik New Toyota bZ4X Produksi Lokal Mejeng di Ajang Otomotif GIIAS 2025
Oleh karena itu, Yannes menganggap pentingnya insentif untuk LCGC yang saat ini menjadi penyumbang penjualan mobil terbesar di Indonesia.
Pemerintah perlu mempertimbangkan pemberian insentif terbatas untuk LCGC hingga akhir tahun 2025 sambil terus mengevaluasi respons pasar. Data Gaikindo menunjukkan bahwa penjualan LCGC pada paruh pertama 2025 anjlok menjadi 64.063 unit, jauh lebih rendah dari 89.928 unit pada periode yang sama tahun lalu.
