Andika Pratama
MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah membentuk Tim Pertimbangan Penyelenggaraan Kegiatan atau Acara di Kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.
Tim pembentukan Tim Pertimbangan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 267 Tahun 2018 tertanggal 2 Februari 2018.
"Ada di SK (Surat Keputusan) Gubernurnya. (Tugasnya) memberikan pertimbangan kalau ada kegiatan besar di Monas yang perlu perhatian, baik content maupun paska acara," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DKI, Saefullah di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (8/8)
Saefullah menyebut di dalam susunan keanggotaan tim terdapat nama gubernur-wakil gubernur dan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Namun dalam keanggotaan gubernur- wakil gubernur dan Jajaran SKPD tidak mendapatkan honor dari tim tersebut.
"Nggak mungkin Gubernur dapat honor, saya dan teman-teman di pemprov nggak mungkin dapat honor lagi (dari) eksternal, dan itu ada standarnya," tuturnya
Menurut Saefullah pembentuk Tim Pertimbangan itu untuk memastikan pemanfaatan kawasan tersebut benar-benar sesuai dengan ketentuan-ketentuan.
Adapaun tim tersebut direncanakan akan menerima honor sebesar Rp 461 juta. Nantinya honor tersebut dianggarkan dalam APBD Perubahan 2018 yang saat ini dibahas Pemprov DKI dengan DPRD DKI Jakarta.
Perlu diketahui, dalam Pergub tersebut tim bertugas melakukan penelitian dan penilaian terhadap dokumen dan persyaratan, serta kelayakan penyelenggaraan kegiatan atau acara di Monas. Penelitian itu dituang dalam laporan dan dibuat pertimbangan serta rekomendasi ke gubernur.
Di dalam keputusan tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata menduduki posisi sebagai pembina.
Kemudian jabatan Ketua yaitu Sekretaris Daerah dan Wakil Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah. Serta jabatan Sekretaris yaitu Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta menjabat sekretaris.
Adapun unsur anggotanya yakni jajaran dari Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD), Badan Pajak dan Retribusi (BPRD), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata).
Kemudian, jajaran dari UPK Monas, Biro Perekonomian Setda, Kementerian Sekretariat Negara, Polda Metro Jaya, serta Kodam Jaya juga menjabat sebagai anggota. Selain itu, ada juga unsur non-pemerintahan yakni Anhar Gonggong, JJ Rizal, dan Asro Kamal Rohan. (Asp)
