Gabung Partai Demokrat, Ini Alasan Vicky Shu Terjun Ke Dunia Politik

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 28 Januari 2018
Gabung Partai Demokrat, Ini Alasan Vicky Shu Terjun Ke Dunia Politik

Penyanyi Vicky Shu resmi menjadi kader Partai Demokrat. Foto: MP/Ponco

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Penyanyi Vicky Shu resmi menjadi kader Partai Demokrat. Perempuan berparas cantik ini masuk ke jajaran pengurus sebagai anggota Departemen Budaya dan Pariwisata.

"Iya sudah jadi kader Demokrat mulai bulan ini, bener-bener baru masuk," kata Vicky di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (28/1).

Pelantun lagu "Mari Bercinta 2" ini mengaku telah lama mengenal dunia politik. Pasalnya, Vicky merupakan sarjana Ilmu Politik dari Universitas Parahyangan Bandung.

"Karena kan dahulu kuliahnya di politik tapi kemarin sedikit membelok dulu sebagai seorang seniman. Tapi kan orangtua merasa sudah kuliah politik tinggi-tinggi jadi diminta balik lagi," jelas Vicky.

Pilihan pemilik nama asli Vicky Veranita Yudhasoka ini terjun ke dunia politik bukanlah tanpa alasan. Dia mengatakan ingin membantu orang-orang di kota kelahirannya.

"Yang penting niatnya ingin membantu masyarakat. Apalagi aku berasal dari kota kecil Cilacap ya. Dari kecil aku pengen Cilacap lebih maju aja," tandasnya.

"Intinya untuk menolong. Kalau aku sekedar jadi artis, mungkin hanya bisa beramal tapi tidak bisa membuat suatu perubahan dan kebijakan yang lebih baik untuk membantu orang orang lain," pungkas Vicky. (Pon)

#Vicky Shu #Partai Politik #Partai Demokrat
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Ketua IM57+ Institute periode 2021-2024 ini menilai, usulan KPK tersebut memiliki dasar yang kuat, baik secara teori maupun praktik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Bagikan