Fahira Idris: Warga Dunia Harus Melawan Keputusan Trump

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Kamis, 07 Desember 2017
Fahira Idris: Warga Dunia Harus Melawan Keputusan Trump

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Fahria Idris saat menjenguk Asma Dewi. (MP/Asropih Opih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Komite III DPD Fahira Idris mengutuk keras keputusan provakatif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengakui secara resmi Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan mempersiapkan pembukaan kedutaan AS di Yerusalem.

Menurut dia, apa yang dilakukan Trump adalah noktah hitam sejarah peradaban manusia karena tindakan tidak bertanggungjawab ini bukan hanya menginjak-nginjak upaya perdamaian di Timur Tengah dan melukai hati umat Islam di seluruh dunia, tetapi juga berpotensi melahirkan bencana besar bagi kedamaian dunia.

“Bencana dunia itu bernama Trump. Jika dia tetap ngotot merealisasikan keputusan provakatif ini, kelak lembaran sejarah dunia akan mencatatkan namanya sebagai salah satu tokoh yang menjadi noktah hitam dalam perabadan modern manusia. Warga dunia harus melawan keputusan ini,” tegas Fahira dalam siaran pers yang diterima merahputih.com, Kamis (7/12).

Fahira mengungkapkan, provokasi yang dilakukan Trump menunjukkan bahwa Presiden Amerika ke-45 ini bukan hanya mengoyak-ngoyak kesepakatan Dewan Keamanan PBB, tetapi juga memungunggi perjuangan dan komitmen negara-negara muslim dan negara-negara lain di dunia dalam membantu kemerdekaan Palestina.

“Trump sama sekali tidak memperdulikan sikap tegas negara-negara muslim terbesar di dunia seperti Indonesia, Turki, dan banyak negera muslim lainnya yang selama ini memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Bahkan dia menutup telinga atas penolakan negara-negara besar seperti Rusia dan China serta negara-negara di Uni Eropa. Orang seperti ini benar-benar akan menjadi bencana besar bagi dunia,” tukas Senator Jakarta ini.

Menurut Fahira, Pemerintah Indonesia harus mengambil peran besar dalam menghentikan rencana tidak bertanggungjawab Presiden Trump ini, bukan hanya kerena Indonesia negara muslim terbesar di dunia tetapi karena ikut memerdekakan Palestina merupakan amanat konsititusi.

Konstitusi yang dibuat para pendiri bangsa ini, lanjut Fahira, mengamanatkan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tidak boleh tinggal diam selama masih ada penindasan dan penjajahan di atas dunia.

“Ini saatnya Presiden Jokowi ambil peran besar sebagai kepala negara terdepan yang menekan Amerika mengurungkan niatnya tersebut. Ini momentum bagi Presiden Jokowi untuk menjalankan komitmennya saat kampanye untuk berdiri bersama rakyat Palestina menuju kemerdekaan. Jika nanti keputusan Trump ini benar-benar direalisaikan, Indonesia harus mampu yakinkan dunia, bahwa tidak boleh ada satupun negara yang mengikuti jejak Amerika mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel,” pungkas Fahira. (Pon)

#Donald Trump #Yerusalem #Fahira Idris
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Dunia
AS dan Kanada Makin Panas, Trump Ancam Terapkan Tarif 100 Persen
Trump memperingatkan Kanada tentang dampak buruk dari hubungan ekonomi yang lebih erat dengan China.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Januari 2026
AS dan Kanada Makin Panas, Trump Ancam Terapkan Tarif 100 Persen
Indonesia
Masuk Dewan Perdamaian Ala Trump, Indonesia Klaim Tak Perlu Bayar Rp 17 Triliun
Donald Trump mensyaratkan pembayaran 1 miliar dolar AS kepada anggota Dewan Perdamaian supaya bisa menjadi anggota tetap organisasi itu.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Januari 2026
Masuk Dewan Perdamaian Ala Trump, Indonesia Klaim Tak Perlu Bayar Rp 17 Triliun
Indonesia
RI Gabung Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Trump Taktik Wujudkan Solusi 2 Negara
Dewan Perdamaian menawarkan mekanisme nyata yang memberi harapan realistis bagi perdamaian di Gaza, dibandingkan sekadar pernyataan atau kecaman.
Wisnu Cipto - Sabtu, 24 Januari 2026
RI Gabung Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Trump Taktik Wujudkan Solusi 2 Negara
Dunia
Keluar dari WHO, Amerika Serikat Wajib Bayar Utang Rp 4,3 Triliun
Amerika Serikat wajib membayar badan kesehatan PBB itu US$ 260 juta (sekitar Rp 4,3 triliun) dalam bentuk biaya terutang tahun 2024 dan 2025.
Wisnu Cipto - Jumat, 23 Januari 2026
Keluar dari WHO, Amerika Serikat Wajib Bayar Utang Rp 4,3 Triliun
Dunia
Alarm Kebakaran Berbunyi Saat Trump Berada di World Economic Forum 2026
Polisi mengatakan tidak ada korban luka, meskipun petugas damkar, kepolisian, dan ambulans dikerahkan mengingat tingginya tingkat pengamanan acara tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 22 Januari 2026
Alarm Kebakaran Berbunyi Saat Trump Berada di World Economic Forum 2026
Dunia
Indonesia dan Negara Timur Tengah Bakal Tempuh Prosedur Internal Gabung ke Dewan Perdamaian Gaza Ala Trump
Pada November 2025, Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) telah mengesahkan resolusi usulan AS untuk mendukung rencana komprehensif Trump dalam menyelesaikan konflik di Jalur Gaza.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 22 Januari 2026
Indonesia dan Negara Timur Tengah Bakal Tempuh Prosedur Internal Gabung ke Dewan Perdamaian Gaza Ala Trump
Dunia
Jerman Ragu Gabung Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Trump, Belum Cocok Sama Formatnya
Jerman menekankan pentingnya kesesuaian Dewan Perdamaian Gaza dengan format hukum internasional.
Wisnu Cipto - Kamis, 22 Januari 2026
Jerman Ragu Gabung Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Trump, Belum Cocok Sama Formatnya
Dunia
PBB Tegaskan Status Greenland Milik Kerajaan Denmark
Hak dan kesejahteraan seluruh warga Greenland selalu terjamin selama berada di bawah Kerajaan Denmark.
Wisnu Cipto - Kamis, 22 Januari 2026
PBB Tegaskan Status Greenland Milik Kerajaan Denmark
Dunia
Indonesia Setuju Gabung Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Donald Trump
Indonesia resmi memutuskan bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza yang dibentuk Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Wisnu Cipto - Kamis, 22 Januari 2026
Indonesia Setuju Gabung Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Donald Trump
Indonesia
China Tolak Dewan Perdamaian Gaza Ala Trump Gantikan PBB
Pada Selasa (20/1) Donald Trump mengatakan tidak menutup kemungkinan bahwa Dewan Perdamaian Gaza yang ia usulkan dapat menjadi pengganti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di masa depan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 22 Januari 2026
China Tolak Dewan Perdamaian Gaza Ala Trump Gantikan PBB
Bagikan