Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta kepada pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta melakukan kajian impor bahan bakar minyak (BBM) untuk 2026.
Kajian impor BBM dari SPBU swasta ini dibutuhkan ESDM guna mencegah terulangnya kelangkaan BBM, sebagaimana yang terjadi di SPBU Shell dan BP AKR pada tahun ini.
“Silakan melakukan analisis dari masing-masing SPBU swasta, disampaikan surat ke kami, akan kami jadikan kajian untuk kebijakan tahun 2026,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman, kepada media, di Jakarta, Selasa (9/9).
Baca juga:
Bahan Bakar di SPBU Shell dan BP Langka, Kualitas BBM Pertamina Justru Jadi Sorotan
Laode menambahkan arahan kementerian itu nantinya ditegaskan lewat surat yang akan diterbitkan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), yang memerintahkan para pengelola SPBU untuk melakukan sinkronisasi.
“Nanti akan ada surat dari saya menyampaikan untuk sinkronisasi. Nanti, di sana (suratnya) ada sinkronisasi volume dan ada sinkronisasi spesifikasi,” tutur Laode, dikutip Antara.
Diberitakan sebelumnya, Kementerian ESDM telah memanggil Pertamina, Shell, British Petroleum (BP), dan Vivo untuk rapat membahas impor bahan bakar minyak (BBM), merespons kelangkaan bensin di sejumlah SPBU swasta.
Baca juga:
SPBU Shell dan BP Kehabisan Stok BBM, ESDM Bantah Batasi Izin Impor
Pertemuan itu merupakan kali pertamanya Kementerian ESDM menggelar rapat bersama seluruh SPBU swasta dan Pertamina untuk membahas impor BBM. (*)
