Soffi Amira
MerahPutih.com - Pertumbuhan ekonomi Jakarta selama periode Imlek dan Idulfitri 2026 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hal tersebut ditandai dengan perputaran uang yang masif serta lonjakan aktivitas konsumsi masyarakat.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, capaian tersebut tidak terlepas dari keberhasilan program Jakarta Festive Wonders (JFW) yang digelar pada 4–31 Maret 2026. Tercatat, transaksi JFW 2026 menembus Rp 67,5 triliun.
"Melibatkan 101 pusat perbelanjaan di Jakarta melalui dekorasi tematik dan diskon yang menarik, program ini menghasilkan total transaksi sebesar Rp67,5 triliun. Ini rekor yang luar biasa," ujar Pramono di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, pada Selasa (31/3).
Selain itu, program "Mudik ke Jakarta" yang difasilitasi melalui kerja sama dengan berbagai pihak, seperti Citilink, PT KAI, dan sektor perhotelan, turut mencatatkan transaksi lebih dari Rp 20 miliar.
Baca juga:
Program ini memberikan dampak langsung terhadap peningkatan aktivitas ekonomi di pusat perbelanjaan, destinasi wisata, serta sektor kuliner di Jakarta.
Pramono mengungkapkan, tingginya aktivitas ekonomi sepanjang periode hari besar keagamaan dan nasional, mulai dari perayaan Imlek, Nyepi, hingga Ramadan dan Idulfitri, berkontribusi signifikan terhadap kinerja penerimaan daerah pada triwulan I 2026.
"Realisasi penerimaan pajak daerah pada triwulan pertama mencapai 100,28 persen atau sebesar Rp 7,3 triliun. Sementara itu, realisasi penerimaan retribusi daerah juga sesuai target, yakni sebesar Rp 113,4 miliar," paparnya.
Pramono juga menyoroti potensi kemacetan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok pasca-Idulfitri. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan PT Pelindo menyediakan lahan seluas kurang lebih lima hektare di Terminal Tanah Merdeka sebagai buffer area parkir kendaraan logistik.
Baca juga:
Pendatang Baru di Jakarta setelah Lebaran Tercatat 633 Jiwa pada 25 Maret
Lahan tersebut memiliki kapasitas hingga 200 kendaraan logistik dan diberikan tanpa pungutan retribusi selama satu minggu, mulai 30 Maret 2026. Estimasi pembebasan biaya retribusi tersebut mencapai Rp 150 juta hingga Rp 200 juta.
"Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipatif agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di badan jalan seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Alhamdulillah, hingga saat ini aktivitas di Tanjung Priok berjalan lancar dan normal," urainya. (Asp)
