Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Massa aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) yang merupakan gabungan universitas di Jakarta melakukan aksi di depan Jalan Imam Bonjol arah Taman Senopati, Jakarta Pusat, Selasa (21/5).
Kedatangan mereka aksi untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dalam Pemilu serentak 2019.
Korlap aksi, Aminulloh, dalam orasinya mengatakan, people power ialah setingan elite politik untuk memecah belah bangsa, oleh karena itu sebagai kaum terdidik mahasiswa harus tampil terdepan dalam mengawal dan menjaga stabilitas nasional.
"Gerakan people power sengaja diciptakan oleh segelintir elite untuk memecah belah bangsa dan membuat kita saling terhasut dan akhirnya terjadi pertikaian," kata Aminuloh di lokasi Selasa (21/5).
BACA JUGA: Gelar Razia Massa 'People Power', Polisi Amankan Avanza Hitam Beserta Isinya
Dia mengatakan, KPU dan Bawaslu sudah mampu menjalankan tugas dengan baik. Menurut dia, penyelenggara pemiku itu tidak takut dengan intrik dan tekanan yang ada.
"KPU dan Bawaslu menjalankan proses-proses yang masih tersisa ini dengan adil dan bersih. Kami percaya dengan KPU dan Bawaslu, dan tolong kepercayaan kami ini juga agar terus dijaga," jelasnya.
Aminulloh pun berjanji pada Rabu (22/5) esok akan membawa massa dengan jumlah yang lebih besar, dan gabungan dari seluruh PTAI se Indonesia.
Tak hanya BEM PTAI, Komite Aksi Mahasiswa dan Pemuda Untuk Demokrasi (KAMPUD) juga menggelar aksi di depan Jalan Imam Bonjol arah Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat (21/5).
Tujuan mereka sama memberi dukungan kepada KPU RI. Orator Aksi, Jamal mengatakan people power yang sering didengungkan selama ini bagian dari upaya memecah belah bangsa, karena tidak menerima hasil keputusan yang diumumkan oleh KPU.
"Tindakan penggerakan massa 'people power' digiring untuk memecah belah bangsa karena ketidak siapan dari oknum orang yang tidak siap atas keputusan akhir KPU dalam pilpres 2019," jelasnya.
BACA JUGA: KPU Selesaikan Rekapitulasi, Polri Berlakukan Siaga 1
Kemudian, korlap Aksi (Kampud) Rifki Basit, berpesan segala bentuk protes dan gugatan terhadap hasil pemilu 2019 sebaiknya dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku, yakni dengan cara melaporkan ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Bagi pemenag pilpres merangkul yang kalah, dan yang kalah jangan merasa kecil dan bersedih, hal ini dilakukan supaya menjaga kerukunan dan persatuan NKRI," tuturnya. (Asp)
