DPRD Beri Waktu 2 Tahun untuk Pemprov DKI Selesaikan RW Kumuh

MERAHPUTIH.COM - LINGKUNGAN rukun warga (RW) kategori kumuh di Jakarta masih menjadi pekerjaan rumah (PR) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ada 450 RW kumuh di 2023.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin berharap tidak ada lagi lingkungan RW kategori kumuh di Jakarta pada 2027. Oleh karena itu, Khoirudin mendorong Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk segera menuntaskan penataan RW kumuh dalam tiga tahun.

"Saya berharap memang seiring dengan DKI menjadi DKJ harus segera dituntaskan (penataan RW kumuh)," ujar Khoirudin di Jakarta, Jumat (12/7). Ia mengimbau Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta bersama Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta segera menindaklanjutinya agar penataan Kota Jakarta berjalan lancar.

"Dinas Perumahan punya kewajiban untuk penataan ini. Sebetulnya tinggal pendataan yang benar, lalu ada tahapannya," kata Khoirudin.

Baca juga:

DKI Anggarkan Konsultan Rumah Kumuh Tiap RW Rp555 Juta, Begini Komentar DPRD

Keberadaan banyak RW kumuh yang berdekatan dengan gedung-gedung pencakar langit membuat Khoirudin prihatin. Salah satu contohnya di kolong tol sekitar Tanah Tinggi dan Johar Baru, Jakarta Pusat.

"Jumlah kawasan kumuh di Jakarta memang banyak, bahkan di samping gedung-gedung mewah banyak. Kita malu melihat hal ini ketika kita keliling Jakarta karena kontras sekali," tutur Khoirudin.

Menurut politisi PKS itu, salah satu upaya yang bisa dilakukan Pemprov DKI yakni membangun hunian vertikal atau rumah susun (kusun) khusus untuk masyarakat menengah ke bawah. Ini menjadi salah satu solusi.

"Ya, paling tidak perbanyak bangunan ke atas, rumah susun diperbanyak untuk penataan permukiman kumuh," tutup Khoirudin.(Asp)

Baca juga:

Tak Ingin Ada Kelaparan, Alasan Anies Gelar Buka Bersama di 220 RW Kumuh